POJOKSATU.ID — Dalam rapat kerja bersama DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan BKN.

Anggota DPR menegaskan bahwa pegawai PPPK tidak bisa langsung dialihkan menjadi PNS tanpa melalui mekanisme seleksi formal.

Hal ini sekaligus menjadi titik penting dalam penataan sistem kepegawaian nasional dan keberpihakan pada nasib PPPK.

 

Status Hukum, PPPK dan PNS

Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, dengan tegas menyampaikan bahwa PPPK ya PPPK, PNS ya PNS, artinya status keduanya berbeda dan tidak bisa dipertukarkan hanya karena masa kerja.

Baca Juga: Siap-Siap Cek Rekening! ACC Menkeu Purbaya, Gaji PPPK Desember 2025 Melonjak Hingga Rp 7 Juta Khusus Dua Golongan Teratas!

Berbagai wacana tentang konversi otomatis PPPK ke PNS disanggah dalam rapat kerja tersebut.

Sebab, menurut regulasi di Undang‑Undang ASN 2023 peralihan status hanya bisa dilakukan melalui seleksi resmi PPPK yang ingin menjadi PNS tetap harus ikut proses seleksi bersama pelamar lainnya.

Dengan demikian, harapan bahwa PPPK bisa langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes dianggap sebagai salah paham besar yang harus diluruskan.

 

Desakan DPR, Kepastian Nasib dan Kesejahteraan PPPK

Dalam rapat, DPR tidak hanya menegaskan status PPPK, tetapi juga mendesak pemerintah untuk memberi kepastian tentang nasib jangka panjang dan kesejahteraan PPPK.

Baca Juga: 50 Contoh Soal SAS-UAS Kelas 7 SMP, IPS Lengkap Jawaban dan Pembahasan, Semester 1 Tahun Ajaran 2025 2026, Kurikulum Merdeka

Anggota DPR menyoroti bahwa selama ini banyak PPPK hidup dalam kondisi kontrak dan ketidakpastian.

Oleh karena itu, selain menolak konversi otomatis, DPR meminta agar hal seperti tunjangan, jaminan sosial, dan kepastian kerja menjadi perhatian serius.

Hal ini relevan terutama jika pemerintah ingin mempertahankan PPPK sebagai bagian dari sistem ASN PPPK perlu diperlakukan secara adil agar tidak sekadar menjadi tenaga kontrak sementara tanpa masa depan jelas.

 

Proses Legal, Seleksi PNS Masih Berlaku

Meski PPPK tidak bisa otomatis berstatus PNS, DPR menegaskan bahwa PPPK tetap memiliki peluang menjadi PNS asalkan melalui mekanisme seleksi resmi.

Syarat minimal, PPPK telah bekerja setidaknya satu tahun, lalu mengikuti seleksi CPNS seperti pelamar baru.

Baca Juga: Empat Dimensi

Jika lolos seleksi, maka status bisa berubah. Namun jika gagal, mereka kembali ke status PPPK. Tidak ada jalur istimewa tanpa kompetisi.

Menurut DPR, mekanisme ini penting untuk menjaga prinsip meritokrasi dan memastikan kualitas ASN tetap terjaga.

 

Implikasi bagi PPPK

Bagi PPPK, harapan menjadi PNS harus dibarengi kesiapan mengikuti seleksi, bukan mengandalkan jalur otomatis.

Kepastian kesejahteraan dan status jangka panjang kini menjadi tuntutan simbolik DPR terhadap pemerintah menunjukkan bahwa PPPK bukan sekadar tenaga kontrak dadakan.

Baca Juga: Saat Tumbler Hilang Viral, KCI Datangkan Purnomosidi, Ini Rekam Jejak Sang Bos Baru

Bagi sistem ASN, tegasnya perbedaan status PPPK dan PNS serta penekanan pada seleksi menunjukkan upaya mempertahankan integritas birokrasi dan standar kualitas pegawai negeri.

Rapat kerja DPR, KemenPAN-RB, dan BKN menegaskan bahwa PPPK tidak bisa otomatis dialihkan menjadi PNS meskipun banyak PPPK berharap demikian.

Jalan menuju PNS tetap melalui seleksi terbuka dan adil.

Bersamaan dengan itu, DPR juga mendesak pemerintah memberi kepastian nasib dan kesejahteraan bagi PPPK agar mereka tidak terus hidup dalam status kontrak dan ketidakpastian.***