POJOKSATU.ID - Tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Formasi khusus yang akan bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipastikan dikebut.
Percepatan ini dilakukan untuk mengejar target besar Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia pada 2026.
Langkah tersebut berkaitan langsung dengan rencana BGN membangun 8.200 unit SPPG atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca Juga: Dua Hal Krusial Penentu PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi Pegawai Full Time, Ini Penjelasannya
Seluruh unit tersebut ditargetkan melayani 82,9 juta penerima manfaat secara nasional.
Target Ambisius BGN Tahun 2026
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan percepatan seleksi aparatur.
Menjadi langkah krusial karena pembangunan infrastruktur dapur gizi di wilayah 3T masih jauh dari target.
“Di kawasan 3T itu kita rencanakan 8.200 SPPG, tapi yang kemungkinan baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit,” kata Dadan dikutip dari jpnn.com pada 18/12/2025.
Baca Juga: Kabar Gembira! Resmi Jadi ASN, Ribuan PPPK Paruh Waktu Bangka Dapat JHT Rp10 Juta di Hari Pelantikan
Kondisi tersebut mendorong BGN untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lebih awal agar unit SPPG yang dibangun bisa langsung beroperasi optimal.
Seleksi PPPK dan CPNS Jalur BGN Dipercepat
Dadan menegaskan bahwa kesiapan SDM menjadi kunci keberhasilan program MBG. Karena itu, proses seleksi pegawai melalui jalur PPPK dan CPNS BGN kini tengah dipercepat.
Seleksi tersebut menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT) sebagai salah satu instrumen utama. Dadan memastikan sebagian besar tahapan TGAT akan rampung pada awal 2026.
“TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai,” ujarnya.
Percepatan seleksi ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di ribuan dapur gizi baru, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur.
Fokus Pemerataan Wilayah
Dadan memaparkan peta jalan BGN pada 2026 akan berfokus pada keseimbangan wilayah.
Baca Juga: Jika 2026 Dibuka 200 Formasi PPPK, Otomatis Diisi PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasan BKPSDM Mataram
Selain membangun 8.200 SPPG di daerah 3T, BGN juga menargetkan pengoperasian 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.
Dengan demikian, total unit SPPG yang akan beroperasi mencapai 32.000 hingga 33.000 unit di seluruh Indonesia.
Seluruhnya ditujukan untuk melayani 82,9 juta masyarakat penerima manfaat program MBG.
Target Jangka Pendek Akhir 2025
Untuk target jangka pendek, BGN terus berupaya menyelesaikan pendirian 19.000 SPPG hingga akhir tahun 2025.
Baca Juga: Kemdiktisainstek Resmi Buka Usulan Kenaikan JAD Lektor Kepala dan Profesor bagi Dosen BUP
Upaya ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Namun, pembangunan fisik saja dinilai tidak cukup. Aspek kualitas dan keamanan pangan juga menjadi perhatian utama.
Keamanan Pangan Jadi Sorotan
Dalam rapat koordinasi tersebut, aspek keamanan pangan menjadi salah satu isu penting.
Dadan mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur MBG.
“Sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi,” ucap Dadan.
Baca Juga: BRI Tegaskan Komitmen Pemulihan Bencana Sumatera, Terjunkan 1.066 Relawan BUMN Peduli
Berdasarkan data BGN, dari 1.548 SPPG di Jawa Barat yang mengajukan sertifikasi, baru sekitar 900 dapur yang dinyatakan lulus dan mengantongi SLHS.
Sertifikat ini menjadi jaminan standar kebersihan dan kesehatan makanan yang akan didistribusikan kepada masyarakat.
Demikian percepatan seleksi PPPK dan CPNS formasi khusus SPPG menjadi langkah strategis untuk mendukung target besar program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Peninggalan Budaya Ratusan Tahun, Rumah Khas Tana Toraja Dibongkar, Pemerintah Tak Bisa Intervensi
Dengan kombinasi pembangunan infrastruktur, kesiapan SDM, dan penguatan standar keamanan pangan.
BGN menargetkan layanan gizi dapat menjangkau puluhan juta masyarakat secara merata pada 2026.***
