POJOKSATU.ID - Ambisi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat permanen di berbagai wilayah Indonesia kini harus berbenturan dengan kenyataan pahit di lapangan.
Tantangan terbesar yang kini menghadang adalah sulitnya memperoleh pengajuan lahan luas dari pemerintah daerah, khususnya di kawasan perkotaan yang padat.
Isu krusial ini mencuat ke permukaan setelah Anggota Ombudsman Republik Indonesia melakukan evaluasi lapangan di daerah Bandung.
Berdasarkan aturan normatif, pembangunan sebuah kompleks sekolah idealnya membutuhkan ketersediaan lahan matang seluas enam hingga delapan hektare.
Baca Juga: Nasib 30 Ribu Anak Sekolah Rakyat Kemensos? Ombudsman Desak Perubahan Pada Program ini!
Luasan lahan sebesar itu dinilai sangat mustahil untuk direalisasikan di kota-kota besar karena keterbatasan ruang dan melonjaknya harga tanah.
Menghadapi jalan buntu tersebut, Nuzran Joher selaku perwakilan Ombudsman langsung melontarkan sebuah usulan revolusioner sebagai jalan keluar yang solutif.
Pihak pengawas menyarankan agar pembangunan infrastruktur sekolah tidak lagi dipaksakan melebar secara horizontal, melainkan dialihkan secara vertikal dengan konsep bangunan bertingkat.
Dengan memangkas kebutuhan luas dasar tanah, proyek strategis nasional ini diharapkan tetap bisa berjalan tanpa harus terkendala masalah pembebasan lahan yang berlarut-larut.
Baca Juga: Presiden Prabowo Dorong Karakter Kuat Siswa Sekolah Rakyat dan Tegaskan Komitmen Anti-Bullying
Kunjungan kerja yang juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Sosial ini pada akhirnya melahirkan sejumlah rekomendasi penting bagi masa depan pendidikan nasional.
Pihak Kementerian Sosial sendiri mengakui bahwa keterlibatan lembaga pengawas seperti Ombudsman sudah berlangsung sejak awal program ini dicanangkan.
Pengawalan ketat ini dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa tata kelola operasional sekolah gratis ini tidak menabrak regulasi yang ada.
Afrizon Tanjung menegaskan bahwa mutu pembelajaran di Sekolah Rakyat harus tetap terjaga demi memberikan hak pendidikan terbaik bagi anak-anak miskin.
Transformasi model bangunan ini pun diharapkan menjadi jawaban cerdas agar fasilitas pendidikan gratis berkualitas tinggi tetap bisa berdiri kokoh di tengah keterbatasan lahan perkotaan.***
