POJOKSATU.ID - Lambatnya pencairan TPG atau tunjangan profesi guru (tunjangan sertifikasi guru) membuat banyak guru kecewa.
Hingga menjelang akhir tahun 2025, guru (khususnya ASN) belum menerima TPG triwulan 4, bahkan ada guru ASN belum terima TPG TW3 tahun 2025.
Dalam sebuah video yang diunggah akun Youtube Guru Abad 21, sejumlah guru berkomentar.
"Cek Di Lapangan Ternyata Pencairan TPG tetap lambat," komentar akun @tatik***9201.
Baca Juga: Seleksi CPNS 2026 Makin Fleksibel, Tapi Isu 400 Ribu Formasi Dibantah, Ini Fakta Sebenarnya
"Mentrinya di resufel saja pa presiden, karena mentrinya terlalu banyak membuat aturan yang membuat susah para guru," timpal @Rus***r9j.
"Terima kasih Bapak Presiden Prabowo tolong dipercepat pencairan TPG-nya di setiap triwulan Bpk. Supaya kami para guru hidupnya lebih sejahterah," komentar @RUS**nq.
Fakta ini bertolak belakang dengan pidato Presiden Prabowo Subianto pada acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah, Maret 2025 lalu.
Saat itu, Presiden Prabowo memang menyampaikan pidato bernada keras.
Ia juga menyampaikan sentilan-sentilan pedas yang secara gamblang ditujukan kepada birokrasi yang dianggap menghambat pencairan tunjangan guru selama bertahun-tahun.
Presiden mengungkapkan keresahan yang sudah lama dirasakan para pendidik: mengapa hak mereka harus menunggu lama, padahal secara regulasi seharusnya bisa dipercepat?
Pertanyaan retoris seperti “lama-lama untuk apa?” dan “ditahan itu untuk apa?” menggema di ruangan dan langsung menjadi kutipan yang ramai diperbincangkan.
Ucapan itu bukan sekadar kritik, melainkan teguran keras kepada kultur birokrasi yang menurut Presiden sudah terlalu nyaman dengan pola lama: membuat proses panjang, mempersulit yang seharusnya mudah, dan menunda yang seharusnya bisa dipercepat.
Menurut Presiden, birokrat yang masih mempertahankan cara lama harus dievaluasi. Ia menyinggung mentalitas yang sengaja membuat pelayanan publik menjadi berbelit.
“Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek?” kata Presiden Prabowo, menyindir kebiasaan sebagian aparatur yang menurutnya tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman.
Di era digital dan pemerintahan modern, ia menegaskan bahwa layanan publik seharusnya lebih cepat, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Dari sinilah pemerintah merumuskan langkah baru: tunjangan guru ASN daerah akan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru tanpa melewati jalur pengelolaan yang panjang.
Baca Juga: Kenapa Guru Lain Sudah Cair TPG Sementara Anda Belum? Simak Penyebab Validasi Tak Serentak
Langkah ini diharapkan dapat memutus mata rantai keterlambatan serta mencegah potensi penyimpangan yang mungkin muncul karena proses yang terlalu panjang.
Birokrasi Lambat dan Dampaknya pada Guru
Selama bertahun-tahun, ribuan guru di berbagai daerah kerap mengeluhkan lambatnya pencairan tunjangan.
Tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan menanti hingga akhir tahun anggaran.
Padahal, banyak dari mereka sudah memenuhi semua persyaratan administratif.
Beban kerja guru semakin kompleks, tetapi hak-hak finansial mereka kerap tidak datang sesuai jadwal.
Baca Juga: Apakah PPPK Paruh Waktu Juga Dapat Gaji Pensiun? Ini Aturan Resmi Sesuai UU ASN 2023
Keluhan itu hadir dari berbagai daerah: mulai dari kota besar yang relatif memiliki infrastruktur pemerintahan lebih maju, hingga daerah terpencil yang akses dan sistem administrasinya jauh dari ideal.
Di sejumlah daerah, keterlambatan pencairan bahkan dianggap sebagai “hal biasa”, padahal dampaknya sangat nyata bagi kesejahteraan guru.
Tunjangan sertifikasi, misalnya, menjadi komponen penting pendapatan banyak guru. Jika itu terlambat, kebutuhan keluarga ikut terganggu.
Presiden tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Dalam pidatonya, ia dengan tegas meminta seluruh kementerian terkait, termasuk para menteri koordinator, untuk merumuskan perbaikan sistem secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa evaluasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.
Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan
Rencana penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru merupakan langkah yang disiapkan sebagai jawaban atas persoalan menahun ini.
Baca Juga: Tes Ulang hingga Nilai 2 Tahun, CPNS 2026 Lebih Fair, Tapi Kok Formasi Masih Rahasia?
Dengan skema baru tersebut, pemerintah ingin meminimalkan campur tangan birokrasi tingkat daerah dalam proses pencairan.
Dana akan dikirim langsung ke guru melalui sistem yang dikontrol pusat.
Tujuannya sederhana: mencegah keterlambatan, mengurangi potensi penyalahgunaan, dan menciptakan transparansi yang lebih kuat.
Sistem ini juga akan disertai dengan pemantauan digital sehingga pemerintah pusat dapat mengetahui secara real-time apakah dana sudah tersalurkan atau belum.
Jika terdapat kendala, proses penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Presiden ingin memastikan bahwa guru tidak lagi terjebak dalam rantai prosedur yang panjang atau harus mengurus banyak dokumen hanya untuk menerima hak mereka.
Baca Juga: 15 Pekerjaan yang Diprediksi Paling Dibutuhkan di Tahun 2030, Siapkah Kamu?
Meski begitu, perubahan ini tentu membutuhkan kesiapan teknologi dan koordinasi antar lembaga.
Pemerintah menyadari bahwa sistem digitalisasi layanan publik masih perlu banyak diperbaiki, namun langkah reformasi tetap harus berjalan.
Presiden menegaskan bahwa modernisasi birokrasi bukan lagi opsi yang bisa ditunda.
Sentilan Presiden untuk Para ASN
Dalam bagian lain pidatonya, Presiden mengungkapkan kekhawatiran terhadap mentalitas sebagian aparatur negara.
Ia menyebut ada kecenderungan sebagian orang ingin menjadi ASN karena dianggap memiliki kehidupan kerja yang nyaman, namun tidak diiringi komitmen untuk melayani rakyat.
“Kita harus hilangkan budaya yang tidak benar itu,” katanya.
Ia meminta para ASN untuk bekerja lebih efisien, responsif, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Pelayanan publik tidak boleh lagi menunda pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat.
Ia juga meminta kementerian melakukan evaluasi terhadap aparatur yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak menunjukkan kinerja.
Sentilan itu direspons dengan tepuk tangan hadirin, terutama para guru yang merasakan langsung dampak dari lambatnya sistem birokrasi yang telah ada selama ini.
Guru Menjadi Prioritas
Pidato Presiden tidak hanya berisi kritik. Ia juga berulang kali menegaskan bahwa guru adalah pilar penting masa depan bangsa.
Ia mengucapkan terima kasih atas pengabdian para guru dan menyebut masa depan Indonesia berada di tangan mereka.
Baca Juga: CPNS 2026 Bikin Heboh, Formasi 400 Ribu Ternyata Belum Final, Ini Penjelasan Resmi
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan beberapa rencana jangka menengah yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.
Salah satunya adalah rencana memasang layar televisi besar di setiap sekolah di seluruh Indonesia.
Fasilitas ini diharapkan dapat memperkaya proses pembelajaran, khususnya di daerah yang tidak memiliki akses internet memadai.
Selain itu, pemerintah berencana membangun sekolah berasrama di seluruh kabupaten dalam empat tahun ke depan.
Sekolah berasrama ini akan difokuskan untuk keluarga kurang mampu sehingga anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi rendah tetap memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.
Perspektif Guru di Lapangan
Di banyak daerah, wacana penyaluran langsung ke rekening disambut optimistis oleh guru.
Banyak dari mereka selama ini merasa terbebani oleh ketidakpastian pencairan tunjangan.
Ada yang mengaku harus menunda pembayaran kebutuhan keluarga, cicilan, hingga pembelian bahan ajar tambahan karena tunjangan datang tidak sesuai jadwal.
Baca Juga: Resmi Dibuka! Beasiswa Arryman 2026 Siap Beri Dukungan Penuh untuk Ekonom Muda Indonesia
Dengan sistem baru, guru berharap hak mereka bisa diterima tepat waktu. Mereka juga menilai kebijakan ini akan mengurangi potensi praktik tidak transparan yang selama ini sulit ditelusuri.
Beberapa guru juga menilai pentingnya memperbaiki sistem informasi dan digitalisasi administrasi pendidikan.
Tanpa sistem yang modern dan terintegrasi, perubahan mekanisme hanya akan menjadi wacana.
Karena itu mereka berharap pemerintah benar-benar mengawal implementasi agar tidak sekadar menjadi janji.
Meski secara konsep mekanisme baru ini mendapat respons positif, tantangan di lapangan tetap besar.
Sistem penyaluran langsung membutuhkan data yang akurat, sinkron, dan mutakhir.
Ketidaksesuaian data guru, perbedaan regulasi daerah, hingga infrastruktur teknologi menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Di beberapa daerah, perangkat daerah masih menjalankan proses administrasi manual. Perubahan ke sistem digital membutuhkan waktu, pelatihan, dan dukungan perangkat.
Pemerintah harus memastikan tidak ada kesenjangan antar wilayah, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur lemah.
Selain itu, pengawasan juga harus berjalan ketat. Walaupun skema langsung ke rekening dinilai dapat menutup celah penyalahgunaan, sistem pengawasan tetap perlu diperkuat agar benar-benar efektif.
Arah Kebijakan Pendidikan ke Depan
Pidato Presiden pada acara tersebut menunjukkan arah besar kebijakan pendidikan di tahun-tahun mendatang: perbaikan sistem birokrasi, peningkatan fasilitas, digitalisasi sekolah, dan fokus pada kesejahteraan guru.
Jika tunjangan bisa disalurkan dengan cepat dan tepat, guru bisa lebih fokus pada tugas utama mereka: mendidik dan membimbing siswa.
Presiden menegaskan bahwa pendidikan adalah pondasi masa depan bangsa. Karena itu, memastikan guru diperlakukan dengan adil dan mendapatkan haknya tepat waktu merupakan tanggung jawab negara.
Perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi simbol komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan dari akar.
Pidato Presiden yang penuh tekanan terhadap budaya birokrasi lambat membuka kembali diskusi publik tentang bagaimana negara harus memperlakukan guru.
Kebijakan penyaluran tunjangan langsung ke rekening bukan hanya langkah teknis, tetapi bentuk reformasi layanan publik yang lebih luas.
Pemerintah ingin memastikan bahwa era birokrasi lambat dan berbelit perlahan ditinggalkan.
Kini, publik menunggu bagaimana implementasi mekanisme baru ini berjalan. Guru berharap perubahan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan dalam waktu dekat.
Jika sistem berjalan efektif, langkah ini bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan perbaikan layanan pendidikan di Indonesia.***
