POJOKSATU.id - Dorongan agar kampus terlibat aktif dalam penanganan banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi sorotan tersendiri.
Salah satunya karena pemerintah pusat ternyata belum menetapkan status darurat nasional atas bencana yang berdampak luas tersebut.
Pertanyaan pun muncul, mengapa kampus diminta bergerak cepat sementara keputusan besar terkait status bencana masih menunggu?
Baca Juga: Magister Teknologi Pendidikan FKIP Unila Raih Prestasi Internasional di IETECC 2025
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menegaskan bahwa kampus tak bisa menunggu.
Ia mengajak seluruh sivitas akademika turun tangan membantu penyintas banjir, sembari menyampaikan duka cita atas korban meninggal serta kerusakan masif yang terjadi di tiga provinsi.
Sebagai langkah nyata, pemerintah melalui Kemendiktisaintek menyiapkan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk program tanggap darurat yang bisa diajukan kampus.
Baca Juga: Kartu Kosong, Emosi Meluap, Aksi KPM Robek KKS Viral di Facebook
Setiap proposal dibatasi maksimal Rp 500 juta, dan terbuka untuk delapan bidang bantuan yaitu distribusi logistik, layanan kesehatan dan gizi, pendampingan psikososial, perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih, pendidikan darurat, pemulihan ekonomi, dukungan administrasi publik, serta mitigasi dan edukasi kebencanaan.
“Inilah saatnya kampus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita,” kata Stella, dikutip dari Instagram pribadinya pada Rabu (3/12/2025).
Ia memastikan bahwa pemerintah terus bekerja mengawal kebutuhan para penyintas, termasuk mahasiswa yang ikut terdampak.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Kuatkan Sinergi Antarwilayah Lewat Borderline Economic Summit 2025
Stella dijadwalkan meninjau posko bencana di Sumatera Utara pada 4 Desember 2025, dengan kunjungan ke Medan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah.
Ia kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling membantu.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan.
Baca Juga: Jumlah Korban Jiwa Banjir Sumatera Terbaru BNPB, Meninggal 770 Orang, Masih Hilang 463 Orang
"Iya kami terus monitor. Kami kirim bantuan terus. Nanti kami menilai kondisinya," kata Prabowo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ia menegaskan bahwa aliran bantuan tetap berjalan meski status nasional belum ditetapkan.
Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, memberikan penjelasan lebih rinci.
Menurutnya, bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih masuk kategori bencana daerah tingkat provinsi.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Apresiasi Kejari Usai Pulihkan Aset Daerah Rp 84 Miliar
Ia menyebutkan bahwa kondisi yang tampak mencekam di media sosial tak sepenuhnya menggambarkan situasi terkini di lapangan.
“Status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19 dan tsunami Aceh 2004,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube resmi BNPB pada Jumat (28/11/2025), lalu. ***
