POJOKSATU.id - Setiap tahun pertanyaan tentang kapan Tunjangan Profesi Guru TPG cair selalu menjadi pembahasan utama di komunitas guru di seluruh Indonesia.
Bahkan ketika regulasi sudah jelas SKTP sudah terbit dan anggaran tersedia kepastian pencairan tetap sulit diperoleh.
Guru diminta bersabar memantau Info GTK menunggu SP2D hingga menanti instruksi dari dinas pendidikan.
Baca Juga: Naik Pangkat ASN Sekarang Bisa Tiap Bulan! Tapi Begini Syarat yang Harus Dipenuhi!
Siklus ini terus berulang dari tahun ke tahun seolah menjadi tradisi tahunan yang tidak pernah tuntas.
Banyak guru menganggap masalah ini sekadar keterlambatan teknis.
Namun jika dilihat lebih dalam ada akar persoalan sistemik yang memengaruhi kepastian pencairan TPG.
Baca Juga: Pemprov Jabar Salurkan Bantuan Rp270 Juta untuk Warga Terdampak Longsor Arjasari
Selama akar masalah ini tidak dibenahi perubahan apa pun termasuk reformasi TPG bulanan 2026 tidak akan sepenuhnya menghapus ketidakpastian.
Lalu apa saja akar masalah yang membuat TPG selalu sulit diprediksi waktu cairnya
Sistem Administrasi Daerah yang Tidak Seragam
Akar persoalan pertama adalah ketimpangan besar dalam kemampuan administrasi antar daerah.
Baca Juga: Revisi UU ASN 2023! PPPK Wajib Punya Nilai e-Kinerja Bagus Jika Ingin Kontrak Panjang!
Ada daerah yang responsif memiliki operator berpengalaman dan menjalankan tata kelola keuangan dengan baik.
Namun banyak daerah lain yang masih bergantung pada proses manual birokrasi panjang serta jumlah staf terbatas.
Karena pencairan TPG dilakukan melalui pemerintah daerah kecepatan pencairannya sangat dipengaruhi oleh kualitas birokrasi lokal.
Faktor penentu lainnya meliputi kualitas tata kelola daerah jumlah staf yang memproses berkas kedisiplinan mengikuti juknis serta budaya kerja masing-masing daerah.
Inilah sebabnya daerah satu bisa cair awal sementara daerah lain baru cair menjelang tutup tahun meski regulasinya sama.
Ketidakstabilan Data Dapodik dan Penugasan Guru
Masalah kedua adalah ketidakstabilan data.
Validasi Info GTK sangat sensitif terhadap banyak komponen penugasan.
Kesalahan kecil seperti rombel yang dihapus di tengah semester jam mengajar tidak sinkron kesalahan mapel atau guru dipindah tanpa koordinasi dapat membuat SKTP tersendat.
Ketika SKTP tertahan pencairan otomatis ikut tertunda.
Masalah data ini bukan hanya terjadi di sekolah tertentu tetapi menjadi masalah nasional yang terus berulang.
Dengan skema TPG bulanan 2026 masalah data kecil bisa berdampak bulanan tidak lagi triwulan.
Itu berarti tekanan validasi akan semakin tinggi terutama bagi sekolah yang masih sering mengalami perubahan rombel atau penugasan mendadak.
Proses Validasi yang Bertumpuk dan Tidak Fleksibel
Selama bertahun-tahun validasi Info GTK biasanya dilakukan pada bulan Maret atau April.
Penumpukan ini membuat operator dan sekolah kewalahan.
Perbaikan data banyak dilakukan mendekati batas waktu sehingga validasi berjalan lambat.
Ini salah satu alasan mengapa SKTP sering terlambat terbit.
Pada 2026 pemerintah memajukan validasi ke minggu pertama Februari.
Ini langkah baik namun juga menunjukkan bahwa selama ini sistem validasi memang tidak cukup cepat untuk mendukung pencairan tepat waktu.
Beban Operator Besar tetapi Dukungan Minim
Operator adalah ujung tombak sistem pencairan TPG.
Baca Juga: PPPK Bisa Langsung Putus Kontrak Kalau Malas! Ini Aturan Resmi BKN yang Bikin Waspada!
Namun mereka sering bekerja dengan keterbatasan perangkat kurangnya pelatihan kurangnya dukungan kepala sekolah hingga jaringan internet yang sering bermasalah.
Beban kerja operator khususnya di sekolah kecil sangat besar tetapi kompensasi dan dukungannya minim.
Jika operator kewalahan stabilitas data juga terganggu.
Baca Juga: PPPK Bisa Langsung Putus Kontrak Kalau Malas! Ini Aturan Resmi BKN yang Bikin Waspada!
Ini menyebabkan hambatan berulang pada validasi dan SKTP.
Selama peran operator tidak diperkuat kepastian TPG akan tetap sulit tercapai.
Mekanisme Pencairan Berlapis dan Tidak Terintegrasi
Sistem pencairan TPG melibatkan banyak tahap yang panjang dan saling bergantung.
Baca Juga: Duka Mendalam Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan, Sang Ayah Meninggal Dunia
Mulai dari validasi Info GTK penerbitan SKTP verifikasi daerah penerbitan SPM pencairan SP2D hingga transfer ke rekening guru.
Setiap tahap memiliki potensi hambatan.
Jika salah satu tahap macet pencairan otomatis tertunda.
Selama sistem tidak terintegrasi dari pusat ke daerah dan dari sekolah ke dinas maka ketidakpastian akan selalu muncul.
Mekanisme seperti ini mungkin relevan untuk sistem lama tetapi tidak lagi cocok untuk kebutuhan modern ketika guru membutuhkan kepastian pendapatan rutin dan stabil.
Baca Juga: Langkahnya Mulai Jalan! Validasi Data Guru Honorer Dipercepat untuk Formasi 2026, Ini Penjelasannya
Pada akhirnya alasan mengapa kepastian TPG sulit dicapai bukan hanya karena sistem lambat atau dana terlambat.
Ada persoalan mendasar di baliknya mulai dari ketimpangan birokrasi daerah data tidak stabil proses berlapis hingga beban operator yang tidak sebanding.
Reformasi TPG 2026 bisa menjadi titik balik penting.
Namun perubahan ini harus dibarengi dengan perbaikan akar masalah agar kepastian pencairan benar-benar dapat diwujudkan.
Guru tidak membutuhkan janji.
Guru membutuhkan kepastian yang hanya akan hadir jika sistem administrasi lebih rapi setara dan terintegrasi.***
