POJOKSATU.ID — Istilah honorer dan PPPK sering muncul dalam pembahasan tenaga kerja pemerintahan.
Namun, banyak masyarakat yang masih keliru membedakan keduanya. Padahal, keduanya memiliki dasar hukum, status, dan hak yang berbeda jauh.
Berikut penjelasan lengkap tentang perbedaan tenaga honorer dan PPPK menurut regulasi terkini.
1. Apa Itu Tenaga Honorer dan PPPK
Tenaga honorer adalah pegawai yang dipekerjakan oleh instansi pemerintah tanpa status resmi sebagai ASN.
Baca Juga: Hebat! Anisa Putri Raih IPK Sempurna dan Langsung Jadi CPNS di Ketapang
Mereka biasanya direkrut oleh instansi atau lembaga tertentu dengan perjanjian tidak tetap, bahkan sebagian tanpa kontrak tertulis yang jelas.
Gaji tenaga honorer pun sering disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi masing-masing.
Sementara itu, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan bagian dari ASN non-PNS yang diangkat melalui seleksi nasional.
PPPK memiliki perjanjian kerja resmi dengan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dengan hak dan kewajiban yang diatur secara jelas oleh undang-undang.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu, Peluang Baru Honorer Jadi ASN dengan Jam Kerja Fleksibel
Menurut Undang-Undang ASN, PPPK memiliki status hukum yang sah sebagai aparatur negara, berbeda dengan tenaga honorer yang tidak masuk dalam sistem ASN.
2. Perbedaan Status dan Sistem Pengangkatan
Perbedaan paling mendasar terletak pada status kepegawaian dan proses seleksi.
Tenaga honorer biasanya direkrut langsung oleh instansi tanpa melalui seleksi nasional. Statusnya tidak tetap dan dapat dihentikan sewaktu-waktu.
PPPK, sebaliknya, wajib mengikuti seleksi nasional berbasis kompetensi yang diatur pemerintah pusat.
Setelah lulus, mereka menandatangani perjanjian kerja dan mendapatkan NIP ASN (non-PNS).
Baca Juga: Korupsi Kepala Daerah. Kenapa Tak Pernah Usai? Kasus Gubernur Riau Jadi Cermin
Dengan demikian, PPPK memiliki posisi yang lebih pasti secara hukum dan administrasi dibandingkan tenaga honorer yang seringkali berada dalam ketidakpastian status.
3. Gaji, Tunjangan, dan Jaminan Sosial
Dalam hal penghasilan, tenaga honorer umumnya mendapatkan gaji dari dana operasional instansi masing-masing.
Nilainya pun bervariasi dan tidak memiliki standar nasional. Banyak tenaga honorer yang hanya menerima upah setara UMR atau bahkan di bawahnya.
Sementara PPPK menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Komponen penghasilan mereka diatur dalam PP No. 98 Tahun 2020.
Selain gaji pokok, PPPK juga bisa memperoleh tunjangan keluarga, jabatan, dan kinerja meski belum mendapatkan pensiun penuh seperti PNS.
4. Kepastian Karier dan Perlindungan Hukum
Tenaga honorer tidak memiliki jaminan karier jangka panjang. Jika kontrak berakhir atau anggaran instansi tidak mencukupi, status mereka bisa berakhir sewaktu-waktu.
Perlindungan hukum pun terbatas karena mereka bukan ASN.
Sebaliknya, PPPK mendapat perlindungan hukum dan kepastian kerja selama masa kontrak berlangsung.
Mereka juga terdaftar dalam sistem kepegawaian nasional dan memiliki akses terhadap program kesejahteraan ASN, seperti jaminan kesehatan dan pelatihan kompetensi.
Meskipun begitu, PPPK tetap berbeda dengan PNS karena masa kerja mereka bergantung pada durasi kontrak dan evaluasi kinerja.
5. Arah Kebijakan Pemerintah
Pemerintah kini sedang menghapus status tenaga honorer dan mendorong transisi menuju PPPK atau ASN tetap.
Menteri PANRB menegaskan bahwa per 2025, seluruh instansi wajib menuntaskan pendataan tenaga honorer agar bisa disesuaikan dalam formasi PPPK.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian status bagi jutaan tenaga honorer di Indonesia, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Perbedaan honorer dan PPPK tidak hanya pada gaji, tapi juga status, perlindungan hukum, dan masa depan karier.
PPPK kini menjadi solusi pemerintah untuk memberikan kejelasan posisi bagi tenaga honorer yang selama ini bekerja tanpa kepastian.***
