POJOKSATU.id, JAKARTA—Ada sedikit harapan dari Komisi II DPR RI terkait rencana pemerintah yang akan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024 di Maret 2026 nanti.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe, menyebut akan mengusulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan Kemenpan RB, BKN, serta melibatkan Kemendagri dan Kemenkeu.

Diketahui, kebijakan penundaan pengangkatan PPPK pada Maret 2026 ini menimbulkan gejolak di publik. Dimana pada sisi lain, pemerintah akan mengangkat CPNS hasil seleksi 2024 di Oktober 2025 nanti.

Menurut Taufan Pawe dalam postingan di akun Instagramnya, Jumat (7/3/2025), dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Kemenpan-RB @kemenpanrb dan BKN @bkngoidofficial, dia meminta agar Menpan RB dan Kepala BKN untuk segera menyelesaikan persoalan PPPK secara tuntas.

Baca Juga: USULAN Naturalisasi Timnas Indonesia dari Ahmad Dani DINILAI PELECEHAN dan RASIS Oleh Komnas Perempuan, Seolah Perempuan MESIN REPRODUKSI ANAK

“Evaluasi komprehensif dan tentukan grand desain agar melahirkan model seperti apa yang tepat agar Negara dapat mengayomi tenaga honorer yang berkeinginan menjadi PPPK,” katanya.

Dia juga mendorong agar pengangkatan PPPK ini harus berkepastian hukum dan adil. Kesejahteraan PPPK menjadi perhatian serius, salah satunya mendorong pemberian dana pensiun.

Selain itu perlu ada sikap tegas terkait penataan ini, yaitu Pemerintah Daerah utamakan honorer yang telah mengabdi lama, khususnya tenaga guru dan kesehatan.

“Namun saya merasa ada ketidaksiapan dari pihak Pemerintah terkait hal ini, apalagi diundur kembali pengangkatannya ke Oktober 2025 bagi CPNS dan Maret 2026 bagi PPPK,” katanya.

Baca Juga: KUOTA SPMB SMP 2025: Zonasi, Prestasi, atau Afirmasi? Temukan Jalur Terbaikmu!

Disebabkan pengangkatan CPNS dan PPPK yang diundur ini, dia akan mengusulkan RDP lanjutan dengan Kemenpan RB, BKN dengan melibatkan Kemendagri dan Kemenkeu.

“Insyaa Allah segera kami usul untuk RDP lanjutan, namun tentu lintas sektor seperti Kemendagri dan Kemenkeu dengan besar harapan ada win win solution bagi kita semua,”tegasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menggelar RDP dan juga Raker bersama Kemenpan-RB serta BKN yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Rabu (5/3).

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe, memanfaatkan momentum tersebut dengan menyampaikan berbagai poin, khususnya pada evaluasi pengangkatan PPPK.

Baca Juga: Sosok Suami Ibu Guru Salsa Ternyata Duda Status PNS, Resmi Menikah Sehari Sebelum Puasa

“Kami mohon kepada Menpan-RB dan Kepala BKN agar betul-betul mewujudkan keadilan dan kepastian dalam pengangkatan PPPK ini, pada momentum ini juga izinkan saya mengklarifikasi terkait pernyataan yang sempat viral beberapa waktu yang lalu,”katanya.

Taufan Pawe menjelaskan, pada prinsipnya banyak Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan Honorer lainnya yang telah mengabdikan dirinya di garda terdepan dan tanpa pamrih.

Namun mereka masih dihantui dengan persoalan kesejahteraan yang sampai saat ini belum menentu bagi mereka.

“Apakah Negara sudah siap mengakomodir mereka semua? Ini wajib, dan merupakan tanggung jawab negara, jangan kita padamkan mimpi-mimpi mereka. Penerimaan dan pengangkatan ini harus diikuti dengan alokasi dana yang cukup untuk mengcover semua,” tegas mantan Walikota Parepare Sulsel dua periode ini.***