POJOKSATU.id - Pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024 dipastikan tidak ditunda sampai setelah gelaran Pilkada Serentak 2024.
Kepastian itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, dalam konferensi pers pada Jumat 3 Mei 2024 malam.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengusulkan seleksi CASN 2024 ditunda.
Najih berujar, penundaan perlu dilakukan untuk menghindari seleksi CPNS 2024 dan seleksi PPPK 2024 jadi komoditas politik.
Pasalnya pengangkatan ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada.
Karena itu, dia meminta Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan instannsi pemerintah yang membidangi seleksi CASN 2024 agar mendiskusikan usulan penundaan tersebut.
Najih khawatir, momentum seleksi CASN 2024 itu akan menjadi bagian dan janji-janji politik di Pilkada Serentak 2024.
Dia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pilpres 2024 beberapa waktu sebelumnya.
Kendati dalam putusannya, MK tidak mengaitkan proses keterlibatan ASN sebagai bagian hal yang mengurangi nilai demokrasi.
Usulan Najih itu lantas diamini Wakil Ketua Komisi II, Junimart Girsang.
Ia beralasan bahwa usul tersebut didasarkan pada pengalaman penyelenggaraan sebelumnya.
Karena itu ia menyarankan pemerintah meminta pokok-pokok pemikiran usulan penundaan seleksi CASN 2024 dari Ombudsman RI.
Apalagi tugas Ombudsman adalah untuk membuat clear and clear semua permasalahan di pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.
Tidak Bisa Ditunda
Menjawab hal itu, MenPAN R Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa usulan tersebut tidak bisa dipenuhi.
Apalagi rekrutmen CASN 2024 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN 2023.
Dimana dalam prosesnya juga sudah diputuskan bersama Komisi 2 DPR RI.
"Bahwa penyelesaian tenaga non ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember," jawab Menteri Anas.
Menteri Anas menyampaikan, dari sisi regulasi sudah tidak mungkin melakukan penundaan sampai Desember 2024.
Dia juga memastikan tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan pemerintah daerah dalam proses ini.
Itu untuk menanggapi adanya kekhawatiran rekrutmen CASN 2024 dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam Pilkada Serentak 2024.
"Karena telah dikunci," tegas mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Menteri Anas juga memastikan bahwa penyelesaian non ASN tahun ini adalah untuk honorer yang masuk database BKN.
"Mereka yang bisa iselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masa masuk di dalam database BKN," tekan dia.
Dengan demikian, dia memastikan kekhawatiran adanya data baru yang masuk dan tumpang tindih terkait proses politik di daerah tidak akan bisa terjadi.
"Ini jadi catatan, tapi menurut kami tidak (memungkinkan jadi komoditas kepentingan pilkada) karena mereka harus tercantum data di database BKN," jelas dia.
Transparansi dan Joki
Menteri Anas juga menyampaikan, bahwa rekrutmen ASN dijalankan dengan sangat menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.
Salah satu contohnya adalah livescore hasil tes yang dikerjakan oleh seluruh peserta, bisa dilihat dan diawasi langsung secara live dan update.
"Livescore ini menjamin adanya transparansi dan juga tidak ada lagi joki untuk bisa membantu mereka," kata dia.
Baca Juga: Perkiraan Jadwal Pendaftaran CPNS 2024, Temukan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftarannya
Dia juga menceritakan pengalaman seleksi ASN sebelumnya dan menemukan modus joki saat pengerjaan tes.
Dalam praktik joki tersebut, peserta asli lebih dulu masuk ruangan tes lalu beralasan ke toilet.
Selanjutnya peserta asli tersebut digantikan oleh joki untuk mengerjakan soal-soal tes.
"Maka sekarang kita pasang dua face recognition. Saat daftar kita pasang face recognition, saat mengerjakan soal di komputer masing- masing juga pakai face recognition," ungkap Anas.
Baca Juga: Dibuka Minggu Kedua Mei! KemenPANRB Buka 3.445 Formasi Sekolah Kedinasan di 8 Instansi
Menteri Anas juga memastikan bahwa dalam seleksi ASN tidak ada istilah 'peserta titipan' atau alokasi untuk anak-anak pejabat
"Kepala BKN saja yang membuat soal, dua kali tes. Banyak sekali putra-putra pejabat yang yang bikin soal juga enggak bisa diterima," ungkap dia.
"Karena memang soalnya sangat detail dan antara kanan-kiri soalnya juga berbeda," jelas dia.
Dalam kesempatan itu, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas memastikan pembukaan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024 dilakukan pada Juni atau Juli 2024.
Demikian kepastian pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024 tidak ditunda, modus joki lengkap dengan antisipasi. Semoga bermanfaat.***
