POJOKSATU.ID - Isu terkait memo honorer yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat ke publik.
Kali ini, giliran Aliansi Gabungan Honorer R2 dan R3 yang menyuarakan kegelisahan mereka atas kelanjutan memo tersebut.
Memo itu sebelumnya dijanjikan akan menjadi penghubung aspirasi mereka kepada kepala negara.
Juru bicara Aliansi Gabungan R2 dan R3, Bahri Permana, menyampaikan bahwa memo tersebut bukan sekadar surat biasa.
Melainkan simbol dari jeritan panjang para tenaga honorer yang selama bertahun-tahun merasa terpinggirkan dari sistem kepegawaian nasional.
"Memo ini adalah hasil dari perjuangan panjang kami. Ini bukan sekadar catatan, tetapi suara hati, penderitaan, serta harapan ribuan honorer R2 dan R3 di seluruh Indonesia," kata Bahri, dikutip Pojoksatu.id dari JPNN.com, Senin 2 Juni 2025.
"Kami titipkan memo itu sebagai kado perjuangan kepada Presiden Prabowo saat aksi nasional jilid 2 kami pada 14 April 2025 lalu," lanjutnya.
Bahri menambahkan, memo tersebut seharusnya telah berada di meja Presiden sejak pertengahan April, namun hingga kini belum ada kabar pasti mengenai tindak lanjutnya.
Ia pun mempertanyakan janji yang dilontarkan oleh perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) pada saat aksi berlangsung.
"Awalnya, saat kami menyampaikan sembilan tuntutan dalam aksi di depan Istana, 11 orang dari kami masuk untuk audiensi dengan perwakilan dari KSP, Pak Yusuf Hakim Gumilang."
"Beliau yang saat itu menerima langsung perwakilan kami berjanji akan meneruskan semua aspirasi tersebut ke Kepala KSP dan Menteri Sekretaris Negara, dan dari sana diteruskan ke Presiden Prabowo," ungkap Bahri.
Menurutnya, saat pertemuan tersebut berlangsung, pihak KSP menggunakan istilah 'memo' sebagai bentuk penegasan bahwa seluruh tuntutan tidak akan dipangkas atau diselewengkan.
Bahkan, memo itu diklaim memiliki status rahasia, sebuah pernyataan yang awalnya sempat menumbuhkan optimisme di kalangan honorer.
"Pak Yusuf secara eksplisit mengatakan, ‘Memo ini akan kami sampaikan apa adanya, tidak akan dikurangi atau dilebihkan. Bahkan, memo ini bersifat rahasia karena menyangkut kebijakan strategis.’ Itu langsung dikatakan kepada kami di ruang audiensi," terang Bahri.
Namun, waktu berlalu dan harapan mulai berubah menjadi kekhawatiran.
Baca Juga: Aturan Jam Malam Sudah Berlaku di Purwakarta, Om Zein Sebut Beda dengan Pendidikan di Barak Militer
Ketua Umum Aliansi, Faisol Mahardika, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, merasa kecewa karena hingga kini memo yang dijanjikan belum terlihat realisasinya.
Padahal, Faisol sempat mengumumkan kepada massa aksi bahwa memo akan dikeluarkan pada Kamis, 17 April 2025, sesuai janji dari pihak KSP.
"Saya merasa bertanggung jawab secara moral kepada ribuan honorer yang ikut dalam perjuangan ini," tegas Faisol Mahardika dikonfirmasi terpisah.
"Saya tidak ingin mereka merasa dibohongi. Tapi bagaimana saya bisa menjelaskan sesuatu yang kami sendiri belum tahu kejelasannya?" ujarnya.
Faisol menuturkan bahwa dirinya menyampaikan janji tanggal rilis memo tersebut saat berorasi di depan ribuan massa aksi di depan Istana karena merasa yakin atas pernyataan pihak KSP.
Baca Juga: Di Momen Peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo Celetuki Megawati : Agak Kurus Bu
Namun hingga kini, ia belum menerima konfirmasi maupun bukti bahwa memo itu benar-benar sudah disampaikan ke Presiden.
"Kami bukan ingin menekan, kami hanya ingin kejelasan. Ini soal nasib ribuan orang. Kalau memo itu hanya janji kosong, maka yang dikhianati bukan kami saja, tapi juga semangat ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia," ucap Faisol dengan suara meninggi.
Adapun sembilan poin tuntutan yang disampaikan oleh aliansi kepada Presiden Prabowo lewat memo tersebut merupakan hasil konsolidasi dari berbagai daerah.
Tuntutan itu meliputi permintaan untuk segera mengangkat honorer kategori R2 dan R3 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, serta percepatan berbagai proses administrasi yang selama ini terhambat di birokrasi.
"Yang paling mendasar dari tuntutan kami adalah keinginan untuk diakui sebagai bagian dari sistem. Kami bukan relawan, kami bukan tenaga lepas, kami sudah puluhan tahun bekerja dengan penghasilan yang bahkan kadang tidak cukup untuk hidup layak," kata Bahri dengan nada getir.
Berikut sembilan tuntutan yang termuat dalam memo tersebut:
1. Menuntut pengangkatan honorer kategori R2 dan R3, serta mereka yang terdata di pangkalan data BKN menjadi PPPK Penuh Waktu.
2. Mendesak MenPAN-RB agar segera membuka kembali usulan formasi jabatan untuk kementerian, lembaga, dan seluruh instansi daerah di Indonesia.
Baca Juga: Kritik Kades Lewat Media, Warga Karawang Terancam Penjara
3. Meminta BKN mempercepat proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) bagi R2 dan R3 yang terdaftar dalam database nasional.
4. Mendorong Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengangkatan honorer R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu.
5. Memprioritaskan pengangkatan honorer R2 dan R3 sebelum membuka pendaftaran baru CPNS atau PPPK reguler.
6. Mempercepat penurunan peraturan turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 terkait manajemen ASN, baik PNS maupun PPPK.
7. Menyerahkan seluruh pembiayaan pegawai PPPK kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Tiga Tunjangan Ini Tak Masuk Gaji ke 13, Tapi Tetap Mengalir ke Rekening PNS dan PPPK
8. Jika pengangkatan penuh waktu tidak memungkinkan dalam waktu dekat, meminta percepatan pengangkatan paruh waktu dengan ketentuan:
a. Pengakuan hukum atas SK paruh waktu;
b. Penyesuaian gaji dengan UMP/UMR daerah setempat;
c. Masa transisi dari paruh waktu ke penuh waktu maksimal satu tahun;
d. Afirmasi kebijakan harus melekat bagi R2 dan R3.
9. Memastikan transparansi dan pengawalan data dalam proses pengisian DRH dan penerbitan NIP bagi honorer yang lolos verifikasi.
Ketika ditanya soal rencana lanjutan jika tidak ada respons dari pihak istana dalam waktu dekat, Bahri mengaku belum bisa memberikan kepastian.
Namun ia menegaskan bahwa para honorer siap untuk kembali melakukan aksi lanjutan jika diperlukan.
"Kami bukan ingin menciptakan konflik. Tapi kalau jalan dialog tertutup, maka jalan lapangan bisa jadi pilihan terakhir. Kami tidak akan tinggal diam," tuturnya.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, ribuan honorer di seluruh Indonesia menanti kepastian dari pemimpin barunya.
Mereka berharap bahwa memo yang disampaikan melalui jalur resmi akan menjadi langkah awal menuju pengakuan dan keadilan yang selama ini mereka perjuangkan dalam diam dan kesabaran.
"Pak Prabowo, kami hanya minta didengar. Itu saja dulu. Dengarkanlah suara kami yang selama ini nyaris tidak pernah dianggap," ucap Faisol di akhir pernyataannya.***
