POJOKSATU.id - Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat tidak berhenti pada tahun 2025.
Dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, program pendidikan berbasis keberpihakan kepada masyarakat rentan ini kembali mendapat porsi anggaran besar.
Seiring keberlanjutan program tersebut, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) mulai diminta bersiap sejak sekarang untuk terlibat langsung sebagai tenaga pendidik.
Baca Juga: UMP Banten 2026 Naik 6,74 Persen, Gubernur Andra Soni Tetapkan Upah Rp3,1 Juta
Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, serta kelompok rentan lainnya.
Program ini mengusung konsep sekolah berasrama dengan pendekatan pendidikan karakter, keterampilan, dan penguatan kompetensi dasar.
Sekolah Rakyat Dimulai Sejak 2025
Berdasarkan dokumen resmi Nota Keuangan, pada tahun 2025 pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat di 200 lokasi yang dibagi dalam dua tahap.
Untuk tahap awal, infrastruktur dan asrama Sekolah Rakyat memanfaatkan Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial, serta bangunan milik pemerintah daerah.
Skema ini dipilih agar program dapat berjalan cepat tanpa harus menunggu pembangunan fisik baru secara menyeluruh.
Dari sisi anggaran, Sekolah Rakyat Tahap I tahun 2025 dialokasikan Rp1.764,0 miliar.
Anggaran tersebut mencakup pembiayaan operasional pendidikan, pemenuhan kebutuhan peserta didik, hingga penyesuaian sarana dan prasarana pendukung.
Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Tembus Rp24,9 Triliun
Memasuki tahun 2026, pemerintah secara tegas menyatakan akan melanjutkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp24.900,0 miliar khusus untuk program ini.
Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak lagi diposisikan sebagai program percontohan, melainkan program strategis nasional yang skalanya diperluas secara signifikan.
Anggaran ini akan digunakan untuk:
1. Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Rakyat secara nasional
2. Penguatan kualitas pengajaran dan kurikulum
3. Penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan dan asrama
Baca Juga: Hendri Satrio Tanggapi Kisruh Ketua Umum PBNU, Prasangkanya Sudah Tak Lagi Positif Seperti Dulu
4. Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan
Dengan perluasan program dan anggaran yang meningkat drastis, kebutuhan guru berkualitas pun menjadi sorotan utama.
Lulusan PPG Jadi Kunci Keberhasilan
Sejalan dengan pengembangan Sekolah Rakyat, lulusan PPG calon guru menjadi elemen krusial dalam menyukseskan program ini.
Pemerintah membutuhkan tenaga pendidik yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, ketangguhan mental, dan komitmen pengabdian.
Sekolah Rakyat memiliki karakteristik berbeda dengan sekolah reguler.
Peserta didik berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kompleks, sehingga guru dituntut mampu:
1. Mengajar dengan pendekatan empatik
2. Membina karakter dan kedisiplinan
3. Mendampingi peserta didik di lingkungan berasrama
4. Menjadi figur pendidik sekaligus pembimbing
Karena itu, lulusan PPG dinilai paling siap secara pedagogik, profesional, dan etika profesi untuk mengisi kebutuhan tersebut.
Calon Guru Diminta Bersiap Sejak Sekarang
Pemerintah secara implisit memberi sinyal bahwa rekrutmen guru Sekolah Rakyat akan menjadi peluang besar bagi lulusan PPG mulai 2026.
Baca Juga: Hendri Satrio Tanggapi Kisruh Ketua Umum PBNU, Prasangkanya Sudah Tak Lagi Positif Seperti Dulu
Calon guru diharapkan mulai mempersiapkan diri, baik dari sisi kompetensi maupun mental.
Beberapa hal yang perlu disiapkan lulusan PPG antara lain:
1. Penguatan kompetensi pedagogik dan sosial
2. Pemahaman konsep pendidikan inklusif dan berkeadilan
Baca Juga: Guru Korban Bencana Terima Bantuan Rp2 Juta, Pemerintah Transfer Langsung ke Rekening
3. Kesiapan ditempatkan di berbagai daerah
4. Komitmen mengajar di lingkungan berasrama
Program Sekolah Rakyat juga membuka peluang pengabdian jangka panjang sekaligus pengalaman mengajar yang bernilai tinggi bagi pengembangan karier guru.
Peran Kementerian Sosial dan Lintas Kementerian
Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial, namun pelaksanaannya melibatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Sinergi ini mencakup:
1. Kementerian Pendidikan dalam penguatan kurikulum
2. Kementerian PUPR untuk sarana prasarana
3. Pemerintah daerah sebagai penyedia lokasi dan dukungan operasional
Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat posisi Sekolah Rakyat sebagai program terpadu, bukan sekadar kebijakan sektoral.
Harapan Pemerintah terhadap Sekolah Rakyat
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menargetkan:
1. Pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi
Baca Juga: Libur Nataru, Gubernur Banten Pastikan Pantai Anyer dan Carita Aman dan Nyaman Dikunjungi
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Pemerataan akses pendidikan bermutu
4. Penguatan karakter dan kemandirian peserta didik
Dengan dukungan anggaran besar dan tenaga pendidik profesional, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan yang mampu menjawab tantangan sosial di masa depan.
Momentum Emas bagi Lulusan PPG
Bagi lulusan PPG, Sekolah Rakyat 2026 menjadi momentum emas untuk berkontribusi langsung dalam agenda pembangunan manusia Indonesia.
Program ini bukan sekadar peluang kerja, melainkan ruang pengabdian yang berdampak luas bagi masyarakat.
Pemerintah pun memberi sinyal kuat bahwa kualitas guru akan menjadi penentu keberhasilan Sekolah Rakyat.
Oleh karena itu, kesiapan lulusan PPG sejak dini menjadi kunci agar program ini berjalan optimal dan berkelanjutan.***
