POJOKSATU.ID - Pemerintah merancang pembentukan sebuah lembaga pendidikan baru yang diberi nama Universitas Republik Indonesia atau Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan.

Lembaga pendidikan ini dipimpin oleh Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto selaku Gubernur URI dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI.

Dalam struktur organisasinya, Universitas Republik Indonesia menaungi tiga unit utama pengelola pendidikan dan pelatihan strategis.

Tiga unit di bawah naungannya meliputi Badan Pengelola Perguruan Tinggi, Badan Pengelola Sekolah Unggulan, serta Lembaga Administrasi Negara.

Baca Juga: Winger Timnas Prancis Kemahalan, Arsenal Pilih Mundur, Jalan Mulus Buat Liverpool?

Melalui Badan Pengelola Perguruan Tinggi, lembaga ini menyusun rencana besar untuk membangun 10 unit kampus di berbagai daerah.

Untuk operasional sementara, kegiatan lembaga ini akan memanfaatkan Gedung eks Kementerian BUMN di Jakarta.

Sementara itu, kawasan lahan eks kebun sawit yang berlokasi di Bogor telah disiapkan sebagai rencana lokasi permanen kampus.

Pada unit Badan Pengelola Sekolah Unggulan, lembaga ini membawahi program Sekolah Unggulan Garuda.

Baca Juga: Pimpinan Kemensos, Kemenpar, dan Pemda Bandung Bersatu Dukung Program Sekolah Rakyat

Adapun Lembaga Administrasi Negara yang berada dalam naungan struktur tersebut menyiapkan program awal berupa pelatihan bagi 399 pegawai baru BUMN.

Seluruh program pendidikan di lembaga baru ini berada di bawah payung Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan atau P3MD.

Pembentukan lembaga baru ini mengusung tujuan utama untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan di lingkup pemerintahan dan BUMN.

Kehadiran Universitas Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat penggemblengan sumber daya manusia unggul yang berkarakter kebangsaan.

Integrasi antara perguruan tinggi, sekolah unggulan, dan lembaga pelatihan aparatur dijadikan strategi utama untuk memperkuat tata kelola kepemimpinan nasional.

Berbagai rencana pembangunan sarana fisik dan program pelatihan terus dimatangkan demi mendukung kelancaran operasional lembaga tersebut.

Langkah ini menjadi cerminan komitmen serius pemerintah dalam mencetak generasi pengelola negara dan BUMN yang profesional serta berintegritas.***