POJOKSATU.id, PANYABUNGAN – Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis mengaku siap dicaci maki jika tak fair menyelesaikan kasus pengumuman honorer guru 2023 Madina, Sumut.
Ketua DPRD Madina yang menerima unjuk rasa atau demo ratusan guru honorer Mandailing Natal di depan gedung DPRD ini terlihat berapi-api menyampaikan tanggapan.
Pimpinan DPRD Madina dalam demo itu bahkan meminta guru-guru menyuruh masyarakat tak memilih dia lagi menjadi anggota dewan jika tak bisa memperjuangkan hak dan kepentingan guru ini.
Dalam menerima kedatangan ratusan guru honorer ini, terlihat Erwi Efendi Lubis didampingi beberapa Wakil Ketua DPRD dan juga beberapa anggota DPRD Mandailing Natal.
Menurut Erwin, guru-guru honorer ini agar tidak terprovokasi dan tidak pengaruh kepentingan lain dalam memperjuangkan haknya.
“Apalagi ini tahun politik. Akan sangat banyak orang dan kelompok yang memainkan ini untuk kepentingan politik tertentu,” kata pimpinan DPRD dari Partai Gerindra ini.
“Mohon kepada bapak ibu untuk bisa tenang, bisa fair. Apabila besok kalian lihat kami anggota DPRD tidak fair untuk memperjuangkan kalian. Silahkan caci dan maki kami,” kata Erwin berapi-api.
Baca Juga: 5 Tren Warna Rumah yang Cocok Sambut Lebaran 2024!
Dia juga berharap kisruh pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 Mandailing Natal ini tidak bergeser ke kepentingan politik.
“Bapak ibu sekalian, tidak usah kita menggeser nilai untuk kepentingan politik. Ini bisa kita selesaikan. Ini yang penting. Tidak usah kita geser kemana-mana,” katanya.
“Saya sendiri Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, apabila saya tidak bisa memperjuangkan hak bapak ibu. Tidak usah suruh masyarakat memilih saya,” tegasnya.
Terkait tuntutan demo guru honorer yang meminta supaya pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 Madina ini dibatalkan, Erwin Lubis menjawab bahwa mereka tak punya kewenangan untuk itu.
Baca Juga: Berikut Daftar Nama Caleg DPRD Kota Tasikmalaya dari PPP, Cek Sebelum dipilih!
“Yang bisa kami mainkan. Hanya sebatas kewenangan kami. Namun apabila besok RDP itu kami anggap tidak layak. Maka kami akan mempunyai rekomendasi terhadap pemerintah untuk tindak lanjut bagaimana supaya ini bisa selesai,” katanya.
Guru Berprestasi Menangis Raih SKTT 14,8 Poin
Sementara itu, Saparuddin Siregar, salah satu guru honorer berprestasi mengaku hanya mendapat 14,8 poin saja pada hasil SKTT yang digelar Pemkab Madina.
“Masa pengabdian saya sudah 18 tahun. Untuk 10 pertanyaan dari Kemendikbudristek, berarti nilai saya rata-rata 1 poin saja. Padahal saya ini dianggap guru berprestasi di Madina,” jelas guru SD di Kecamatan Natal ini.
Lebih mirisnya lagi, ada guru honorer satu jurusan dengan Saparuddin Siregar yang baru masuk menjadi guru honorer selama 3 bulan, malah mendapat nilai SKTT maksimal 133 poin.
Baca Juga: Respon Santai Prabowo Soal Yel- yel Solo Bukan Gibran : Sudahlah, Tenang Saja Semua
“Saya nilainya lebih tinggi di hasil CAT BKN di Medan, malah saya yang tidak lulus,” isak Saparuddin di depan anggota DPRD.
“Pemkab Madina meminta sendiri agar SKTT dilaksanakan. Padahal banyak kabupaten kota lain menolak SKTT ini. Ternyata ini maksud mereka semua,” kata pria berkacamata ini.
Sementara itu koordinator lapangan aksi demo guru PPPK Madina 2023, Andi Nova, mengatakan bahwa tuntutan mereka ke DPRD hanya dua saja.
“Pertama, batalkan pengumuman PPPK guru 2023 Pemkab Madina. Kedua, umumkan hasil PPPK guru 2023 Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan hasil CAT BKN,” tegas guru honorer di SD Lingga Bayu ini dalam demo di DPRD itu.***
