POJOKSATU.ID - Pemerintah Indonesia tengah mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat dengan memfokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, menandai langkah serius dalam mewujudkan target tersebut.
Pada tahun ajaran 2025/2026, direncanakan akan dibuka 53 lokasi Sekolah Rakyat yang memanfaatkan bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Baca Juga: Tampilan Balasan MOLA dengan STATUS Penerbitan NIP CPNS 'BTS', Begini Langkah Yang Harus Dilakukan!
Optimasi aset ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan rentan, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.
Meskipun menggunakan bangunan yang sudah ada, renovasi dan penambahan fasilitas tetap diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar.
Target ambisius pemerintah adalah membangun 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
Baca Juga: FATAL! Bukan 08 tapi Dari 07 Berubah 20 Akibatnya Penerbitan SKTPG Tertunda!
Selain 53 lokasi yang memanfaatkan bangunan eksisting, 147 lokasi lainnya akan dibangun dari awal.
Lokasi Sekolah Rakyat akan ditentukan berdasarkan data sebaran kantong kemiskinan, dengan prioritas pada daerah padat penduduk dan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sosial, Wakil Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, menunjukkan komitmen lintas sektor dalam mendukung program ini.***
