POJOKSATU.ID - Transformasi digital di tubuh birokrasi tidak bisa lagi ditunda.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan pentingnya sinergi antara BKN dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nah itu semua sebagai fondasi utama digitalisasi manajemen ASN secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Prof. Zudan saat menjadi pembicara utama dalam acara BSSN Executive Town Hall 2026.

Baca Juga: TASPEN Serahkan Santunan JKK dan THT untuk ASN Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500

Yang digelar di Auditorium Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, BSSN, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).

 

ASN Harus Adaptif Hadapi Perubahan Zaman

Dalam arahannya, Prof. Zudan mengingatkan bahwa ASN harus memiliki kemampuan beradaptasi sebagai bekal utama menghadapi dinamika penugasan.

"Penempatan tugas ASN tidak selalu sesuai dengan keinginan pribadi, minat, atau zona nyaman."Ujar Prof Zudan dikutip pojoksatu.id dari bkn.go.id pada Jumat, 23/02/2026.

Baca Juga: Penyebab Meninggalnya Lula Lahfah Terungkap, Dokter Tegaskan Bukan karena Overdosis

Namun sebagai pelayan publik, ASN dituntut untuk siap ditempatkan di mana pun negara membutuhkan.

Sikap adaptif ini, kata Prof. Zudan, merupakan inti dari nilai Adaptif dalam core values ASN BerAKHLAK yang wajib dihidupi setiap aparatur negara.

 

Digitalisasi Tak Lepas dari Tanda Tangan Digital

Prof. Zudan juga menyinggung pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung kerja ASN.

Salah satu terobosan besar yang kini dirasakan dampaknya adalah penggunaan tanda tangan digital.

Menurutnya, konsep kerja fleksibel atau work from anywhere tidak akan pernah terwujud jika birokrasi masih bergantung pada tanda tangan basah.

Dengan tanda tangan digital, ASN bisa bekerja kapan saja dan dari mana saja, tanpa mengurangi akuntabilitas.

Baca Juga: Alur Rujukan BPJS Kesehatan Terbaru 2026, Lebih Singkat dan Berbasis Kompetensi RS

Digitalisasi ini terbukti membawa dampak besar, mulai dari efisiensi anggaran hingga percepatan layanan publik kepada masyarakat.

 

Keamanan Siber Jadi Syarat Mutlak

Meski begitu, Prof. Zudan menegaskan bahwa digitalisasi tanpa sistem keamanan siber yang kuat justru bisa menjadi ancaman.

Karena itu, peran BSSN dinilai sangat krusial dalam menjaga stabilitas layanan publik di era digital.

Baca Juga: KTP Hilang Jangan Panik, Begini Cara Mengurusnya dengan Cepat dan Resmi

Melalui sinergi BKN dan BSSN, fondasi digital kini telah dibangun untuk mendukung pengelolaan sekitar 6,5 juta ASN.

Lalu, ratusan instansi, puluhan kementerian dan lembaga, hingga seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

 

Ukuran Reformasi Birokrasi Itu Sederhana

Menurut Prof. Zudan, keberhasilan reformasi birokrasi sebenarnya bisa diukur secara sederhana.

Layanan publik harus makin mudah, cepat, dan mampu membahagiakan masyarakat.

Jika layanan justru terasa rumit dan memperlambat urusan warga, maka reformasi birokrasi belum bisa dikatakan berhasil.

Prinsip inilah yang, menurutnya, terus diterapkan di BKN, termasuk dalam layanan mutasi dan promosi ASN.

 

Semua Peran ASN Sama Pentingnya

Di akhir arahannya, Prof. Zudan mengingatkan bahwa tidak semua peran ASN selalu terlihat besar atau prestisius.

Banyak tugas penting yang justru dikerjakan di balik layar.

Baca Juga: Masa Depan Guru ASN di Persimpangan, Menakar Skema PPPK Paruh Waktu Dalam Pendidikan

Namun, semua peran, sekecil apa pun, memiliki nilai yang sama dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

Ia pun optimistis BSSN akan terus berkembang menjadi lembaga strategis dalam menghadapi tantangan global, khususnya di ruang siber.

Demikian, sinergi BKN dan BSSN menjadi pondasi penting dalam mendorong digitalisasi manajemen ASN.

Baca Juga: Demi Keselamatan, ASN Pemprov Jakarta Diminta WFH hingga 28 Januari

Dengan ASN yang adaptif, sistem digital yang aman, dan layanan publik yang makin cepat.

Kemudian, reformasi birokrasi diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.***