Potensi Ada Celah Korupsi, Proyek Smart TV Rp26 Juta per Unit di Sekolah Diduga Sarat Masalah, LKPP Akui Tanpa Tender

POJOKSATU.id — Pengadaan interaktif flat panel (IFP) atau smart TV untuk sekolah kembali menuai sorotan.

Proyek senilai belasan triliun rupiah itu dianggap sarat masalah karena dilakukan tanpa tender dan berpotensi membuka celah korupsi.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta mengakui pemerintah menunjuk langsung vendor penyedia perangkat, dengan alasan program ini masuk kategori prioritas.

“Program prioritas pemerintah itu bisa tunjuk langsung ya,” kata Setya saat dihubungi Jumat (12/10/2025).

Harga Rp26 Juta per Unit dari Hisense

LKPP menyepakati harga Rp26 juta per unit dengan produsen elektronik asal Tiongkok, Hisense.

“Sudah termasuk ongkos kirim, sudah termasuk asuransi, sudah termasuk garansi gitu ya,” ujar Setya.

Setya menyebut, sebelumnya LKPP mengundang delapan perusahaan besar, namun hanya Acer dan Hisense yang mengajukan penawaran.

Acer mematok harga Rp40-an juta per unit dan enggan menurunkan harga, sementara Hisense bersedia bernegosiasi di angka Rp26 juta.

Pemerintah kemudian langsung memesan 300 ribu unit menggunakan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Smart TV berukuran 75 inchi dengan model 75WM61FE ini beroperasi menggunakan Android 13, memiliki memori 16 GB, dan terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar.

Potensi Korupsi Jadi Sorotan

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Gogot Suharwoto, menyebut program ini lahir dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran.

“Sekolah-sekolah yang menerima IFP juga kita latih dalam bentuk bimbingan teknis agar optimal dalam penggunaan fitur-fitur yang ada,” ungkap Gogot.

Ia menegaskan program ini tidak mengabaikan pembangunan sekolah maupun peningkatan kesejahteraan guru.

Pemerhati pendidikan menilai pola penunjukan langsung tanpa tender rawan disalahgunakan.

Chief Executive Officer Jurusanku Ina Liem menyebut proyek ini berpotensi mubazir dan sarat masalah, mulai dari sumber anggaran yang tidak transparan hingga distribusi bantuan ke sekolah internasional.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri bahkan menilai celah korupsi sangat tinggi.

"Jangan sampai ada chromebook jilid dua," ujarnya, merujuk pada kasus pengadaan laptop chromebook yang kini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agenda Presiden Prabowo

Meski menuai kritik, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembagian smart TV adalah bagian dari agenda besar digitalisasi pembelajaran.

Pemerintah menargetkan 330 ribu sekolah akan mendapat perangkat ini pada 2025.

“Sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah, satu layar digital pintar, smart digital screen, baru mampu satu sekolah satu,” kata Prabowo saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2025).

Prabowo menyebut smart TV akan membantu menjawab kekurangan guru kompeten di berbagai daerah serta mengejar ketertinggalan pembelajaran berbasis teknologi.

Semoga informasi ini bermanfaat.

Silahkan berikan tanggapan di kolom komentar dan bantu share info ini ya.

Akses artikel bisa dibaca melalui apps kami: