POJOKSATU.id — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membuka peluang bagi WNI yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan untuk mengikuti seleksi penyedia jasa konsultasi.

Rekrutmen ini ditujukan untuk menjaring tenaga ahli yang mampu mendukung proses penyusunan hingga evaluasi rencana kerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan tenaga profesional yang akan terlibat dalam berbagai kegiatan perencanaan strategis daerah.

Baca Juga: OJK Cirebon Gelar Fun Run dan Edukasi Keuangan: Perkuat Sinergi Regulator dan Industri Jasa Keuangan di Cirebon Raya

Pelaksanaan seleksi mengacu pada Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Bappeda DKI Jakarta Nomor 194/PPT/11/2025 tertanggal 1 Desember 2025.

Formasi pertama adalah Tenaga Ahli Asisten Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Posisi ini diperuntukkan bagi lulusan S1 Statistik atau S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan.

Baca Juga: CPNS atau PPPK? Ini Jalur yang Lebih Aman untuk Masa Depan Karier Kamu di 2026!

Pelamar diharapkan mampu menganalisis data, membuat paparan, menguasai Microsoft Excel, serta menunjukkan inisiatif tinggi.

Selain cekatan dan berorientasi pada hasil, mereka juga harus terbiasa bekerja dalam tim, mampu mengatur waktu, dan menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan pemerintah.

Formasi berikutnya yaitu Tenaga Ahli Asistant Supervisor Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Penting! Ada 3 Perubahan Besar Seleksi CPNS 2026 yang Wajib Diketahui Semua Pelamar

Untuk mengisi posisi ini, kandidat harus memiliki latar belakang pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Ekonomi Pembangunan, atau S1 Administrasi Negara, serta pengalaman kerja minimal lima tahun.

Pengalaman di instansi pemerintah menjadi nilai tambah, begitu pula kemampuan menganalisis makroekonomi, menyusun infografis, atau memahami arah pembangunan daerah.

Penguasaan Microsoft Office dan aplikasi pendukung lainnya juga sangat diutamakan.

Baca Juga: Gubernur Aceh Mualem Geram, Soroti Peralatan BNPB yang Tak Berfungsi Saat Banjir Tamiang

Selanjutnya, tersedia formasi Tenaga Ahli Analis Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pelamar wajib memiliki pendidikan S1 PWK, S1 Ekonomi Pembangunan, atau S1 Administrasi Negara dengan pengalaman minimal tiga tahun.

Mereka yang pernah bekerja di instansi pemerintah dan memiliki pemahaman makroekonomi, infografis, atau penyusunan kebijakan publik akan lebih dipertimbangkan.

Baca Juga: Presiden Tiba di Aceh Kedua Kalinya Usai 2 Pekan Bencana Banjir Sumatera, Disambut Pelukan Mualem

Kemampuan bekerja dalam tim, disiplin, serta orientasi pada hasil menjadi syarat penting.

Formasi keempat adalah Tenaga Ahli Analis Aspirasi Masyarakat.

Posisi ini mensyaratkan pendidikan S1 PWK, S1 Ekonomi Pembangunan, atau S1 Administrasi Negara, disertai pengalaman kerja minimal tiga tahun.

Pengetahuan mengenai analisa makroekonomi, infografis, atau perencanaan pembangunan menjadi nilai lebih.

Baca Juga: Transformasi SDM ASN Dimulai dari Manajemen Talenta, LAN Ungkap Fondasi Pembaruan 2025, Ini Penjelasannya

Pengalaman menyusun kebijakan publik atau policy brief juga diutamakan.

Selain kompetensi teknis, pelamar perlu memiliki sikap profesional, terbuka, serta mampu bekerja sama dengan baik.

Baca Juga: Tenda Perusuh

Berikutnya terdapat formasi Tenaga Ahli Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kandidat harus memiliki latar belakang pendidikan S1 Ekonomi Pembangunan, S1 PWK, atau S1 Administrasi Negara dengan pengalaman minimal tiga tahun.

Pengalaman melakukan evaluasi kebijakan atau kinerja pemerintahan sangat diperlukan.

Baca Juga: Transformasi SDM ASN Dimulai dari Manajemen Talenta, LAN Ungkap Fondasi Pembaruan 2025, Ini Penjelasannya

Pelamar juga perlu terampil mengolah data, menyusun laporan evaluasi, serta memahami penyusunan logical framework dalam perencanaan pembangunan daerah.

Formasi terakhir yang tersedia adalah Tenaga Ahli Evaluasi Perjanjian Kinerja (Perkin).

Posisi ini ditujukan bagi lulusan S1 Ekonomi Pembangunan, S1 PWK, S1 Administrasi Publik, atau S1 Administrasi Negara yang memiliki pengalaman kerja minimal tiga tahun.

Baca Juga: Bayi 2 Bulan Hidup-Hidup Terkubur Lumpur, Negara ke Mana Saat Banjir Menerjang?

Pengalaman dalam evaluasi kebijakan dan kinerja pemerintahan menjadi syarat utama.

Selain mampu bekerja mandiri, kandidat diharapkan memiliki komunikasi yang baik serta menguasai Microsoft Office dan aplikasi pengolahan data.

Baca Juga: WAJIB TAHU! Guru Harus Bersiap, PPG Terintegrasi S1 Mulai Berlaku, Rekrutmen ASN Kini Satu Pintu Nasional

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring.

Pelamar dapat mengirimkan dokumen lamaran sesuai persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis pada 2–10 Desember 2025 melalui tautan resmi https://bit.ly/SELEKSITABIDANGP2T_2026.***