POJOKSATU.id – Nama alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas atau Tyas, masih menjadi perbincangan publik setelah unggahan videonya di media sosial mengenai status WNA anaknya viral.
Dalam video tersebut, Tyas menyatakan kebanggaannya atas persetujuan status kewarganegaraan anaknya, yang kemudian memicu hujatan warganet karena dianggap tidak mencintai Tanah Air, apalagi sebagai penerima beasiswa negara.
Klarifikasi Tyas Soal Polemik Kewarganegaraan Anak
Menanggapi kontroversi, Tyas memberikan klarifikasi di media sosial.
Ia menegaskan bahwa selama ini telah menjalankan kewajibannya sebagai alumni LPDP.
"Melalui post ini, izinkan saya menjawab dan meluruskan segelintir asumsi dan fitnah yang beredar. Aku lulus kuliah di Belanda tahun 2017.
Selama 6 tahun (2017-2023) aku menetap di Indonesia untuk memenuhi kewajiban sebagai penerima beasiswa dan berkontribusi kembali untuk Indonesia – dan masih berlangsung hingga hari ini.
Pindah ke Inggris bukan untuk sekolah, melainkan menunaikan kewajiban sebagai istri," jelas Tyas.
Ia juga menekankan haknya untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
"Negara gak ngasih ke saya, saya bayar pajak juga. Lagian paspor WNI emang lemah karena apa?
Diplomasi pemerintah. Jadi ini kritik buat pemerintah," ujar Tyas menanggapi salah satu komentar.
"Penerima beasiswa dengan uang rakyat sudah seharusnya melontarkan kritik ke kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat sebagai timbal balik/kontribusi terhadap rakyat," tambahnya.
Polemik “Cukup Aku Saja yang WNI, Anak Jangan”
Tyas menjelaskan bahwa ucapannya soal status WNA anak adalah bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.
"Ungkapan 'cukup aku saja yang WNI, anak aku jangan' adalah bentuk kekecewaan, kemarahan, kekesalan terhadap kebijakan pemerintah.
Saya menolak tuduhan/asumsi/fitnah yang beredar, tapi saya sadar itu semua di luar kuasa saya. Mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa ya warga!" tegas Tyas.
Pernyataan tersebut juga mendapat tanggapan dari Eks Menko Polhukam, Mahfud MD.
Ia menekankan agar Tyas tetap mencintai Indonesia meski menyuarakan kritik.
"Mbak Tyas saya marah pada Anda, menghina republik ini tapi saya juga paham bahwa apa yang Anda katakan itu karena fakta yang sering mengecewakan di tempat kita ini. Tapi cintalah pada negeri ini.
Anda bisa sekolah karena Indonesia merdeka, karena punya sumber daya yang bagus," kata Mahfud.
Mahfud juga menyampaikan perspektif yang sejalan dengan kegundahan Tyas.
"Kalau Indonesia tidak merdeka, tidak ada semaju ini kita. Tetapi kita jangan diam, tetap lakukan kebaikan dan perbaikan dengan cinta pada Indonesia," tambahnya.
Kontroversi Berlanjut di Media Sosial
Baru-baru ini, nama Tyas kembali ramai setelah ia membalas pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, soal kewarganegaraan anaknya. Tyas mengaku telah setuju dengan suaminya, Arya Irwantoro, untuk mengembalikan uang beasiswa LPDP mereka, namun hujatan warganet tak juga reda.
Ia menanggapi sebuah video TikTok yang menyindirnya: "Bagian mana gue pakai uang pajak dan menguntungkan pribadi? Kalau gak ada bukti namanya fitnah.
Udah gue data orang-orang yang fitnah-fitnah ini mau nama lo gue masukin juga?" kata Tyas.
Meski sempat memanas, Tyas akhirnya meminta maaf dan berharap polemik dapat segera mereda.
"Saya berharap hal ini tidak menjadi perbincangan luas lagi," ujarnya.
Baca Juga: Keutamaan Sedekah di 10 Malam Terakhir Ramadan: Pahala Berlipat dan Peluang Meraih Lailatul Qadar
Latar Belakang Dwi Sasetyaningtyas
Dwi Sasetyaningtyas merupakan lulusan Teknik Kimia ITB dan menempuh studi magister Sustainable Energy Technology di Delft University of Technology, Belanda, dengan dukungan LPDP pada 2015, yang diselesaikan pada 2017.
Selama masa pengabdian di Indonesia (2017–2023), Tyas terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, antara lain:
- Penanaman ribuan mangrove di wilayah pesisir.
- Pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Partisipasi dalam penanganan bencana di Sumatera.
- Pembangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur.
Meskipun menjadi alumni LPDP, Tyas tetap menekankan pentingnya memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, sebagai bagian dari kontribusi terhadap negara. ***
