POJOKSATU.ID — Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan perlindungan sosial (perlinsos) di Indonesia menunjukkan dua pergeseran besar sekaligus.
Dari bantuan tunai ke bantuan non-tunai (in-kind), dan dari sistem pencairan manual ke inklusi finansial melalui perbankan.
Perubahan ini bukan sekadar soal metode pencairan melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah posisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari unbanked menjadi bankable.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyasar puluhan juta penerima manfaat.
Baca Juga: Rp 335 Triliun untuk Makan Gratis, Apakah BLT Kesra Sedang Ditelantarkan?
Pada sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama bank-bank BUMN telah mulai mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru kepada KPM.
Memungkinkan bantuan seperti PKH dan BPNT disalurkan secara non-tunai ke rekening bank.
Kombinasi ini membawa implikasi besar potensi peningkatan kesejahteraan jangka panjang sekaligus tantangan serius dalam pelaksanaan dan keadilan sosial.
Artikel ini mengeksplorasi keduanya mengapa fokus kini bergeser ke MBG dan non-tunai.
Baca Juga: Ramai! TPG TW 4 Cair Namun Tidak Lengkap, Ini Penyebab Banyak Guru Hanya Terima 2 Bulan
Serta bagaimana KKS bisa menjadi gerbang inklusi finansial bagi KPM lengkap dengan peluang dan risikonya.
MBG, Program Prioritas Baru
Dalam RUU APBN 2026, pemerintah menetapkan anggaran Rp 335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Dana itu ditujukan untuk menyuplai makanan bergizi kepada 82,9 juta penerima manfaat dari anak sekolah, balita, ibu hamil/menyusui, hingga keluarga rentan gizi.
MBG diluncurkan sebagai upaya strategis untuk menekan angka stunting, meningkatkan gizi anak, dan memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin.
Pemerintah menilai bahwa pemberian makanan bergizi langsung lebih efektif menjamin konsumsi gizi daripada memberikan uang tunai, yang penggunaannya bisa beragam.
BLT dan Bansos Tunai, Tak Sepenuhnya Hilang
Seiring melonjaknya porsi anggaran untuk MBG, muncul kekhawatiran bahwa BLT atau jenis bansos tunai lain seperti BLT Kesra bisa dikurangi atau bahkan dihentikan di masa mendatang.
Namun fakta per 2025–2026 menunjukkan bahwa BLT dan bantuan tunai melalui KKS masih berjalan.
Banyak KPM melaporkan pencairan dana PKH atau BPNT via rekening bank penyalur.
Baca Juga: Deretan Kasus Rehabilitasi Presiden, Ketika Pemulihan Nama Baik Disematkan ke Tersangka Besar
Dengan demikian, sejauh ini perubahan kebijakan lebih bersifat pergeseran prioritas.
Bukan pemutusan resmi terhadap BLT.
MBG diperkuat sebagai program utama untuk memerangi kemiskinan gizi, sementara bantuan tunai masih menjadi komplementer.
Intervensi gizi jangka panjang MBG berpotensi membantu menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia generasi mendatang.
Baca Juga: BLT, PKH, Sembako, Siapa yang Dibiayai dari Anggaran Baru? Mengurai Rp 40,1 Triliun Tambahan 2026
Risiko distribusi kualitas program ini memerlukan logistik kompleks, mulai dari dapur umum, distribusi ke seluruh pelosok, sampai pengawasan mutu makanan.
Jika tidak dikelola baik, ada risiko penyalahgunaan, makanan tidak sehat, atau ketidakcocokan menu.
Keterbatasan fleksibilitas bantuan makanan saja tidak menggantikan kebutuhan lain seperti biaya sekolah, kesehatan, transportasi, atau darurat.
Keluarga rentan tetap membutuhkan fleksibilitas dari uang tunai.
Baca Juga: Benarkah BLT Kesra 2026 Sudah Bersih Data? Tantangan dan Verifikasi DTKS di Mata Pemerintah
Sisi lain dari revolusi perlinsos adalah transformasi cara penyaluran bansos.
Dari kantor pos dan penyaluran tunai manual, menuju sistem non-tunai melalui rekening bank lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru.
KKS adalah kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank-bank milik negara (Himbara: BNI, BRI, Mandiri, BSI).
Kartu ini berfungsi layaknya kartu ATM/debit bisa menerima dana bansos (PKH, BPNT, dan bantuan lainnya), cek saldo, tarik tunai di ATM / agen, transfer, bahkan menabung.
Melalui KKS, bantuan sosial disalurkan secara non-tunai.
KPM tinggal menarik dana di ATM atau agen LKD (layanan keuangan digital) atau menggunakan saldo untuk belanja di e-Warong, warung elektronik yang bekerja sama pemerintah untuk program pangan.
Sejak Oktober 2025, dua bank penyalur melaporkan telah menyalurkan bansos PKH dan BPNT ke KPM penerima KKS baru.
Banyak KPM melaporkan saldo bantuan masuk ke rekening misalnya Rp 1,6 juta untuk gabungan beberapa tahap bantuan.
Distribusi KKS dilakukan di banyak wilayah termasuk di Bekasi, dengan ribuan kartu dibagikan kepada KPM.
Mengapa KKS Penting untuk Inklusi Finansial?
Bankabilitas: KKS adalah rekening bank artinya KPM yang dulu unbanked kini memiliki akses resmi ke layanan perbankan.
Ini membuka akses ke tabungan, transfer, pembayaran digital, dan potensi kredit mikro di masa depan.
Digitalisasi dan Efisiensi: Penyaluran melalui bank mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan penyalahgunaan dibanding distribusi tunai manual.
Ekonomi Domestik UMKM: Dengan dana bansos masuk ke bank, diharapkan terjadi perputaran uang ke sektor formal seperti belanja, konsumsi, dan layanan keuangan.
Namun demikian, transformasi ini juga membawa tantangan serius terutama di wilayah pedesaan atau terpencil, serta di antara penerima lansia atau yang tidak melek teknologi.
Dengan dominasi anggaran ke MBG dan transisi ke KKS bankable, pemerintah tampak membentuk model bantu sosial baru.
Lebih struktural, berbasis layanan, dan jangka panjang. Namun transformasi ini bukan tanpa risiko.
Pemenuhan gizi dan kesehatan semakin sistematis, bukan hanya mengandalkan uang tunai.
Anak, ibu hamil, dan kelompok rentan bisa mendapatkan makanan bergizi secara teratur.
Inklusi finansial nyata KPM mendapatkan akses ke banking, yang bisa membuka pintu ke layanan keuangan lainnya tabungan, kredit mikro, asuransi mikro, dan sebagainya.
Modernisasi sistem perlinsos dengan non-tunai dan perbankan, penyaluran menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan lebih mudah dipantau.
Baca Juga: Api Melahap Gudang Material di Citeureup Bogor, Sekolah dan Pemukiman Nyaris Terancam
Tantangan dan Risiko
Kesenjangan Akses Infrastruktur: Di banyak daerah pelosok atau pedesaan, keberadaan ATM atau agen perbankan masih terbatas.
Bagi KPM di lokasi seperti itu, memiliki KKS bisa tak banyak membantu.
Literasi Keuangan dan Digital: Banyak KPM terutama lansia mungkin tidak terbiasa dengan ATM, internet banking, atau e-Warong.
Tanpa edukasi memadai, mereka bisa terjebak ketergantungan pada pihak ketiga (calo, kerabat), atau bahkan penipuan.
Baca Juga: Liburan Akhir Tahun, Anti Mainstream Pilih Kawah Sikidang, Pesona Panas Bumi yang Selalu Jadi Incaran Wisatawan, Sudah Pernah?
Beban Administratif Stigma: Peralihan ke non-tunai bisa dianggap menyulitkan, terutama bagi keluarga yang membutuhkan fleksibilitas tunai untuk berbagai kebutuhan.
1. Perkuat Infrastruktur Perbankan di Daerah Terpencil
Perluasan jaringan agen perbankan (agen LKD / Laku Pandai) dan ATM ke desa/kelurahan terpencil.
Dukungan logistik dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan bisa dijangkau semua KPM.
2. Program Literasi Finansial dan Literasi Digital untuk KPM
Pelatihan dasar: cara cek saldo, tarik tunai, penggunaan ATM, transfer, penggunaan e-Warong, dan layanan perbankan dasar.
Baca Juga: Pilihan Beda, Siapa Sudah Pernah ke Lubang Sewu Erorejo? Surga Karang Kapur yang Wajib Masuk Daftar Liburan Akhir Tahun
Sosialisasi ke ibu-ibu, lansia, dan keluarga tidak melek teknologi.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Distribusi MBG
Publikasi data penerima, lokasi distribusi, jadwal, jumlah menu makanan, serta realisasi anggaran.
Mekanisme pengawasan termasuk laporan masyarakat dan audit independen untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kualitas makanan.
4. Pendekatan Kombinasi MBG + Tunai + Tabungan Mikro
Jangan menggantikan sepenuhnya bantuan tunai dengan MBG.
Kombo tunai + in-kind + tabungan bisa memberikan fleksibilitas dan stabilitas bagi keluarga penerima.
Pertimbangkan pengembangan kredit mikro atau fasilitas tabungan untuk KPM yang punya usaha kecil agar bantuan sosial bisa menjadi pijakan ekonomi produktif.
Transformasi kebijakan perlindungan sosial melalui dominasi anggaran MBG dan peralihan ke sistem bankable via KKS.
Baca Juga: TPG TW 4 Sudah Ramai Cair, TW 3 Masih Jadi Beban Guru di Banyak Daerah
Mencerminkan upaya pemerintah membentuk model bantuan yang lebih modern, sistematis, dan berkelanjutan.
Bagi banyak KPM terutama keluarga miskin di kota dan sub-urban ini bisa menjadi jalan menuju stabilitas gizi, akses perbankan, dan potensi ekonomi baru.
Namun di sisi lain, jika infrastruktur dan literasi tidak diperkuat, ada risiko bahwa program ini justru memperparah ketimpangan terutama di daerah terpencil, pedesaan, dan kalangan lansia atau rentan teknologi.
Dengan desain kebijakan yang inklusif, transparan, dan berbasis data serta komitmen nyata untuk membangun akses dan literasi.
Baca Juga: Bukan Hanya untuk Warga DTKS, Ini Bansos 2026 yang Bisa Diakses Siapa Saja
Transformasi ini bisa jadi tonggak baru dalam sejarah perlindungan sosial Indonesia.
Tapi jika dikelola asal-asalan, bisa menimbulkan masalah lebih besar dari manfaat yang diharapkan.***
