POJOKSATU.id - Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) resmi menyiapkan pendaftaran sekolah kedinasan 2026.
Sekolah kedinasan hasil merger Poltekim dan Poltekip ini sempat vakum pada pendaftaran 2025, namun kini kembali hadir menyambut calon taruna dan taruni yang ingin langsung menjadi CPNS setelah lulus.
Poltekpin berada di bawah naungan Kementerian Hukum (Kemenkum), yang dulunya membawahi dua sekolah kedinasan.
Merger dilakukan untuk efisiensi manajemen dan operasional pendidikan di lingkungan Kemenkum.
Para taruna akan dididik dengan ketajaman akademis, berpikir kritis, berintegritas, dan peduli terhadap HAM.
Direktur Poltekpin, Odi Jarodi, menyebutkan bahwa Poltekpin sedang dalam masa transisi, termasuk pemindahan mahasiswa dari Poltekim dan Poltekip.
Tahun 2026, sekolah ini menargetkan penerimaan 200 mahasiswa baru.
“Nanti menunggu informasi yang pasti terkait pengumuman rekruitmen mahasiswa,” kata Odi dari tayangan Youtube Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum (BPSDM) Kemenkum.
Saat ini fokus utama Poltekpin adalah memenuhi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan. Idealnya, setiap prodi diampu lima dosen, sehingga dengan empat prodi baru dibutuhkan 20 dosen tetap.
Seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) setiap tahun sekitar bulan Mei-Juni.
Proses seleksi dimulai dari administrasi, tes CAT, SKD, hingga tahapan lain yang disesuaikan tiap sekolah.
Baca Juga: Liburan Sekolah dan Tahun Baru, Momen Emas Orang Tua Bangun Kedekatan dengan Anak
Empat Prodi Baru Poltekpin
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan empat program studi baru yang dikembangkan Poltekpin:
- Pembangunan Hukum
- Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
- Hukum Kekayaan Intelektual
- Administrasi Hukum Umum
Pengembangan prodi ini disesuaikan dengan tugas Kemenkum.
Supratman menambahkan, pembukaan prodi baru penting untuk menyiapkan SDM terampil dan kompeten, mendukung program prioritas Kabinet Merah Putih 2024-2029, dan menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil. ***
