POJOKSATU.ID – Ketidakmerataan pencairan BPNT tahap 4 di KKS BNI jadi sorotan.
Sejak 13 November 2025, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang memakai KKS BNI mulai mencatat pencairan BPNT Tahap 4 senilai Rp 600 ribu.
Menurut laporan tanggal awal penyaluran untuk sebagian wilayah.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah BNI baru langsung menerima dana, dan hal ini memicu kritik dari banyak KPM.
KKS BNI mulai melakukan pencairan BPNT Tahap 4 pada 13 November 2025, sebagai bagian dari penyaluran skema bantuan tunai kepada KPM.
Jadwal resmi penyaluran ini diterima dengan optimisme oleh banyak penerima yang sudah menunggu berbulan-bulan.
Media lokal melaporkan bahwa meskipun tanggal 13 November telah berlalu, beberapa wilayah dengan KPM BNI baru belum mencatat pencairan.
Hal ini membuat sejumlah penerima merasa diabaikan.
Baca Juga: Prabowo Bertemu Konglomerat Rusia, BUMN Farmasi Siap Kolaborasi Tekan Harga Obat
Ketidakmerataan ini menimbulkan pertanyaan, apakah pengumuman nasional benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan?
Ada KPM yang mengaku sudah cek saldo dan status di sistem SIKS-NG, namun saldo BPNT belum masuk.
Kritik Utama:
Banyak KPM merasa bahwa penyaluran diumumkan serentak, tapi kenyataannya tidak terjadi serentak di semua kabupaten/kota.
Ada kekhawatiran bahwa KPM di daerah pedesaan atau wilayah terpencil akan lebih lama menerima bantuan karena logistik perbankan dan verifikasi rekening.
Baca Juga: Ngajar 100 KM per Hari, Dapatnya Bukan Penghargaan tapi Pemanggilan Buat Disanksi, Birokrasi Kok Begitu?
Beberapa KPM juga menyebut kurangnya transparansi, meskipun mereka sudah berhasil rekening di SIKS-NG, proses pencairan tetap lambat.
Harapan KPM:
KPM berharap agar Kemensos dan BNI mempercepat proses batch penyaluran ke daerah-daerah yang tertinggal.
Mereka juga ingin ada laporan real-time pencairan per kabupaten misalnya sistem publik yang bisa memantau berapa KPM di suatu wilayah sudah menerima BPNT.
Inisiatif pendamping sosial dan petugas wilayah (desa / kelurahan) sangat diharapkan agar KPM mendapat pendampingan lebih intens.
Beberapa faktor yang mungkin menjadi akar permasalahan:
Verifikasi rekening lambat: meski KKS BNI baru sudah diinput, proses verifikasi di bank bisa memakan waktu, terutama bila data rekening belum sinkron sepenuhnya.
Baca Juga: Jelang Nataru, Pertamina Regional JBB Intensifkan Pengawasan: Tiga SPBU di Sukabumi Disisir Soal Kualitas dan Takaran BBM
Logistik bank: BNI harus menyalurkan bantuan ke banyak nasabah KKS baru di berbagai wilayah, ini bisa jadi tantangan besar dari sisi operasional.
Batch transfer: penyaluran BPNT kemungkinan dilakukan secara bertahap (batch), bukan sekaligus untuk semua penerima.
Data SIKS-NG: bila data KPM di sistem SIKS-NG belum final atau masih diperbarui, akan ada delay dalam pencairan.
Untuk KPM Baru:
Aktif cek status di SIKS-NG (apakah rekening sudah berhasil) secara rutin.
Baca Juga: Sudah Siap Belum? 5 Hal yang Sering Terlupakan Peserta Menjelang Orientasi PPG Kemenag Batch IV 2025
Gunakan mobile banking BNI / ATM untuk memantau saldo secara berkala.
Jika belum cair dalam waktu wajar, segera laporkan ke pendamping sosial desa atau petugas SIKS-NG lokal.
Untuk Pemerintah dan BNI:
Tingkatkan transparansi penyaluran berdasarkan wilayah: misalnya dashboard publik pencairan zona per kabupaten/kota.
Koordinasi yang lebih kuat antara Kemensos, BNI, dan pemerintah lokal supaya proses verifikasi rekening menjadi cepat dan efisien.
Baca Juga: KKS Merah Putih Akhirnya Aktif, KPM Peralihan Pos Mulai Terima SP2D dan Saldo Bansos Akhirnya Terisi
Percepat batch penyaluran di wilayah yang belum terjangkau agar pemenuhan bantuan semakin merata.
Ketika sebagian KPM sudah menerima bantuan, tetapi sebagian lain belum, ini bisa memicu ketidakpuasan sosial dan persepsi ketidakadilan.
KPM yang belum menerima mungkin merasa kurang mendapat perhatian, padahal mereka juga membutuhkan dukungan ekonomi.
Di sisi lain, percepatan penyaluran ke semua KPM bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah.
Baca Juga: Meja KPK Sampai Tenggelam! Rp 883 M Hasil Korupsi Taspen Diangkat Pakai Troli, Publik Melongo
Distribusi BPNT Tahap 4 melalui KKS BNI yang dimulai sejak 13 November 2025 memang menjadi kabar baik bagi banyak KPM baru.
Namun kenyataan bahwa beberapa wilayah belum terjangkau menimbulkan kritik dan harapan besar dari para penerima bantuan.
Agar penyaluran menjadi lebih adil, diperlukan transparansi lebih besar dari pemerintah dan bank, serta peran aktif KPM dan pendamping sosial.
Semoga artikel ini bisa jadi pemicu agar pemerintah dan BNI mempercepat distribusi bantuan ke seluruh KPM secara merata.***
