POJOKSATU.ID - Pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 masih menyisakan ketidakpastian.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait rekrutmen tersebut.
“Belum ada arahan dari Bapak Presiden. Kita masih harus melakukan perhitungan ulang, apalagi ini siklusnya lima tahunan. Tahun 2024 kan baru saja ada rekrutmen besar,” kata Rini usai menghadiri acara di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).
Instansi Ajukan Formasi, Tapi Terkendala Anggaran
Diungkapkan oleh Rini Widyantini, sejumlah kementerian dan pemerintah daerah telah mengajukan tambahan kebutuhan pegawai. Namun, masih ada instansi yang belum menyampaikan formasi CPNS lantaran terbatasnya anggaran.
“Ada beberapa yang sudah menyampaikan, ada juga yang belum. Karena mereka juga ada keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Menurut Rini, beban gaji dan tunjangan PNS menjadi tanggung jawab penuh instansi masing-masing, bukan Kemenpan RB. Pihaknya hanya menyiapkan formasi dan mekanisme seleksi bila diperlukan.
Baca Juga: Sosok Wamen Tiap Hari Naik Kereta Api Berdesak-desakan, Usia Masih Muda Punya Harta Rp 27,8 Miliar
“Alokasi CPNS itu biasanya dari masing-masing instansi. Mereka sudah harus punya perencanaan lima tahun ke depan. Kemenpan RB hanya memberikan formasi,” tegasnya.
Rekrutmen 2025 Masih Belum Jelas
Sebelumnya, pemerintah terakhir kali membuka rekrutmen CPNS pada 2024 dengan total 250.407 formasi.
Sementara itu, seleksi ASN 2025 baru sampai tahap pengumuman awal oleh SSCASN sejak 13 Agustus lalu, tanpa kejelasan jadwal resmi pendaftaran.
Baca Juga: SMPN 12 Yogyakarta Terpilih Sebagai Sekolah Percontohan Pangan Sehat Tahun 2025
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, juga belum memastikan waktu pembukaan seleksi tahun ini.
“Kalau melihat sekarang, sudah cukup. Bisa saja 2025 tidak ada program CASN, kemungkinan baru 2026 atau 2027,” kata Zudan.
Ketidakpastian jadwal CPNS 2026 menegaskan adanya dua tantangan besar, yaitu kebutuhan formasi di satu sisi, dan keterbatasan anggaran di sisi lain.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Pemerintah harus menyeimbangkan urgensi regenerasi birokrasi dengan beban keuangan negara dan daerah. ***
