POJOKSATU.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerja sama erat untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), melakukan pertemuan dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (30/4), guna membahas solusi atas kendala lahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam merealisasikan program tersebut.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa beberapa pemerintah daerah, terutama pemerintah kota, mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan lahan yang diperlukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Kunjungan Wisman ke Indonesia Melonjak di Mei 2024, Turis Rusia Catat Rekor Tinggal Terlama
Ia menekankan bahwa program ini merupakan kerja sama lintas kementerian, dan dukungan dari ATR/BPN sangat penting dalam mengatasi hambatan tersebut.
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai permasalahan teknis terkait status dan kepemilikan tanah yang menghambat proses pembangunan.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, merespons positif dan menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat.
Ia berjanji akan mempercepat proses sertifikasi lahan, dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.
Baca Juga: Curhatan Guru di Instagram Puslapdik: TPG TW 1 Belum Cair Meski SKTP Sudah Terbit Sejak Bulan Lalu!
Nusron Wahid menawarkan bantuan dalam pencarian lahan yang sesuai dan strategis bagi pembangunan Sekolah Rakyat, jika pemerintah daerah masih dalam tahap pencarian lokasi.
Sinergi antara Kemensos dan ATR/BPN ini dinilai sangat krusial dalam mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat.
Program ini merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Dengan adanya dukungan dari ATR/BPN dalam hal penyediaan dan sertifikasi lahan, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih lancar dan cepat.***
