POJOKSATU.ID - Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai daerah mengaku belum menerima bantuan sosial (bansos) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hingga minggu kedua November 2025.
Padahal, bantuan ini dijanjikan cair lebih awal usai peralihan penyaluran dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara.
Keluhan warga ramai muncul di media sosial dan forum komunitas, menandakan masih banyak yang belum memahami alur baru distribusi bansos tahun ini.
Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan peralihan mekanisme penyaluran bantuan non-tunai dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN) sejak triwulan IV 2025.
Tujuannya adalah agar penyaluran bansos lebih transparan, cepat, dan terintegrasi dengan sistem perbankan nasional.
Namun, proses transisi ternyata tak semulus rencana.
Baca Juga: Konfercab PGRI Bojong, Wabup Iing Dorong Guru Lebih Kreatif dan Profesional
Di lapangan, banyak KPM belum menerima KKS baru, kartu yang berfungsi sebagai rekening untuk menampung bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur, warga penerima bansos mengaku resah.
Bantuan yang biasanya cair lewat PT Pos setiap awal bulan, kini belum bisa diakses karena belum menerima KKS atau belum memahami cara aktivasi rekening.
Media sosial pun dipenuhi keluhan serupa.
Banyak yang menyoroti kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
Keterlambatan disebabkan oleh verifikasi data penerima dan penyesuaian sistem perbankan.
Peralihan ini memerlukan validasi ulang data dan pembukaan rekening massal, jadi perlu waktu.
Pihak Bank Himbara menegaskan bahwa sebagian besar rekening sudah aktif, namun distribusi kartu fisik ke penerima memerlukan waktu tambahan.
Baca Juga: Dari Inovasi ke Skandal, Bagaimana Chromebook di Kemendikbudristek Berubah Jadi Ladang Korupsi
Warga yang sudah punya rekening aktif bisa langsung cek saldo lewat e-wallet bansos atau datang ke cabang terdekat, tambah perwakilan BRI.
Menurut data Kemensos per November 2025, sekitar 82% KPM sudah menerima kartu KKS baru.
Sisanya masih menunggu jadwal distribusi karena terkendala lokasi, dokumen, atau verifikasi ganda.
Selain itu, Bank Mandiri dan BRI menjadi dua penyalur dengan jumlah rekening terbanyak untuk penerima PKH dan BPNT.
Baca Juga: Hasil TKA 2025 Kapan Diumumkan? Simak Jadwal Resmi, Penjelasan Kemendikdasmen, dan Cara Sekolah Umumkan ke Siswa!
Pemerintah menargetkan semua kartu sudah aktif paling lambat akhir Desember 2025, sehingga pencairan tahap pertama 2026 bisa berlangsung tanpa hambatan.
Keterlambatan pencairan bansos berdampak langsung ke ekonomi rumah tangga kecil.
Banyak keluarga yang mengandalkan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.
Di sisi lain, sejumlah LSM menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga agar tidak ada daerah tertinggal.
Baca Juga: Pensiunan Siap-Siap! Taspen Umumkan Jadwal Pencairan Rapel Mulai 25 November 2025
Bagi penerima yang belum menerima atau ingin memastikan status pencairan, berikut panduan resminya:
1. Cek lewat situs resmi:
Masuk ke [https://cekbansos.kemensos.go.id](https://cekbansos.kemensos.go.id), isi data sesuai KTP, lalu klik Cari Data.
Status bantuan (PKH/BPNT) dan tahap pencairan akan muncul di layar.
2. Datangi kantor desa atau dinas sosial terdekat
Petugas akan membantu mengecek apakah nama Anda sudah terdaftar di sistem KKS baru dan ke bank mana dana disalurkan.
3. Jika kartu sudah diterima
Aktivasi bisa dilakukan di kantor bank Himbara sesuai penunjukan.
Bawa KTP dan undangan pencairan.
Setelah aktif, dana bisa ditarik di ATM atau agen bank dengan logo merah putih Agen BRILink / Mandiri Agen.
Baca Juga: Belajar dari Internet, Pelaku Ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Diradikalisasi Dunia Maya
Meski proses peralihan ini menuai keluhan, sebagian warga menilai langkah digitalisasi bansos tetap penting untuk mencegah kebocoran dan penyelewengan dana.
Kemensos memastikan tahun depan sistem akan lebih sederhana dan terintegrasi langsung dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Dukcapil.
Penyaluran bantuan sosial memang bukan sekadar soal dana, tapi tentang kepercayaan dan rasa keadilan.
Dengan sistem yang lebih transparan, pemerintah diharapkan mampu mengembalikan keyakinan masyarakat bahwa setiap bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.***
