POJOKSATU.id, JAKARTA – Mendikdasmen Abdul Mu’ti ternyata pernah mengkritik keras kebijakan Merdeka Belajar versi Nadiem Makariem tahun 2022 lalu.

Abdul Mu'ti dalam acara Perspektif Baru yang disiarkan Perspektif Wimar TV pada September 2022 lalu, menyatakan kebijakan yang dibuat Nadiem Makarim, dengan jargon Merdeka Belajar, tidak menimbulkan dampak yang serius terhadap perubahan kualitas pendidikan.

Bahkan sebaliknya, menurut Abdul Mu’ti, menimbulkan berbagai persoalan baru.

Demikian disampaikan Abdul Mu’ti saat September 2022 lalu soal kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim saat itu.

Kebijakan Merdeka Belajar menurut pandangan Mu’ti, tidak memiliki konstruksi filosofis dan tidak memiliki konstruksi kultural yang kuat.

Baca Juga: Terkait Asal Usul Uang Rp 5 Miliar Sebagai Pelicin Kasus Ronald Tannur, Kejagung Selidiki Sumber Dana Melalui Pengacara

Sebenarnya menurut Mu'ti, secara filosofis dalam konteks dunia pendidikan, Merdeka Belajar itu bukan konsep yang baru.

Menurut Abdul Mu’ti, Ki Hajar Dewantara, Menteri Pengajaran pertama, sudah meletakkan dasar-dasar Merdeka Belajar lewat pendidikan Taman Siswa.

"Tetapi konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantoro ini sepertinya tidak ditangkap secara utuh oleh timnya Mas Nadiem," ujar Mu’ti pada September 2022 lalu.

Mu'ti mengungkapkan Merdeka Belajar dalam konteks konsep Ki Hajar Dewantara memiliki makna bahwa pendidikan merupakan sarana untuk memerdekakan manusia menjadi manusia merdeka.

“Esensi dari pendidikan terletak pada makna tersebut,” tegas Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah ini.

Baca Juga: Ketua Tim Pemenangan Bobby Nasution-Surya Tepis Isu Pengerahan Kepling dan ASN Agar Menangkan Salah Satu Paslon di Pilgub Sumut

Menurut Mu'ti, melakukan upaya-upaya liberasi merupakan pembeda antara seorang berilmu dengan seorang tidak berilmu. Dan liberasi bukan berarti liberalisasi.

“Nah yang sekarang ini terjadi nampaknya liberasi itu berubah menjadi liberalisasi. Yang itu secara filosofis dan dalam konteks pendidikan sangat jauh berbeda," katanya lagi.

Mu'ti juga menyebut dalam teori pendidikan humanistik sejak 1960-an, psikolog Carl Rogers telah mengenalkan freedom to learn atau Merdeka untuk Belajar.

"Dengan psikologi humanistik itu ya memang orang itu merdeka belajar, bisa belajar apa saja dan kemudian bisa memilih apa yang ingin dia pelajari," ujarnya.

Baca Juga: Pelatih Futsal Cabuli 3 Anak Didiknya, Polres Bekasi Gercep Tangkap Pelakunya

"Dia juga tidak boleh belajar dalam suasana yang tertekan sehingga dia harus harus enjoy. Belajar pun harus dalam suasana yang menyenangkan," tegasnya.

Abdul Mu'ti juga menilai ada gejala di mana kebijakan Merdeka Belajar sangat didominasi oleh orientasi pekerjaan.

Dilantik Mendikdasmen

Abdul Mu'ti dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Kabinet Merah Putih besutan Prabowo-Gibran.

Abdul secara terbuka menyatakan akan mengkaji sejumlah kebijakan dalam program Merdeka Belajar yang diinisiasi Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Beberapa kebijakan itu seperti ujian nasional, kebijakan zonasi, dan Kurikulum Merdeka.

"Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," ujar Mu'ti usai serah terima jabatan, Senin (21/10/2024) lalu.

Di lingkungan Kementerian Pendidikan, Abdul Mu'ti pernah menjabat sebagai Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 2011-2017, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada 2019. Dan BSNP ini dibubarkan Nadiem Makariem pada 2021 lalu. ***