POJOKSATU.ID - Sekolah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Pemerintah mencanangkan 200 Sekolah Rakyat dengan jenjang SMP, SMA, dan yang terintegrasi.
Melalui cara mendorong lintas kementerian, termasuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menekankan sinergi antar kementerian, yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PANRB, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama.
“Peran Kementerian PANRB ini harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat agar benar-benar bisa dijalankan secara berkelanjutan dan profesional,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, dikutip Kamis (10/7/2025).
Baca Juga: Due Diligence: 'Cek Dulu Sebelum Deal', Jurus Wajib Biar Gak Salah Langkah di Dunia Bisnis
Menteri Rini menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan di bawah Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial milik Kemensos.
Dengan begitu, sekolah ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM yang telah mapan.
Langkah ini diperkuat dengan penataan kelembagaan yang mengacu pada Permendikbud No. 6 Tahun 2019, yang mengatur pendirian satuan pendidikan formal, dengan penyesuaian lokasi dan jenjang pendidikan.
Baca Juga: Kompolnas Soal Brigadir Nurhadi Diduga Dibunuh Dua Atasan: Kasus ini Harus Dibuka Terang
Saat ini, telah diusulkan 200 Sekolah Rakyat dengan jenjang SMP, SMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Di bidang sumber daya manusia, Kementerian PANRB berkolaborasi dengan Kemendikbudristek, khususnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Jangan Nekat Terjang Banjir! Ini Batas Aman Mobil Biar Nggak Jebol Mesin
Tak hanya memfasilitasi pengadaan guru, PANRB juga akan memastikan proses seleksi dilakukan secara adil, terukur, dan berbasis prinsip meritokrasi. Hal ini bertujuan agar Sekolah Rakyat tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga kuat secara kualitas SDM.
“Ini penting agar Sekolah Rakyat memiliki guru yang kompeten dan sesuai kebutuhan lapangan,” tambah Menteri Rini.
Pendidikan Inklusif untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk pendidikan inklusif yang dihadirkan negara untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pembangunan, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Pemkab Simalungun Berhentikan 473 Honorer, BKPSDM: Sudah Sesuai Undang-Undang
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Melalui sinergi kelembagaan dan kebijakan yang holistik, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi pintu keluar dari siklus kemiskinan antargenerasi, sekaligus mempercepat tercapainya target Indonesia bebas kemiskinan ekstrem pada 2027. ***
