POJOKSATU.ID - Program Keluarga Harapan (PKH) kembali mencatat capaian penting pada 2025.
Lebih dari 700 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat telah mengalami graduasi atau keluar dari kepesertaan PKH karena dinilai sudah mandiri secara ekonomi.
Capaian ini menjadi sinyal bahwa PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
Graduasi PKH terjadi ketika keluarga penerima dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkelanjutan tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.
Baca Juga: Penerima BLT Kesra 2025 Capai 33,2 Juta, Berapa Target Pemerintah di 2026?
Indikatornya mencakup peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi keluarga, hingga kemandirian dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah menilai keberhasilan graduasi lebih dari 700 ribu peserta PKH pada 2025 sebagai hasil dari kombinasi bantuan tunai bersyarat dan pendampingan sosial yang konsisten.
Peran pendamping PKH di tingkat lapangan menjadi kunci dalam mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga penerima.
Capaian tersebut sekaligus menggeser fokus kebijakan PKH ke arah yang lebih strategis.
Baca Juga: Donald Trump Klaim Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Tuding Jalankan Negara Narkoba
Bukan lagi sekadar menambah jumlah penerima, melainkan mempercepat proses pemberdayaan agar semakin banyak KPM yang dapat naik kelas dan keluar dari jerat kemiskinan.
Lalu, bagaimana target pemerintah dalam pemberdayaan PKH pada 2026?
Meski belum diumumkan secara resmi, arah kebijakan pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memperluas program graduasi.
Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah KPM yang lulus dari PKH melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi.
Pada 2026, pemberdayaan PKH diproyeksikan akan lebih terintegrasi dengan program lain, seperti bantuan kewirausahaan, akses permodalan mikro, pelatihan keterampilan kerja, serta penguatan UMKM.
Dengan pendekatan ini, KPM tidak hanya dilepas dari bansos, tetapi juga dibekali kemampuan untuk bertahan secara ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat peran pendamping sosial dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas pendampingan.
Baca Juga: Guru Mulai Terima TPG THR 100 Persen Sejak Malam Tahun Baru, Ini Penyebabnya Tidak Serentak
Pendamping diharapkan tidak hanya mengawal penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi fasilitator peningkatan keterampilan dan literasi keuangan bagi KPM.
Pemutakhiran data sosial juga menjadi bagian penting dari target 2026.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi KPM yang berpotensi segera graduasi serta memastikan keluarga miskin baru dapat masuk ke dalam sistem perlindungan sosial.
Pendekatan berbasis wilayah juga akan diperkuat, mengingat kondisi sosial ekonomi setiap daerah berbeda.
Baca Juga: Tak Sekadar Hitung Cepat, Ini Kisi-Kisi TIU CPNS yang Menuntut Logika dan Ketelitian
Pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang sesuai dengan potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga usaha kecil.
Dengan lebih dari 700 ribu peserta PKH yang berhasil graduasi pada 2025, pemerintah optimistis tren kemandirian ini dapat terus meningkat pada 2026.
Keberhasilan PKH ke depan tidak lagi diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima, tetapi dari seberapa banyak keluarga yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dan keluar secara permanen dari kemiskinan.***
