POJOKSATU.ID - Kabar baik datang untuk tenaga honorer dan pegawai paruh waktu di lingkungan pemerintahan.
Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dijadwalkan akan diserahkan pada November 2025.
Tak hanya itu, sejumlah pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah lebih besar, yaitu peralihan PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu. Salah satu daerah yang sudah bersiap adalah Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Inflasi Menggigit Bikin Kesejahteraan Buruh Terancam, Daya Beli Turun, Stres Naik
Menurut Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berkomitmen kuat mendorong peningkatan status tenaga paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap.
“Regulasi peralihannya sedang disiapkan. Ibu Gubernur ingin agar proses ini berjalan sesuai formasi dan aturan yang berlaku,” ujar Faisol, dikutip Selasa (7/10/2025).
Ditambahkan Faisol, Aliansi R2 R3 Jatim dan Forum Komunikasi Guru Honorer Negeri (FKGHN) telah menemui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim untuk membahas progres penetapan NIP PPPK.
Baca Juga: KPU Tegaskan Disiplin dan Transparansi, PPPK Paruh Waktu Wajib Lapor 1 Oktober 2025
BKD memastikan, pengajuan usul penetapan NIP PPPK paruh waktu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah rampung per 6 Oktober 2025, dan kini tinggal menunggu hasil penetapan resmi.
“Jika lancar, insyaallah honorer Jatim akan menerima SK PPPK paruh waktu di awal November,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi Jatim juga menegaskan komitmen untuk menjalankan proses rekrutmen secara tertib dan transparan.
Baca Juga: Disebut Lulusan S2 Australia, Wabup Mandailing Natal Ternyata Daftar KPU Pakai Ijazah SMA Kotanopan
Setiap pengangkatan tenaga honorer wajib melalui mekanisme resmi, mulai dari rekomendasi kepala dinas hingga persetujuan BKD.
Ketua FKGHN Jatim, Subagio, mengapresiasi langkah terbuka BKD dan berharap kesejahteraan honorer terus meningkat seiring peralihan status tersebut.
“Kami berharap mekanisme ini juga mempertimbangkan usia honorer sebagai prioritas,” ujarnya.
Baca Juga: Tim Bina Patra Fantasista Wakili Jawa Barat ke Seri Nasional Liga Copa PIL
Langkah ini menjadi sinyal positif bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini menanti kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan di lingkungan pemerintahan daerah. ***




