POJOKSATU.ID – Rekrutmen ASN di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menjadi sorotan.
Kali ini, PKS meminta agar sekitar 4.000 eks penyuluh pertanian diprioritaskan dalam pengadaan formasi ASN mendatang.
Dorongan ini muncul karena Indonesia dinilai masih kekurangan tenaga penyuluh dalam jumlah besar.
Baca Juga: 22 April Jadi Hari Penentuan! PPWI Audiensi dengan BKN, PPPK Paruh Waktu Bisa Naik Status?
Padahal sektor pertanian menjadi kunci utama ketahanan pangan nasional.
PKS Nilai Penyuluh Sangat Strategis
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping menegaskan bahwa penyuluh pertanian adalah ujung tombak negara dalam mendampingi petani di lapangan.
Menurutnya, penarikan status kepegawaian penyuluh ke pemerintah pusat justru menjadi langkah positif karena kendali sektor pertanian hingga tingkat desa semakin kuat.
Dikutip dari PKS, id, 17 April 2026, begini kata Riyono Caping:
“Rekomendasi penyuluh dioptimalkan ke pusat menjadi salah satu kesimpulan rapat oleh Komisi IV sejak pertengahan tahun 2025.” ujarnya.
Ia menilai agenda besar kedaulatan pangan menjadi alasan penting mengapa penyuluh perlu berada langsung di bawah komando pusat.
Saat Ini Ada 38.311 Penyuluh
Data yang disampaikan menyebutkan saat ini terdapat 38.311 penyuluh pertanian dengan status:
- ASN
- PPPK
- PPPK paruh waktu
Mereka selama ini menjadi garda depan dalam mendampingi petani, meningkatkan produksi pangan, dan menjalankan program pertanian nasional.
Satu Penyuluh Tangani 2 Sampai 5 Desa
Meski jumlahnya puluhan ribu, Riyono menyebut tenaga penyuluh masih jauh dari ideal.
Baca Juga: Data Resmi BKN 2025! Jumlah PNS Menyusut Sejak Era Jokowi, PPPK dan PPPK Paruh Waktu Melonjak Tinggi
Ia mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 46 ayat 4 yang mengamanatkan satu desa satu penyuluh.
Namun fakta di lapangan saat ini, satu penyuluh masih harus menangani 2 hingga 5 desa sekaligus.
Kondisi tersebut dinilai berat dan berisiko menghambat produktivitas sektor pertanian.
Baca Juga: Sebanyak 3.141 PPPK Siap Dapat Perpanjangan Kontrak 2027, 5 Berkas Penting Ini Wajib Disiapkan
4.000 Eks Penyuluh Harus Didahulukan
PKS kemudian meminta pemerintah memprioritaskan sekitar 4.000 eks penyuluh pertanian yang saat ini masih bekerja sebagai tenaga operasional nonpertanian di daerah.
Menurut Riyono, mereka sudah memiliki pengalaman lapangan sehingga lebih siap jika direkrut kembali.
“Aspirasi kawan-kawan eks penyuluh pertanian yang saat ini bekerja sebagai tenaga operasional nonpertanian di daerah harus mendapat prioritas dalam pengadaan formasi ASN oleh Kementan.”
Indonesia Masih Kurang 37 Ribu Penyuluh
Sorotan lain datang dari data kebutuhan nasional. Indonesia disebut masih kekurangan hampir 37.000 penyuluh pertanian.
Jika kekurangan ini tidak segera diatasi, target besar pemerintah dinilai akan sulit dicapai, termasuk:
- swasembada beras
- peningkatan produksi jagung
- swasembada kedelai
- penguatan pangan nasional
Soal Anggaran Rp4 Triliun
Riyono juga menyinggung soal anggaran.
Ia menyebut anggaran pertanian di BPSDM sekitar Rp4 triliun.
Jika pemerintah ingin menambah 37 ribu penyuluh, dibutuhkan anggaran sekitar Rp4 triliun lagi.
Baca Juga: Usulan Sekretariat ASN PPPK di Muna Tak Digubris DPRD, Aparatur Mulai Resah
Menurutnya, angka tersebut masih kecil dibanding manfaat besar yang akan diterima negara.
Presiden Diminta Berani Ambil Keputusan
PKS meminta pemerintah pusat berani mengambil langkah cepat untuk menambah tenaga penyuluh pertanian.
“Perlu ada keberanian Presiden untuk menambah tenaga penyuluh pertanian. Mereka adalah pilar utama ketahanan pangan nasional saat ini.”
Dengan kekurangan hampir 37 ribu penyuluh, pemerintah dinilai perlu bergerak cepat agar program swasembada pangan dan ketahanan nasional tidak terganggu.***
