POJOKSATU.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menggenjot peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), salah satunya melalui penguatan kemahiran berbahasa Indonesia.
Program ini dinilai penting karena bahasa yang tepat dan baku menjadi fondasi utama dalam penyusunan naskah dinas, laporan resmi, hingga komunikasi publik pemerintahan.
Kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi ASN ini digelar sebagai bagian dari upaya Pemprov Sulteng.
Baca Juga: Cara Membuat NIB Online dengan Mudah Lewat OSS, Bisa untuk UMKM dan Usaha Perorangan
Dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat profesionalisme birokrasi.
Bahasa Berperan Strategis dalam Pelayanan Publik
Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang tepat tidak bisa dianggap sepele.
Kesalahan berbahasa berpotensi menimbulkan salah tafsir, baik dalam dokumen resmi maupun komunikasi kepada masyarakat.
Baca Juga: SIUP Masih Perlu atau Tidak di 2026? Ini Penjelasan Terbaru untuk Pelaku Usaha
“Kesalahan berbahasa dapat memicu salah tafsir dan berisiko menurunkan kepercayaan publik,” tegas Gubernur Sulteng dikutip pojoksatu.id dari RRI.co.id pada 27/01/2026.
Menurutnya, ASN sebagai representasi negara di daerah harus mampu berkomunikasi secara jelas, efektif, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia.
Fokus pada Naskah Dinas dan Komunikasi Resmi
Program peningkatan kemahiran ini difokuskan pada penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks kedinasan.
Baca Juga: 10 Tips Mengelola Pendanaan Syariah agar Modal Kerja Bisnis Makin Kuat
Seperti penyusunan surat resmi, laporan kegiatan, peraturan, hingga pengumuman publik.
Kesalahan redaksi, pilihan kata, atau struktur kalimat dinilai dapat berdampak serius pada implementasi kebijakan.
Dengan kemampuan bahasa yang baik, ASN diharapkan mampu menyampaikan kebijakan pemerintah secara akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Didukung Penuh oleh Pemprov Sulteng
Pemprov Sulteng menegaskan bahwa peningkatan kompetensi ASN tidak hanya menyangkut aspek teknis dan manajerial, tetapi juga kemampuan dasar seperti bahasa.
Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi salah satu prioritas dalam program pengembangan sumber daya manusia aparatur.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang menuntut ASN bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Sejalan Dengan Salah Satu Media
Kebijakan ini juga dilaporkan oleh salah satu media, yang menyebutkan bahwa Pemprov Sulteng secara konsisten mendorong peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia bagi ASN.
Baca Juga: 10 Tips Mengelola Pendanaan Syariah agar Modal Kerja Bisnis Makin Kuat
Upaya ini bertujuan memperkuat komunikasi birokrasi agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan efisien.
Konsistensi kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemprov Sulteng menempatkan bahasa Indonesia sebagai instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan.
Peran Balai Bahasa Sulawesi Tengah
Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, Pemprov Sulteng juga didukung oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah.
Lembaga ini selama ini aktif melakukan pendampingan, sosialisasi, dan pelatihan penggunaan bahasa Indonesia yang baku di berbagai sektor publik.
Meski tidak selalu secara khusus menyasar ASN, peran Balai Bahasa dinilai strategis dalam membangun kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pemerintahan.
Bangun Kepercayaan Publik Lewat Bahasa
Pemprov Sulteng menilai bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui cara pemerintah berkomunikasi.
Bahasa yang jelas, santun, dan tepat akan mencerminkan profesionalisme serta keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat.
Baca Juga: Penerima Bansos Wajib Tahu, Ini Hak dan Kewajiban yang Diatur Pemerintah
Dengan demikian, penguatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi ASN menjadi investasi penting dalam membangun birokrasi yang kredibel.
Pemprov Sulawesi Tengah menggelar kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kesalahan berbahasa dinilai berisiko menimbulkan salah tafsir dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: Setiap Belanja di Minimarket Kena PPN 11 Persen, Uangnya Ke Mana? Ini Penjelasannya
Sehingga kompetensi bahasa menjadi prioritas pengembangan ASN, dengan dukungan institusi seperti Balai Bahasa Sulteng.
