POJOKSATU.id - Kepastian pembukaan CPNS 2026 masih menjadi tanda tanya besar.
Di tengah ketidakpastian kebijakan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Mataram akhirnya buka suara.
Disebutkan bahwa kondisi riil kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya yang disebut telah mencapai angka signifikan.
Baca Juga: Gus Ipul Umumkan Skema Bantuan Korban Banjir, Rp10 Ribu per Hari hingga Santunan Jutaan Rupiah
Pemkot Mataram mengungkapkan bahwa kekurangan ASN saat ini sudah berada pada level mengkhawatirkan.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
CPNS 2026 Belum Pasti, Daerah Masih Menunggu Arahan Pusat
Hingga akhir 2025, pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB dan BKN belum mengumumkan secara resmi apakah seleksi CPNS 2026 akan digelar atau tidak.
Baca Juga: CPNS 2026 untuk Lulusan SMA/SMK, Formasi Apa Saja yang Berpotensi Dibuka?
Ketidakpastian ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemkot Mataram.
Pemkot Mataram menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat edaran dan petunjuk teknis.
Serta arahan resmi dari pemerintah pusat terkait pengadaan CPNS tahun 2026.
Kebutuhan ASN di Mataram Tembus 12.000 Formasi
Berdasarkan data internal BKPSDM Kota Mataram, jumlah kebutuhan ASN secara ideal di lingkup Pemkot Mataram mencapai sekitar 12.000 orang.
Sementara itu, jumlah ASN aktif yang tersedia saat ini baru sekitar separuh dari kebutuhan tersebut.
Kekurangan ASN terjadi hampir di seluruh OPD, mulai dari sektor administrasi pemerintahan, pelayanan publik, hingga teknis lapangan.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka pensiun ASN setiap tahun.
“Sampai saat ini, kami pastikan pengadaan CPNS 2026 belum pasti dan belum ada arahan pusat,” ujar Kepala BKPSDM Kota Mataram, dikutip dari SUARANTB.com, 16 Desember 2025.
Baca Juga: Oknum Guru SMK di Karawang Diduga Kirim Pesan WhatsApp Tak Pantas ke Siswi
Dampak Kekurangan ASN terhadap Pelayanan Publik
Minimnya jumlah ASN membuat beban kerja pegawai yang ada semakin berat.
Sejumlah OPD harus mengandalkan tenaga honorer atau pegawai tidak tetap untuk menjaga kelangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Pemkot Mataram menilai, jika kebutuhan ASN tidak segera dipenuhi, kualitas pelayanan publik dikhawatirkan akan terus menurun.
Baca Juga: Kemenag Buka Kembali Pendaftaran Keberadaan Pesantren, Simak Jadwal Lengkap dan Syaratnya
Terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pemkot Mataram Tetap Lakukan Antisipasi
Meski belum ada kepastian CPNS 2026, Pemkot Mataram mengaku tetap melakukan langkah antisipatif.
Salah satunya dengan memetakan kebutuhan formasi ASN secara detail agar siap diajukan ketika pemerintah pusat membuka kembali rekrutmen CPNS maupun PPPK.
Langkah ini dinilai penting agar daerah tidak tertinggal ketika peluang rekrutmen akhirnya dibuka, mengingat kebutuhan ASN di Mataram sudah sangat mendesak.
Keputusan Tetap di Tangan Pemerintah Pusat
Pemkot Mataram menegaskan bahwa keputusan akhir terkait pembukaan CPNS 2026 sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
Daerah hanya dapat mengusulkan kebutuhan dan menunggu persetujuan dari KemenPANRB serta BKN.
Masyarakat, khususnya calon pelamar CPNS, diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah pusat.
Serta tidak mudah percaya pada kabar yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah ketidakpastian CPNS 2026, pernyataan Pemkot Mataram ini menjadi gambaran nyata bahwa kebutuhan ASN di daerah masih sangat besar.
Sementara kebijakan nasional masih menunggu kepastian.***
