POJOKSATU.id – Penyelamatan kekayaan negara bukan sekadar soal penegakan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, dana triliunan rupiah yang berhasil dipulihkan dari kewajiban korporasi memiliki dampak langsung bagi kebutuhan dasar masyarakat.
Sebagai ilustrasi, dana sebesar Rp6 triliun yang berhasil diamankan dapat digunakan untuk merenovasi sekitar 6.000 sekolah di berbagai daerah.
Baca Juga: Tempat Wisata di Yogyakarta Selain Malioboro, Cocok untuk Liburan Akhir Tahun!
Anggaran yang sama juga cukup untuk membangun hingga 100.000 unit rumah hunian tetap bagi para pengungsi terdampak bencana.
Angka tersebut dinilai sangat signifikan, mengingat kebutuhan hunian tetap di beberapa provinsi rawan bencana hampir seluruhnya dapat tertutupi hanya dengan dana hasil penertiban satu kelompok kewajiban.
“Dengan Rp6 triliun saja, kebutuhan hunian tetap untuk hampir 100 ribu warga bisa terpenuhi,” ungkap pemerintah dalam paparannya.
Baca Juga: Lengkap! Besaran Uang KIP Kuliah 2026, dari Biaya Kuliah hingga Biaya Hidup
Ironisnya, masih terdapat sekitar 20 perusahaan yang menolak atau mengingkari kewajiban mereka kepada negara.
Padahal, jika kewajiban itu dipenuhi, potensi dana yang terkumpul bisa menyelamatkan kehidupan ratusan ribu warga Indonesia.
Pemerintah menilai persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyangkut keadilan sosial.
Setiap rupiah yang bocor berarti berkurangnya hak rakyat atas pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial.
Baca Juga: Anggaran Bencana Aman, Menkeu Tegaskan Dana Makan Bergizi Gratis Tak Akan Disentuh
Dalam refleksinya, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani menghadapi kenyataan, termasuk kenyataan pahit tentang kebocoran kekayaan negara yang selama ini terjadi.
Keberanian dinilai menjadi syarat utama agar bangsa ini mampu bertahan dan maju.
Negara, kata pemerintah, tidak boleh terus-menerus kehilangan darahnya akibat praktik ilegal dan pengkhianatan terhadap kepentingan publik.
Baca Juga: Anak Terima Tanah dari Orang Tua? Wajib Tahu Biaya dan Proses Balik Nama Sertifikat
Karena itu, upaya penyelamatan kekayaan negara akan terus dilanjutkan, dengan dukungan aparat dan komitmen moral untuk membela rakyat.
Di akhir arahannya, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH yang dinilai telah bekerja tertib, patuh hukum, dan penuh keberanian.
Mereka disebut sebagai patriot yang memilih jalan sunyi demi masa depan bangsa.
Baca Juga: KABAR GEMBIRA! Gaji PPPK Paruh Waktu Bangka Naik Rp200 Ribu Mulai 2026
“Lebih baik kita menghadap Tuhan dengan nama baik, karena membela kebenaran dan rakyat,” tutupnya. ***
