POJOKSATU.id - Kementerian Sosial dan PT Pos Indonesia telah mengumumkan jadwal pencairan BLT Kesra untuk periode November hingga Desember 2025 bagi penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Penyaluran tahap kedua dijadwalkan berlangsung dari 5 hingga 25 November 2025, dilakukan melalui bank Himbara.

Seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta melalui PT Pos Indonesia di daerah yang tidak memiliki akses ke bank.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Seksual Berisiko, PSI Ingatkan Jangan Ada Kriminalisasi Moral

Tahap ketiga direncanakan berlangsung dari 10 hingga 28 Desember 2025 dan akan menjadi akhir dari penyaluran BLT Kesra tahun 2025, dengan fokus pada distribusi yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Kemensos mengimbau penerima untuk memeriksa status mereka melalui situs cekbansos. kemensos. go. id atau aplikasi Cek Bansos agar dapat memastikan data mereka aktif dan terhindar dari penipuan.

Bagi penerima yang belum mendapatkan dana sesuai jadwal, diminta untuk memeriksa data NIK dan KK mereka, lalu menghubungi pendamping sosial jika menemui masalah administrasi.

Baca Juga: Heboh Mobil Tangki BBM Terbakar di Cianjur, Pertamina Pastikan Tak Ganggu Pasokan

PT Pos Indonesia menawarkan loket tambahan, pengaturan antrean, dan layanan pengantaran ke rumah bagi daerah terpencil untuk memastikan penyaluran lebih merata.

Kemensos menjelaskan bahwa bantuan tunai ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan dasar keluarga yang rentan, seperti pemenuhan pangan, pendidikan anak, biaya kesehatan, dan transportasi sehari-hari.

Pemerintah daerah juga memberikan dukungan dalam sosialisasi jadwal dan pembaruan data agar proses distribusi bantuan berjalan lancar dan masyarakat mendapatkan informasi resmi.

Baca Juga: Deretan Film Populer Onadio Leonardo, dari Komedi hingga Psikopat Sadis

Penerima diwajibkan membawa identitas resmi seperti KTP dan KK saat melakukan pencairan, serta dilarang menggunakan jasa pihak ketiga.

Kemensos telah mempersiapkan saluran pengaduan dan layanan digital untuk mempermudah pelaporan jika ada masalah saat pencairan.

Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun ini dan merencanakan kebijakan lanjutan untuk 2026, yang akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan hasil pemantauan.

Masyarakat dihimbau untuk mengandalkan informasi resmi dari Kemensos, Himbara, dan PT Pos Indonesia agar tidak terpengaruh oleh informasi tidak benar yang beredar di media sosial.***