POJOKSATU.id - Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti praktik penerimaan mahasiswa baru (PMB) di perguruan tinggi negeri yang dinilai terlalu berorientasi pada kuantitas.
Menurutnya, kecenderungan PTN menerima mahasiswa dalam jumlah besar erat kaitannya dengan kebutuhan pendapatan institusi.
Furtasan menilai, apabila negara memberikan pendanaan memadai, jumlah mahasiswa di PTN seharusnya bisa dikurangi sehingga fokus bisa lebih diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan persaingan internasional.
“Kalau benar-benar negara bisa memberikan pendanaan yang cukup besar, saya pikir jumlah mahasiswa (perguruan tinggi negeri) bisa dikurangi.
Lebih baik diarahkan untuk bertanding ke level internasional, atau yang tadi kita sarankan adalah masuk ke level S2 atau S3,” ujar Furtasan dalam RDP dan RDPU Komisi X DPR RI dengan Rektor PTN dan PTS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Furtasan juga menyoroti banyaknya jalur PMB yang diterapkan saat ini.
Menurutnya, keragaman jalur tersebut berpotensi membuka celah manipulasi, terutama jalur undangan berbasis rapor. Ia mengungkap adanya temuan praktik manipulasi nilai rapor di sekolah demi meloloskan siswa ke perguruan tinggi favorit.
“Jalur penerimaan seharusnya dipangkas dan disederhanakan, cukup satu atau dua jalur yang benar-benar mengukur prestasi dan kemampuan akademik,” tegasnya.
Legislator Fraksi Partai NasDem ini menekankan pentingnya penetapan kuota mahasiswa baru yang disesuaikan dengan rasio dosen, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan riil perguruan tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran.
Baca Juga: Gojek Ambil Tindakan Tegas Terhadap Penumpang Mesum yang Viral di Cipulir Jakarta Selatan
“Harus dihitung berapa sarananya, berapa jumlah dosennya, dan seberapa rasional kemampuan belajarnya. Itu yang harus menjadi dasar,” ujar Furtasan.
Ia juga menyoroti persoalan waktu penerimaan mahasiswa baru.
Furtasan meminta PTN tidak memperpanjang proses seleksi hingga berbulan-bulan karena dapat merugikan perguruan tinggi swasta yang menunggu calon mahasiswa baru setelah seleksi PTN selesai.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Usahakan THR PPPK 2026 Cair Sebelum Puasa! Ini Estimasi Nominal yang Akan Diterima
Kritik Rektor Paramadina
Selain sorotan DPR, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbani, menilai kebijakan penerimaan mahasiswa baru massal di PTN-BH telah mendistorsi fungsi luhur universitas.
Menurutnya, PTN kini lebih banyak berperan sebagai lembaga pengajaran massal demi menutup biaya operasional, alih-alih menjadi pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/2/2026), Didik menyebut lonjakan penerimaan mahasiswa baru sudah tidak rasional.
Baca Juga: TNI Dikirim ke Gaza, MUI Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Terjebak Agenda AS dan Israel
Ia mencontohkan, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menerima hingga 26.000 mahasiswa, Universitas Brawijaya 18.500, dan Universitas Gadjah Mada sekitar 18.400 mahasiswa.
Terjebak Status 'Teaching University'
Menurut Didik, tuntutan kemandirian pendanaan PTN-BH membuat kampus terjebak menjadikan mahasiswa sebagai sumber pendapatan utama (revenue generator).
Dampaknya, PTN mengelola populasi mahasiswa antara 60.000 hingga 80.000 orang, sehingga beban pengajaran berlebihan menekan kualitas riset dan iklim akademik.
Baca Juga: KABAR BAIK! PPPK Juga Dapat THR 2026, Ini Rincian Gaji Terbaru dan Tunjangan yang Didapat
"Ini tidak masuk akal. Sulit bagi bangsa ini mendorong universitasnya unggul dalam riset dan menjadi pemain global dengan cara mengeruk pendapatan dari mahasiswa sebanyak mungkin. Kita terjebak menjadi teaching university," tegasnya.
Malu Dibandingkan Harvard, Oxford, dan NUS
Didik membandingkan PTN Indonesia dengan universitas top dunia. Harvard hanya menampung sekitar 23.000 mahasiswa, Oxford tidak jauh berbeda, dan National University of Singapore (NUS) sekitar 35.000 mahasiswa.
Selektivitas universitas dunia menjaga rasio dosen, kualitas bimbingan, dan fokus riset, hal yang sulit dicapai PTN dengan jumlah mahasiswa sangat besar.
Baca Juga: Tak Mau Sampah Menumpuk di TPA, Prabowo Dorong Kelurahan Mandiri Kelola Limbah
Peringatan untuk Pemerintah dan Pengelola PTN
Didik menekankan bahwa mimpi menjadi World Class University akan sulit tercapai jika mentalitas “pabrik ijazah” tidak diubah.
“Jangan berharap Indonesia tampil dalam ranking dunia jika PTN mengerahkan tenaganya hanya untuk mengajar massal dan meninggalkan modal research university,” pungkasnya. ***
