POJOKSATU.id - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah perlu mengupayakan agar biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri dapat digratiskan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga universitas negeri.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Prabowo mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis tersebut.

Keterangan resmi Sekretariat Negara juga mengonfirmasi rencana rapat tersebut.

Baca Juga: Pengumuman Hasil UKKJ JF Guru 2026 Periode 1, Cek Daftar Nama dan Link Resmi

“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis.

Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Pendidikan gratis masih menunggu pembahasan
Pernyataan tersebut merupakan komitmen dan arah kebijakan yang masih harus dibahas pemerintah.

Hingga 18 September 2026, belum ada rincian mengenai waktu penerapan, komponen biaya yang ditanggung, maupun mekanisme pelaksanaannya.

Artinya, biaya pendidikan di sekolah dan universitas negeri belum otomatis menjadi gratis.

Baca Juga: Tak Ada Isu Copet, Motif Pria Tendang Wanita di Mal Senayan City Jelas Karena Sikap Arogan

Prabowo soroti anggaran dan kondisi sekolah
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung sumber pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis.

“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” tutur Prabowo.

Ia juga menyoroti kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta kesejahteraan guru.

“Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh, sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki. Gaji-gaji guru juga harus diperbaiki,” ujar Prabowo.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun atau 20 persen dari belanja negara.

Dana tersebut antara lain diarahkan untuk akses pendidikan, bantuan siswa dan mahasiswa, revitalisasi sekolah, pendidikan vokasi, serta peningkatan kualitas guru dan sarana pendidikan.

Baca Juga: Penggunaan HP di Satuan Pendidikan Kemenag Mulai Dibatasi, Ini Aturan Lengkap untuk Murid, Guru dan Orang Tua

Gagasan pendidikan gratis pernah disampaikan
Gagasan agar sekolah negeri tidak dipungut biaya juga disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2026.

Pemerintah saat itu menyatakan akan memperjuangkan agar sekolah negeri tidak dipungut bayaran.

Pemerintah juga menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan renovasi dapat ditangani paling lambat 2029.

Namun, pernyataan tersebut belum berarti seluruh biaya pendidikan pada semua jenjang negeri telah resmi digratiskan.

Jalur mandiri PTN ikut menjadi sorotan
Pembahasan pendidikan gratis turut berkaitan dengan biaya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri.

Baca Juga: Kronologi Guru SMKN 2 Panyabungan Ditemukan Meninggal di Dapur Rumah, 2 Hari Hp Tak Aktif

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan kepada Prabowo mengenai tingginya biaya jalur mandiri di sejumlah perguruan tinggi.

Zulhas menyebut ada biaya mencapai Rp50 juta, Rp70 juta, hingga sekitar Rp100 juta.

“Ya ditiadakan nggak bayar semahal itu lagi, ya. Kalau presiden sih maunya gratis, tapi nanti kita lihat. Yang jelas tidak lagi memungut seperti sekarang,” ujar Zulhas.

Baca Juga: Viral Pegawai BGN Disebut Hina Korban Keracunan MBG, Ngeles Minta Maaf Singgung Cocoklogi

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa biaya pendidikan tinggi, termasuk jalur mandiri, masih membutuhkan perumusan lebih lanjut.

Belum ada ketentuan baru yang secara resmi menghapus biaya jalur mandiri PTN.

Hal yang masih harus dibahas pemerintah
Jika rencana pendidikan gratis dilanjutkan, pemerintah perlu menetapkan sejumlah hal teknis, antara lain:

- Jenis biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah.

- Jenjang dan satuan pendidikan yang masuk cakupan.

- Mekanisme pendanaan sekolah dan perguruan tinggi negeri.

- Ketentuan bagi mahasiswa jalur mandiri.

- Mekanisme pelaksanaan dan pengawasan.

- Waktu mulai penerapan kebijakan.

Baca Juga: Lolos Administrasi tapi Selalu Gagal Interview? Bisa Jadi 9 Hal Ini Penyebabnya

Hal ini penting karena komponen biaya pendidikan berbeda antara jenjang dasar, menengah, dan perguruan tinggi.

Anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp757,8 triliun
Sebagai konteks, anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun dialokasikan dengan porsi 20 persen dari belanja negara.

Kementerian Keuangan menyebut anggaran tersebut antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 21,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa.

Anggaran juga diarahkan untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, peningkatan kualitas pembelajaran, pendidikan vokasi, serta dukungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan demikian, rencana pendidikan gratis yang disampaikan Prabowo masih perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan, mekanisme anggaran, dan aturan pelaksanaan.

Untuk saat ini, pendidikan gratis dari SD hingga universitas negeri belum menjadi kebijakan baru yang sudah berlaku. ***