POJOKSATU.id, JAKARTA—Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara telah menyakiti dan merendakan martabat para Pahlawan Tanpa Jasa.

Wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyesalkan pernyataan Sri Mulyani. Bukan guru, harusnya para koruptor lah yang pantas disebut beban negara.

PGRI meminta pemerintah khususnya Menteri Keuangan untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik.

Baca Juga: Sesuai Jadwal Puddokes, Harusnya Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Sudah Keluar 18 Agustus

Pernyataan Sri Mulyani telah merendahkan martabat dan menyakiti guru di Indonesia.

”PGRI mendesak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik,” tegas Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI, Wijaya, Selasa (19/8/2025).

“Alih-alih melontarkan ucapan yang merendahkan martabat dan menyakiti guru, kebijakan seharusnya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan, percepatan pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK, serta pemenuhan hak-hak guru sesuai amanat Undang-Undang,” tegas Wijaya lagi.

Menurut Wijaya, profesi guru tak pantas disebut beban negara. Orang yang patut disebut beban negara menurut PGRI adalah para koruptor yang memakan dan menghabiskan uang negara tanpa tanggung jawab.

Baca Juga: Kondisi Sumur Minyak Blora Masih Menyala, Petugas Akui Kesulitan Karena Tak Ditemukan Kepala Sumur

”Kalau mau disebut beban negara, dan yang patut disebut sebagai beban negara adalah mereka yang memakan dan menghabiskan uang negara tanpa tanggung jawab, seperti para koruptor,” tegas Wijaya.

Menurut PGRI, profesi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan pengabdian yang menopang masa depan bangsa.

”Karena itu, dukungan penuh dari negara menjadi keharusan, bukan pilihan apalagi merendahkan dan menyakiti para guru,” tutur Wijaya.

PGRI juga menyebutkan masih banyak guru di Indonesia ini justru mengabdi meski tanpa bayaran layak, mendidik anak-anak bangsa di pelosok negeri lebih dari 62 juta murid.

Guru Banyak Menderita

Menurut dia, pemerataan guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih menjadi tantangan besar.

Rasio murid dan guru secara nasional memang relatif baik di angka 16:1, tetapi distribusinya tidak merata.


“Hingga kini, banyak guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik di pelosok,” ucap Wijaya.

Dia menjelaskan, pengabdian guru di lapangan memperlihatkan fakta berbeda dari stigma beban negara.

Di Sigi, Sulawesi Tengah, guru SMPN 16 mendaki bukit dan mengunjungi rumah siswa hingga tiga kali seminggu karena ketiadaan internet dan listrik.

Sementara di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, seorang guru honorer bernama Rudi Hartono setiap hari menyeberangi sungai dengan rakit bambu, bahkan menggendong muridnya ketika arus deras agar mereka tetap bisa bersekolah.

“Sementara di Lebak, Banten, Jubaedah sudah 30 tahun berjalan kaki menembus jalan hutan, meski pernah terperosok jurang, demi memastikan anak-anak di desanya tetap belajar,” tegas Wijaya.***