POJOKSATU.id – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tahun 2026 resmi membuka ratusan formasi jabatan.

Formasi tersebut tersebar di unit pusat serta kantor wilayah di seluruh Indonesia. Kantor wilayah Kementerian HAM mencakup 38 wilayah kerja.

Sebaran ini membuka peluang luas bagi pelamar dari berbagai daerah, baik lulusan baru maupun tenaga berpengalaman yang memenuhi persyaratan.

Formasi yang dibuka meliputi berbagai jabatan strategis. Di antaranya analis, perencana, apoteker, hingga layanan operasional.

Baca Juga: NRG SIMTUN dan KSG, Mana yang Diinput ke Dapodik? Lulusan PPG 2025 Jangan Gegabah, Pahami Mekanisme atau TPG Melayang

Setiap jabatan memiliki kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan panitia seleksi.

Menariknya, beberapa formasi terbuka bagi lulusan semua jurusan. Formasi ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling diminati pelamar karena memberikan peluang lebih luas.

Penempatan pegawai nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja. Oleh karena itu, pelamar diwajibkan memilih formasi dan lokasi penempatan sejak tahap pendaftaran.

Panitia seleksi juga telah menyediakan dokumen resmi berisi rincian formasi. Pelamar diimbau mempelajari dokumen tersebut secara teliti sebelum menentukan pilihan.

Baca Juga: Catat! Jadwal Pendaftaran PPPK Kementerian HAM 2026 Hanya Sampai 23 Januari

Selain formasi yang beragam, jadwal seleksi yang relatif singkat juga menjadi perhatian. Calon pelamar diminta bergerak cepat dan cermat agar tidak tertinggal tahapan penting.

Jadwal Pendaftaran PPPK Kementerian HAM 2026

Berdasarkan pengumuman resmi, rangkaian seleksi PPPK Kementerian HAM 2026 diawali dengan pengumuman pengadaan.

Periode pengumuman berlangsung sejak akhir Desember hingga pertengahan Januari.

Pendaftaran seleksi dijadwalkan dimulai pada 7 Januari. Tahap pendaftaran akan ditutup pada 23 Januari.

Artinya, pelamar hanya memiliki waktu sekitar dua minggu untuk menyelesaikan seluruh proses pendaftaran.

Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melanjutkan ke tahap seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi masih diberi kesempatan mengajukan sanggahan.

Baca Juga: Seleksi PPPK Kementerian HAM 2026 Mulai Awal Januari, Simak di Sini Cara Daftarnya

Masa sanggah menjadi tahapan penting yang tidak boleh diabaikan oleh pelamar.

Setelah masa sanggah berakhir, panitia akan menetapkan hasil final seleksi administrasi. Peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT BKN. Hasil seleksi kompetensi menjadi penentu utama kelulusan peserta.

Pemerintah mengingatkan seluruh pelamar untuk selalu mengacu pada jadwal resmi. Perubahan jadwal dapat terjadi sesuai kebijakan panitia seleksi nasional.

Formasi, Cara Daftar, dan Syarat Umum

Seleksi PPPK Kementerian HAM 2026 membuka ratusan formasi yang tersebar di unit pusat dan kantor wilayah.

Baca Juga: TPG Guru Cair Bulanan Mulai 2026, Ini Skema Uji Coba Kemendikdasmen dan Data yang Wajib Guru Cek Sekarang

Berdasarkan pengumuman laman resmi Kemenham, terdapat lima jabatan yang dibuka dalam seleksi PPPK Kemenham 2025.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman sscasn.bkn.go.id. ​

Berikut rincian daftar jabatan, jumlah kebutuhan, dan penempatan kerjanya:

1. Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama

Jabatan ini menjadi jumlah formasi terbanyak dengan 242 kebutuhan. Untuk penempatan kerja formasi ini berada di unit pusat dan kantor wilayah.

2. Perencana Ahli Pertama

Alokasi kebutuhan untuk jabatan ini sebanyak 82 orang. Penempatan kerja berada di unit pusat dan kantor wilayah.

3. Apoteker Ahli Pertama

Jabatan Apoteker Ahli Pertama dialokasikan hanya sebanyak dua orang. Penempatan kerja pada jabatan ini berada di unit pusat Kementerian HAM, khususnya pada Sekretariat Jenderal.

Baca Juga: Dunia Pendidikan Disebut Tak Baik-baik Saja, Isu Guru Honorer Dirumahkan Picu Keprihatinan

4. Penata Layanan Operasional

Penata Layanan Operasional dialokasikan sebanyak 108 orang. Penempatan kerja juga berada di unit pusat, serta kantor wilayah Kementerian HAM.

5. Pengelola Layanan Operasional

Untuk jabatan pengelola layanan operasional dialokasikan sebanyak 66 orang. Seluruh formasi ini ditempatkan pada kantor wilayah Kementerian HAM yang tersebar pada seluruh Indonesia.

Seleksi PPPK KemenHAM 2025 ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 sesuai kualifikasi jabatan.

Untuk persyaratan lengkap seleksi, pelamar dapat mengunduh dokumen PDF yang telah disediakan Kementerian HAM

Jumlah kebutuhan pegawai dalam seleksi ini tergolong besar. Total formasi yang tersedia mencapai ratusan posisi di berbagai wilayah penempatan.

Pendaftaran PPPK Kementerian HAM 2026 dilakukan secara daring. Seluruh proses pendaftaran terpusat melalui portal SSCASN.

Calon pelamar diwajibkan memiliki akun SSCASN. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan satu kali dan sebaiknya dilakukan saat masa pendaftaran telah dibuka.

Setelah akun berhasil dibuat, pelamar wajib melengkapi data pribadi. Data yang diinput harus sesuai dengan dokumen resmi yang dimiliki.

Tahap selanjutnya adalah memilih instansi Kementerian HAM dan formasi jabatan yang tersedia. Pelamar juga harus mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan.

Syarat umum pelamar meliputi status Warga Negara Indonesia. Usia pelamar minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun.

Baca Juga: FANTASTIS! Rp91 Miliar Disiapkan Untuk Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan, Berapa Besarannya?

Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun. Pengalaman kerja harus relevan dengan jabatan yang dilamar dan dibuktikan melalui surat keterangan resmi.

Selain itu, pelamar tidak pernah dipidana dan tidak pernah diberhentikan tidak hormat. Pelamar juga tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Ketentuan IPK juga menjadi salah satu syarat penting. Batas IPK minimal ditetapkan sebesar 2,75 sesuai dengan persyaratan jabatan.

Persyaratan kesehatan jasmani dan rohani wajib dipenuhi. Dokumen kesehatan biasanya dilengkapi pada tahap pemberkasan akhir.

Beberapa jabatan memiliki persyaratan khusus tambahan. Contohnya, pelamar formasi apoteker wajib memiliki Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.

Baca Juga: VIRAL! Seusai Dilantik, ASN Sawer Uang Rp100 Ribuan hingga Bikin Netizen Geram

Pelamar diimbau membaca pengumuman secara menyeluruh. Kesalahan administratif kerap menjadi penyebab utama kegagalan dalam seleksi.

Pemerintah menegaskan seluruh proses seleksi PPPK Kementerian HAM 2026 berjalan transparan. Tidak ada pungutan biaya dalam seluruh tahapan seleksi.

Dengan jadwal yang telah ditetapkan, persiapan menjadi kunci utama. Kesempatan ini menjadi peluang besar bagi pencari kerja berpengalaman untuk berkontribusi di Kementerian HAM.***