POJOKSATU.ID — Saat ini sebagian penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia sudah menjalani proses peralihan penyaluran.

Dari pencairan via pos ke sistem rekening melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.

Karena itu, meskipun pemerintah umumnya merilis jadwal nasional pencairan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau BLT Kesra.

Jadwal tersebut kini punya relevansi terbatas bagi kelompok penerima peralihan. Berikut alasannya.

Baca Juga: Cek Daerahmu, Ratusan Kota Kabupaten Telah Cairkan BLT Kesra 2025

Sistem penyaluran bansos secara tradisional dilakukan melalui pos, artinya penerima datang ke kantor pos untuk menerima tunai.

Namun tahun 2025, pemerintah mulai memigrasi banyak penerima ke sistem KKS bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan sejenisnya) agar distribusi lebih efisien. 

Bagi mereka yang sudah peralihan ke KKS terutama penerima yang semula mengandalkan pos proses pencairan kini tergantung pada aktivasi rekening, verifikasi bank, dan proses kolektif (burekol) di sistem.

Pemerintah memang merilis jadwal nasional untuk pencairan bansos.

Baca Juga: Rekening KKS Sudah Hidup, Tapi Kartu Belum Dibagikan, Ini Penjelasan Resmi Bank Penyalur

Misalnya untuk PKH dan BPNT 2025: tahap I (Jan–Maret), II (Apr–Juni), III (Jul–Sep), dan IV (Okt–Des 2025). Namun faktanya:

Penyaluran tetap dilakukan secara bertahap dan bergantung pada data penerima di masing-masing daerah tidak otomatis serentak. 

Untuk KPM peralihan (dari Pos ke KKS), distribusi dilakukan secara prioritas terpisah dari alur reguler sehingga pencairan bisa terjadi lebih cepat, tertunda.

Atau bahkan terjadi rapelan (beberapa tahap sekaligus) tergantung kapan rekening diaktifkan dan data diverifikasi.

Sistem nasional tidak bisa menjamin bahwa penerima peralihan akan mengikuti tahap sesuai kalender umum karena dinamika administrasi, data migrasi, dan prioritas penyaluran bank.

Dengan kondisi seperti itu, jadwal nasional hanya relevan bagi penerima bansos reguler yang tidak terpengaruh migrasi sistem bagi penerima peralihan.

Jadwal itu telah kehilangan makna sebagai patokan pencairan.

Peralihan ke KKS membawa sejumlah keuntungan bagi penerima:

Mereka bisa mendapatkan bantuan secara langsung ke rekening bank lebih aman daripada harus ke kantor pos fisik.

Dalam banyak kasus, penerima peralihan melaporkan menerima rapelan yakni beberapa tahap bansos sekaligus dalam satu periode setelah migrasi, sehingga dana bisa masuk dalam jumlah besar sekaligus. 

Baca Juga: Kampanyekan Cegah HIV/AIDS, Universitas Bani Saleh Menggelar UBS RUN 2025

Sistem ini memungkinkan pendataan dan verifikasi lebih rapi, serta mengurangi kemungkinan penyaluran ganda atau penyalahgunaan. 

Namun di sisi lain:

Penerima tidak bisa lagi mengandalkan jadwal nasional untuk memperkirakan kapan bantuan cair harus rutin mengecek saldo rekening atau status di sistem resmi.

Transisi bisa menyebabkan penundaan sementara jika data migrasi atau aktivasi rekening tertunda. 

Bagi penerima peralihan termasuk warga di daerah seperti Bogor, di mana migrasi ke KKS Merah Putih telah berjalan penting untuk menyadari bahwa jadwal nasional bansos bukan lagi acuan pasti.

Baca Juga: KKS Tertunda, Dana Bisa Hilang? Inilah Risiko Dana Bansos Ngendap Akibat Pencairan Lambat

Rutin cek saldo di ATM maupun mobile banking.

Cek status di sistem resmi (website/aplikasi) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) untuk memastikan rekening sudah aktif.

Simpan bukti aktivasi atau pemberitahuan migrasi sebagai dokumentasi.

Dengan begitu, penerima bisa lebih proaktif dan tidak terkejut jika jadwal resmi lewat tetapi saldo belum masuk karena mereka termasuk dalam kelompok peralihan.***