POJOKSATU.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti menegaskan program Wajib Belajar (Wajar) 1 Tahun Prasekolah ditargetkan berjalan dengan dua fokus utama, yakni pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap desa dan peningkatan kualitas guru PAUD.
“Dalam rangka membangun sumber daya manusia yang unggul kita memang harus memperkuat Pendidikan Anak Usia Dini.
Itu kami lakukan tidak hanya untuk menambah jumlah TK, tapi meningkatkan kualitas guru-guru Taman Kanak-Kanak,” kata Mendikdasmen dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).
Ia menjelaskan, Program Satu Desa Satu PAUD merupakan gerakan nasional untuk memastikan setiap desa di Indonesia memiliki minimal satu lembaga PAUD yang berkualitas.
Baca Juga: Aturan Mutasi ASN 10 Tahun Dipersoalkan DPR, Ada Kebijakan yang Dinilai Bertentangan dengan UU 2023
Program ini diarahkan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dini, pencegahan stunting, serta pengembangan karakter anak sejak usia awal.
Menurut Abdul Mu`ti, program tersebut juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia emas.
Implementasinya melibatkan peran aktif pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga desa dengan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan sarana prasarana, pelatihan guru, hingga operasional PAUD.
“Wajar 13 tahun dimulai dari TK dan target kami 1 desa minimal 1 TK. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengenyam pendidikan di PAUD/TK, memiliki rasa percaya diri dan kesiapan diri yang lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan dasar,” ujarnya.
Abdul Mu`ti meyakini bahwa jenjang PAUD dan TK merupakan fase usia emas anak, baik secara jasmani maupun rohani.
Fase ini dinilai sangat menentukan arah tumbuh kembang dan masa depan anak-anak Indonesia.
Revitalisasi Satuan Pendidikan
Pada tahun ini, secara nasional pemerintah mengalokasikan anggaran revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp16,9 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk renovasi maupun pendirian sekolah baru pada 16.175 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, progresnya telah mencapai 99 persen dan sebagian besar sudah selesai 100 persen,” kata Mendikdasmen.
Dalam tinjauan ke lapangan yang dilakukan Kemendikdasmen pada Sabtu (20/12/2025), Mendikdasmen turun langsung memastikan penyelesaian bangunan revitalisasi.
Salah satunya saat meresmikan TK Labschool yang berlokasi di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Kuningan, Kabupaten Kuningan.
Baca Juga: Terjerat Kasus Pemerasan, Kajari dan Kasi Intel HSU Dicopot, Gaji Langsung Dihentikan
Ia juga mengungkapkan rencana revitalisasi lanjutan. Tahun ini, pemerintah menyiapkan data sekitar 71 ribu satuan pendidikan yang akan direvitalisasi.
Data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi untuk penganggaran tahun 2026, dengan prioritas pada sekolah-sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun
Komitmen penguatan PAUD kembali ditegaskan Mendikdasmen melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
Dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk sarana prasarana, tetapi juga bantuan langsung kepada peserta didik melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang TK.
“Mulai tahun 2026, anak-anak TK juga akan menerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450 ribu.
Program ini menjangkau sekitar 888 ribu peserta didik TK di seluruh Indonesia,” terang Mendikdasmen. Ia menambahkan, dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening peserta didik pada tahun depan.
Kompetensi Guru
Selain itu, peningkatan kualitas guru juga menjadi perhatian serius. Pada tahun 2025, Kemendikdasmen telah memberikan beasiswa D4/S1 kepada lebih dari 12 ribu guru.
Jumlah ini direncanakan meningkat signifikan pada 2026 menjadi sekitar 150 ribu guru.
“Prioritas adalah guru yang mengajar pada jenjang TK/SD. Oleh karena itu, jika ada guru yang belum mendaftar, silakan didorong untuk mendaftar (beasiswa),” ujar Abdul Mu`ti.
Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru.
Guru yang telah memenuhi kualifikasi minimal D4/S1 dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), kemudian memperoleh sertifikasi dan tunjangan.
Untuk guru non-ASN, tunjangan diberikan sebesar Rp2 juta per bulan, sedangkan guru ASN mendapatkan tunjangan sebesar gaji pokok.
Baca Juga: Libur Nataru, Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan? Ini Skema MBG Versi BGN
“Bagi guru-guru yang sudah mendapat tunjangan, saya berpesan agar meningkatkan kinerjanya,” ucap Mendikdasmen.
Strategi Wajib Belajar 1 Tahun
Sementara itu, Direktur PAUD Nia Nurhasanah menyoroti pentingnya partisipasi semesta dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, fondasi utama visi Pendidikan Bermutu untuk Semua terletak pada PAUD sebagai fase pembangunan bangsa yang paling krusial.
Ia menjelaskan, terdapat tiga strategi utama dalam implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah.
Pertama, perluasan akses melalui pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, PAUD–SD Satu Atap, serta penegerian PAUD.
Kedua, peningkatan mutu melalui akreditasi, penguatan kualitas pembelajaran, dan pemenuhan PAUD Holistik Integratif.
Ketiga, peningkatan tata kelola melalui penguatan regulasi, kelembagaan, serta dukungan anggaran.
“Kunci keberhasilan seluruh program prioritas Kemendikdasmen adalah Partisipasi Semesta,” tuturnya. ***
