POJOKSATU.id, PANYABUNGAN -- Aksi teror dan intimidasi menghantui guru honorer yang tidak lulus PPPK Mandailing Natal (Madina) Sumut yang saat ini terus memperjuangkan haknya.

Melalui salah satu juru bicara guru honorer PPPK Madina 2023, Kartika Pandiangan, menyatakan bahwa bentuk ancaman, intimidasi, teror, ini didapatkan sejumlah guru honorer dari oknum Korwil Dinas Pendidikan dan oknum kepsek.

Tujuannya agar guru honorer ini mengurungkan niatnya untuk tidak mengikuti aksi lanjutan pada Kamis (04/01) lalu sebagai 'deadline" terakhir untuk Bupati Madina untuk menjalankan 3 poin rekomendasi DPRD Madina.

Baca Juga: Tak Hanya Body Shaming, Hijabnya Juga Dikritik, Aurel Hermansyah : Kalau Kalian Enggak Suka, Please Enggak Usah Lihat Aku Lagi

"Menurut pengakuan dari sejumlah kawan-kawan, mereka diintimidasi dan ditakut-takuti oleh berbagai pihak lewat telpon, chat WA dan ada juga yang diteror langsung," tegas Kartika Pandiangan melalui pesan tertulis, Sabtu (6/1).

Bahkan pengancaman itu sudah sampai mengarah pada indikasi pemecatan sebagai guru TKS Dinas, dan ancaman data dapodik dihapuskan.

Lebih parah, intimidasi itu menjurus kepada pribadi dan keluarga para peserta aksi yang merupakan guru honorer dari berbagai kecamatan di Madina ini.

Baca Juga: Penertiban Parkir di Jalan Sudirman Medan Masih Jadi Perhatian Publik, Kadishub Iswar Lubis: Jangan Dipolitisasi


Menurut Kartika, dugaan intimidasi itu gencar dilakukan lewat pesan WA atau alat komunikasi lainnya dari sejumlah Korwil Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang disampaikan kepada para guru honorer.

"Kuat dugaan, para Korwil atau Kasek berbuat seperti itu kemungkinan karena telah ada instruksi dan pengarahan dari atas," ujarnya.

Efek intimidasi yang dilancarkan oleh Kepsek dan Korwil ini, lanjut Kartika, sangat berpengaruh untuk memukul mental dan menciutkan nyali sebagian para guru honorer yang terus dihantui oleh ketakutan.

Baca Juga: Pengamat Minta Tegakan Hukum ke Pelanggar Knalpot Brong Pemicu Penganiayaan oleh Anggota TNI

"Namanya saja guru honorer, diancam untuk dicabut SK TKS dan tidak akan diperpanjang, pasti sebagian merasa takut. Apalagi mayoritas guru honorer ini hanyalah rakyat biasa dan tidak memiliki family pejabat dan ordal, deking di dinas," jelasnya.

"Imbas dari teror dan intimidasi, banyak para guru honorer yang tidak hadir mengikuti aksi lanjutan Kamis lalu karena dibayangi ketakutan," jelasnya.

Namun Kartika meminta kepada seluruh guru honorer yang tidak lulus PPPK untuk tetap solid dan bersatu dalam satu barisan sehingga tidak mudah ditakut-takuti oleh siapapun.

Lebih lanjut Kartika mengharapkan dukungan dan empati dari seluruh kalangan masyarakat Madina untuk tetap memberikan doa, support moril dan dukungan untuk para guru honorer dalam melawan bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan yang dipertontonkan secara vulgar dalam seleksi PPPK Madina 2023 ini.

Lanjut Kartika, pihaknya berencana untuk melaporkan sejumlah teror dan intimidasi ini ke Polres Madina agar para guru honorer, khususnya para koordinator aksi diberikan perlindungan hukum.

Mereka juga akan mengadukan persoalan ini ke Kontras (Komisi Nasional untuk Tindak Kekerasan dan Orang Hilang) dan Komnas HAM.

"Kita masih berdiskusi lebih lanjut terkait rencana pelaporan baik ke Polres, Komnas HAM dan Kontras" ujarnya.***