POJOKSATU.id - Rencana TPG dibayar per bulan kembali menjadi topik hangat di kalangan guru dan operator sekolah.
Meski pemerintah belum menerbitkan juknis resmi, sinyal perubahan sistem semakin kuat, terutama dengan wacana validasi yang dipercepat dan pengetatan data Dapodik.
Di tengah situasi ini, satu kesalahan besar yang sering terjadi adalah memilih menunggu sambil diam.
Padahal, ada banyak langkah aman yang sudah bisa dilakukan sekolah agar data siap kapan pun aturan resmi diterbitkan.
Baca Juga: Doakan Aceh Kembali Pulih, Prabowo Singgung Listrik yang Baru Sebagian Diperbaiki
Menunggu juknis bukan berarti menghentikan persiapan. Justru sebaliknya, fase menunggu ini menjadi waktu terbaik untuk merapikan fondasi data.
Langkah pertama yang paling krusial adalah memantau rilis resmi Dapodik Semester Genap 2025/2026.
Informasi dari kanal resmi Kemendikdasmen menjadi acuan utama, bukan rumor di grup percakapan.
Baca Juga: DAM Gelar Safety Riding dan Servis Gratis untuk Komunitas Disabilitas
Rilis Dapodik biasanya membawa perubahan penting yang berkaitan langsung dengan validasi pembelajaran dan jam mengajar guru, sehingga keterlambatan mengikuti update bisa berdampak panjang.
Setelah aplikasi dirilis, sekolah wajib memperbarui Dapodik ke versi terbaru. Update bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari penyesuaian sistem pusat.
Banyak kasus TPG tertunda berawal dari penggunaan aplikasi lama yang tidak lagi kompatibel dengan skema validasi terbaru.
Langkah berikutnya adalah menarik data sesuai semester yang benar.
Kesalahan memilih periode semester sering membuat pembelajaran tidak terbaca oleh sistem pusat.
Hal ini berujung pada jam mengajar tidak linier atau bahkan tidak diakui saat Info GTK melakukan validasi.
Tahap keempat yang tak kalah penting adalah merapikan seluruh data sekolah.
Data guru, rombongan belajar, siswa, pembelajaran, jabatan, hingga tugas tambahan harus diperiksa satu per satu.
Pada tahap ini, ketelitian jauh lebih penting daripada kecepatan.
Data yang rapi sejak awal akan menyelamatkan sekolah dari koreksi berulang ketika sistem sudah berjalan.
Sekolah juga dianjurkan untuk mencetak profil sekolah dan pembelajaran guru.
Langkah ini sering dianggap sepele, padahal sangat efektif untuk melihat apakah relasi antara sekolah, guru, rombel, dan pembelajaran sudah benar-benar nyambung.
Banyak masalah justru baru terlihat jelas setelah data dicermati dalam bentuk profil cetak.
Langkah keenam adalah mengecek ulang siswa di setiap rombel.
Pastikan tidak ada siswa ganda, siswa hilang, atau rombel yang tidak wajar jumlahnya.
Data siswa yang bermasalah bisa berdampak langsung pada validasi pembelajaran guru dan berujung pada penolakan sistem.
Selanjutnya, OPS perlu melibatkan guru secara aktif dengan mengarahkan mereka membuka profil masing-masing melalui localhost Dapodik.
Dengan cara ini, guru ikut bertanggung jawab memastikan data pribadinya benar.
Skema TPG bulanan akan sulit berjalan jika guru pasif dan seluruh beban verifikasi hanya dipikul operator.
Guru juga perlu mengecek pembelajaran mereka sendiri, mulai dari mata pelajaran, rombel, jumlah jam, hingga tugas tambahan.
Baca Juga: Bencana Hampir Seribu Korban, Pemerintah Masih Pungut Pajak dari Bantuan Luar Negeri?
Kesalahan kecil pada jam mengajar bisa berdampak besar jika nantinya validasi dilakukan lebih sering atau lebih ketat.
Langkah terakhir adalah melakukan sinkronisasi setelah semua data benar-benar bersih.
Sinkronisasi bukan langkah awal, melainkan penutup dari seluruh proses.
Sinkron yang dilakukan dalam kondisi data belum rapi justru berpotensi menimbulkan masalah baru di pusat.
Penutupnya, menunggu juknis TPG bulanan bukan alasan untuk pasif.
Pemerintah memang belum menetapkan aturan teknis, tetapi arah kebijakan sudah terlihat jelas: data Dapodik yang valid akan menjadi kunci utama.
Sekolah yang bergerak sejak sekarang akan berada di posisi paling aman ketika sistem baru diberlakukan.
Bagi guru dan OPS, bersiap lebih awal bukan soal curiga, melainkan soal melindungi hak agar tidak tersendat di kemudian hari.***
