POJOKSATU.id, PANYABUNGAN—Kisruh seleksi penerimaan PPPK Madina 2023 belum menemukan titik akhir meski sudah ada penetapan 6 tersangka oleh Polda Sumut serta gugatan guru-guru honorer ke PTUN Medan.
Sedikit harapan mengemuka dari penjelasan tokoh muda Mandailing Natal (Madina) Irwan Daulay yang mengaku sudah berkunjung ke BKN RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
BKN menyebutkan ada kemungkinan tiga opsi yang bisa dilakukan untuk Mandailing Natal terkait seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Madina 2023 ini.
Baca Juga: Tanpa Bogang
Menurut Irwan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berjanji akan menurunkan wasdal atau inspektorat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan dalam seleksi PPPK 2023 di Madina.
Apabila Wasdal saat penyelidikan menemukan pelanggaran prinsip dalam seleksi ujian SKTT, maka ada tiga opsi yang akan dilakukan BKN yaitu :
1. Membatalkan sama sekali ujian keseluruhan baik SKTT maupun CAT.
2. Hanya membatalkan SKTT dan penetapan kelulusan berdasarkan CAT.
3. Melanjutkan proses NI PPPK dengan menerima nilai SKTT jika tidak ditemukan pelanggaran prinsip.
“Informasi ini kita dapatkan sewaktu ada pertemuan dengan pihak BKN di Jakarta, dan disepakati BKN belum menerbitkan NI PPPK sebelum kisruh SKTT ini dituntaskan,” ungkap Irwan Daulay kepada media, Rabu (03/04/2024).
Informasi tersebut didapatkan Irwan karena baru-baru ini langsung berkunjung ke kantor BKN RI di Jakarta.
Dia menjelaskan bahwa kisruh PPPK Madina 2023 ini, selain BKN pusat, kasus ini juga sudah menjadi perhatian Komisi II DPR RI.
“Komisi II DPR RI sangat konsern dengan masalah ini dan terus mendesak BKN membatalkan SKTT atau menyelesaikan masalah sampai tuntas,” terangnya.
“Upaya ini juga tidak lepas dari perjuangan adek-adek dari Madina Care yang selalu mensupport data ke BKN maupun ke Komisi II DPR RI,” tegasnya lagi.
Sesepuh IMA Madina ini beraharap kasus seleksi PPPK Madina 2023 segera menemukan titik terang.
“Kita doakan dalam waktu dekat masalah ini tuntas, karena setiap ada perkembangan terus kami sampaikan ke Pimpinan BKN di Jakarta,” katanya.***
