POJOKSATU.id - Menjelang tutup tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar yang langsung disambut hangat para guru di seluruh Indonesia.
Pemerintah akhirnya resmi memperluas sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program prioritas nasional yang sejak awal dirancang untuk menjamin kecukupan nutrisi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Jika sebelumnya program ini menyasar siswa, balita, ibu hamil, serta sejumlah kelompok khusus, kini lingkupnya diperluas hingga mencakup para tenaga pendidik.
Guru sekolah negeri, guru swasta, guru honorer, pengajar pesantren, hingga kader PKK dan posyandu resmi masuk sebagai penerima manfaat baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Baca Juga: SE Terbaru BKN Tebit: Honorer Calon PPPK Paruh Waktu Dikejar Tenggat 20 Desember 2025
Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam pelaksanaan MBG.
Untuk pertama kalinya, guru bukan hanya menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi program, tetapi juga turut menikmati manfaatnya secara langsung.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan perlunya memperluas cakupan MBG agar menyentuh lebih banyak kelompok yang membutuhkan.
Menurutnya, arah kebijakan ini lahir dari keinginan presiden untuk memastikan seluruh warga negara dapat mengakses makanan bergizi tanpa terkecuali.
Nanik menuturkan bahwa guru menjadi prioritas baru karena peran mereka yang strategis dalam keberhasilan program.
Para pendidik selama ini terlibat dalam pengawasan distribusi makanan bagi siswa.
Dengan perluasan ini, mereka diberikan akses langsung terhadap makanan bergizi yang sama, sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya menjaga kesehatan mereka selama menjalankan tugas.
Selain mendapatkan manfaat makanan bergizi, guru kini juga mendapat dukungan tambahan melalui kebijakan insentif.
Baca Juga: Menanti CPNS 2026, Pemerintah Beri Isyarat Soal Waktu dan Prioritas Formasi
BGN sebelumnya telah menerbitkan SE Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur pemberian insentif bagi guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab MBG di sekolah.
Setiap sekolah diminta menunjuk satu hingga tiga guru sebagai PIC yang bertugas memastikan kelancaran distribusi.
Prioritas diberikan kepada guru honorer yang selama ini memiliki beban kerja cukup besar.
Mereka akan bertugas secara bergiliran dan menerima insentif Rp100 ribu per hari, dicairkan setiap sepuluh hari melalui dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Nanik menyebut insentif ini bukan sekadar imbalan kerja, melainkan penghargaan terhadap kontribusi guru yang menjadi garda depan keberhasilan program di sekolah.
Baca Juga: Pemprov Banten Gandeng TNI dan Industri Gerakkan Penghijauan Besar-besaran
Untuk mendukung perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mempercepat pembangunan SPPG di berbagai wilayah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah memulai pembangunan besar-besaran fasilitas tersebut, terutama di daerah terpencil.
Saat ini terdapat lebih dari 8.000 SPPG yang sudah teridentifikasi untuk dibangun, sementara 4.700 unit sedang memasuki tahap pengerjaan.
Sekitar 170 unit ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2025.
Di wilayah aglomerasi, jumlah SPPG diperkirakan mencapai 20 ribu pada akhir tahun ini, dan seluruhnya ditargetkan berfungsi maksimal pada awal 2026.
Baca Juga: INFO Terbaru! Ada 98 Pemda yang Tidak Ajukan Pencairan TPG 100 Persen
Dengan percepatan tersebut, pemerintah memperkirakan jumlah penerima manfaat MBG bisa mencapai lebih dari 82 juta orang pada April 2026.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu prioritas utamanya.
Ia menyebut bahwa hingga Desember 2025, produksi dan distribusi porsi makan telah melampaui dua miliar sajian.
Capaian ini menunjukkan skala pelaksanaan program yang terus berkembang dan menjadi fondasi penting peningkatan kualitas gizi masyarakat.
***
