POJOKSATU.ID - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menghadapi kekurangan personel yang cukup serius.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemda membuka peluang pemanfaatan PPPK paruh waktu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

Langkah ini dinilai sebagai solusi cepat di tengah kebutuhan mendesak akan tenaga pemadam kebakaran yang siap siaga dalam menangani berbagai kondisi darurat.

Baca Juga: Pemkab Serang Alihkan Dana Rp3 Triliun ke Bank Banten, Termasuk Gaji ASN


Kekurangan Personel Damkar Jadi Sorotan

Kepala Dinas Damkarmat Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah personel yang dimiliki masih jauh dari kebutuhan ideal.

Total personel yang tersedia hanya sebanyak 65 orang, yang harus dibagi ke dalam tiga sif kerja.

Padahal, idealnya setiap sif membutuhkan 30 personel agar pelayanan maksimal dapat tercapai.

Baca Juga: Rahasia Prompt AI Bikin Foto Jadul Jadi Jernih Lagi, Ini Contoh Siap Pakai dan Anti Gagal

Dengan kondisi tersebut, jumlah ideal personel Damkar seharusnya mencapai 90 orang.

Dikutip dari JPNN, 14 April 2026, begini kata H. Rudi Suryawan:

"Idealnya memang satu sif 30 personel. Jadi kebutuhan ideal kami sebanyak 90 personel, namun karena berbagai keterbatasan kami usulkan tambahan 15-20 personel," jelasnya.

Baca Juga: Belasan Ribu PPPK Menunggu Gaji, Dana Ada Tapi Tak Bisa Dicairkan? Ini Faktanya


PPPK Paruh Waktu Jadi Solusi Tambal Kekurangan

Untuk menutup kekurangan tersebut, Damkarmat mengusulkan agar tambahan personel bisa diambil dari PPPK paruh waktu yang berada di OPD lain.

Skema ini dianggap lebih realistis dibandingkan rekrutmen baru yang membutuhkan waktu dan proses panjang.

Dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, diharapkan kekurangan tenaga bisa segera teratasi.


Kunjungan Wali Kota Jadi Momentum Usulan

Usulan ini disampaikan langsung saat kunjungan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, ke kantor Damkarmat pada Senin, 13 April.

Dalam kunjungan tersebut, wali kota tidak hanya memberikan dukungan moral.

Baca Juga: VIRAL Ngemis Tak Dikasih, Ibu Ini Ngamuk dan Rusak Dagangan Pedagang di Cibinong

Tetapi juga meninjau langsung kesiapan personel dan armada dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

Momentum ini dimanfaatkan oleh jajaran Damkar untuk menyampaikan berbagai kebutuhan strategis, termasuk penambahan personel dan peningkatan kesejahteraan.

"Saat kunjungan pak wali ke kantor kami tadi pagi, kami diminta mengusulkan kebutuhan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kinerja Damkarmat selama ini," ujar Rudi.

Baca Juga: Resmi! Pemkot Kediri Berlakukan WFH 40 Persen ASN, Pengawasan Langsung Diterapkan


Tambahan Uang Makan Jadi Perhatian

Selain kekurangan personel, aspek kesejahteraan juga menjadi perhatian utama.

Mulai tahun 2026, petugas Damkarmat direncanakan akan menerima tambahan uang operasional berupa uang makan dan minum sebesar Rp150.000 per orang setiap bulan.

Jumlah tersebut diharapkan bisa meningkat menjadi Rp300.000 per bulan pada tahun berikutnya sebagai bentuk apresiasi atas risiko kerja yang tinggi.

Baca Juga: Menang Praperadilan, Status Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar Gugur, Hakim Sebut Penetapan Tak Sah

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi serta kesiagaan personel dalam menjalankan tugas.


Tantangan Kesiagaan dan Pelayanan Publik

Keterbatasan jumlah personel tentu berdampak pada kesiapan Damkar dalam menangani berbagai kejadian darurat, mulai dari kebakaran hingga penyelamatan.

Dengan sistem kerja tiga sif, beban kerja menjadi cukup berat bagi personel yang ada saat ini.

Karena itu, penambahan tenaga serta peningkatan kesejahteraan menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.


Harapan Percepatan Realisasi

Usulan yang telah disampaikan kini tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Jika disetujui, penambahan personel dari PPPK paruh waktu serta peningkatan kesejahteraan diharapkan bisa segera direalisasikan.

Langkah ini tidak hanya penting bagi internal Damkar, tetapi juga bagi masyarakat Kota Mataram yang membutuhkan layanan cepat dan tanggap dalam situasi darurat.***