POJOKSATU.id - Update penetapan NI PPPK 2023 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja banyak status TMS dan BTS.
Apakah status TMS dan BTS dalam update penetapan NI PPPK 2023 itu bisa membuat batal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja?
Lalu bagaimana nasib honorer yang mendapat mendapat status TMS atau BTS dalam update penetapan NI PPPK 2023?
Banyaknya status TMS dan BTS itu dapat dilihat pada update penetapan NI PPPK 2023 yang dirilis Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Pertanyaannya, apa penyebab sampai dinyatakan TMS atau BTS?
Daftar Daerah Terbanyak Status TMS dan BTS
Berdasarkan pengamatan Pojoksatu.id, terdapat sejumlah daerah dengan status TMS dan BTS yang cukup banyak.
Untuk PPPK guru 2023 misalnya, status BTS terbanyak ada di Provinsi Kalimanten Tengah.
Dari total 1.056 yang sudah melakukan pengisian DRH dan usul masuk, terdapat 1.050 yang berstatus BTS.
Sedangkan di Kabupaten Sintang, terdapat 535 status BTS dari total 709 usul masuk ke BKN.
Tidak jauh berbeda, di Kota Bengkulu, terdapat 144 status BTS dari total 355 usul masuk.
Ada juga Kabupaten Rembang, dari 378 yang sudah pengisian DRH, seluruhnya status BTS.
Demikian pula Kabupaten Kebumen dimana dari 177 usul masuk, seluruhnya juga status BTS.
Kemudian Kabupaten Sintang terdapat 535 status BTS dari total 709 usul masuk.
Sementara Kabupaten Belu, terdapat 92 status BTS dari total 167 usul masuk.
Di Kota Tidore Kepulauan juga sama seperti Kabupaten Kebumen yang seluruh 83 usul masuk, status BTS.
Sedangkan di Kota Blitar, dari total 126 usul masuk, 125 di antaranya status TMS dan 1 status BTS.
Kondisi serupa juga banyak terdapat pada formasi PPPK teknis dan PPPK nakes.
Untuk bisa melihat data update penetapan NI PPPK 2023 rilis BKN seluruh instansi di Indonesiabisa melalui link di bawah ini:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qN0KiD9DXgKh2MOwpvIlaw84Rwe524Uy/htmlview?usp=sharing&ouid=100504144362379831480&rtpof=true&sd=true#
Silahkan copy link di atas lalu masukkan ke dalam kolom pencarian pada mesin pencari.
Apa Itu TMS dan BTS dan Apa yang harus Dilakukan?
Dalam tahap penetapan NI PPPK atau nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdapat istilah TMS dan BTS.
Dan ternyata istilah ini juga belum banyak dipahami calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Padahal, TMS dan BTS tersebut merupakan sebuah status dalam progres penetapan NIP PPPK yang sangat krusial.
Pasalnya, hal itu berkaitan dengan status berkas calon guru PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
TMS dalam proses penetapan NI PPPK adalah Tidak Memenuhi Syarat.
Sementara BTS merupakan singkatan dari Berkas Tidak Sesuai.
Status ini muncul setelah didapati terdapat berkas yang diunggah tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.
Baca Juga: Kapan PPPK 2023 Mendapatkan SK, Kabupaten Deli Serdang Sudah, Berikut 5 Daerah Kemungkinan Menyusul
Dengan demikian, berkas pengusulan NI PPPK, kenaikan kenaikan pangkat, mutasi, atau layanan kepegawaian lainnya, tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.
Dalam hal ini, berkas yang berstatus TMS dan BTS akan dikembalikan ke instansi pengusul.
Kemudian instansi pengusul akan melakukan perbaikan untuk kemudian diusulkan kembali ke BKN.
Untuk itu, silahkan menunggu pengumuman resmi dari BKPSDM di daerah masing-masing.
Nantinya, peserta yang bersangkutan akan diminta untuk memperbaiki berkas-berkas yang berstatus TMS dan BTS tersebut.
Karena itu, ada baiknya Anda mempersiapkan seluruh berkas dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ulang penetapan NI PPPK.
Penyebab Status TMS dan BTS
Seperti yang sudah disinggung di atas, BKN dalam tahap ini hanya menerima usul penetapan NI PPPK dari instansi terkait.
Untuk diketahui, pengusulan penetapan NI PPPK tersebut dilakukan melalui aplikasi SIASN
Selanjutnya, BKN akan melakukan proses verifikasi dan validas berkas calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut.
Apabila sudah memenuhi syarat, maka BKN akan meng-ACC dan menerbitkan nomor induk pegawai.
Kemudian, instansi terkait akan menerbitkan SK pengangkatan.
Namun bila ada yang status TMS atau BTS, berkas usulan tersebut akan dikembalikan lagi ke instansi pengusul, juga melalui aplikasi SIASN.
Berdasarkan keterangan verifikator BKN, status BTS disebabkan karena berberapa hal yang kerap kali ditemui.
Pertama adalah karena surat keputusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau SK CPPPK.
Terbanyak kasus yang ditemukan biasanya adalah berkas SK CPPPK belum ditandatangani oleh pimpinan.
Dalam hal ini SK CPPPK harus ditandatangani oleh PPK yakni kepala daerah.
Jika tidak, bisa digantikan dengan SK delegasi.
Kedua, yakni surat pernyataan 5 poin, khususnya pada poin 2 dan 3 yang harus menerangkan atau ada kata-kata menyatakan untuk 'PPPK'.
ketiga, yakni ijazah. Yang paling sering terjadi adalah pada penulisan nama.
Sehingga terjadi perbedaan nama pada ijazah yang digunakan untuk melamar dengan data dukung.
Baik itu penulisan huruf, tanda kutip (misal Ma'rif dan Marif), spasi, atau hal lainnya.
Kemudian bisa juga adanya perbedaan tanggal lahir.
Akan tetapi BKN meyakinkan bahwa status TMS dan BTS itu tidak akan membuat seseorang batal diangkat jadi PPPK.
Meski begitu, yang bersangkutan harus melakukan perbaikan.
Dimana BKD atau BKSDM setempat akan mengeluarkan pemberitahuan.
Bagi yang status TMS atau BTS, tinggal menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk dilakukan perbaikan.
Itulah informasi penyebab status TMS dan BTS dalam update penetapan NI PPPK 2023 dan apa yang harus dilakukan. Semoga bermanfaat.***
