POJOKSATU.id - Di ruang kelas, guru honorer berdiri dengan suara lantang dan senyum yang terjaga. Mereka mengajar seolah hidup baik-baik saja.
Namun di balik meja guru, ada kenyataan pahit yang jarang terdengar: ketidakpastian hidup yang bergantung pada selembar dokumen bernama SKTP.
Surat terbuka ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan untuk menyampaikan realitas yang dialami banyak guru honorer hari ini, terutama mereka yang sudah lulus sertifikasi namun kehilangan sumber penghasilan dari sekolah.
Ruang Kelas yang Tetap Ramai, Dompet yang Kian Sunyi
Bagi sebagian guru honorer, perubahan kebijakan anggaran berdampak langsung pada penghasilan.
Baca Juga: Kapan Pegawai SPPG Diangkat jadi PPPK? Ini Jadwal Resmi, Jabatan, dan Besaran Gajinya
Gaji dari sekolah yang dulu sekadar cukup untuk ongkos bensin kini benar-benar hilang.
Tidak sedikit guru yang tetap diminta mengajar dengan alasan pengabdian dan keikhlasan.
Di hadapan murid, mereka tetap profesional. Tidak ada keluhan, tidak ada cerita tentang isi dapur.
Baca Juga: Guru Lulus PPG Wajib Cek Info GTK Berkala, Kesalahan Data Bisa Hambat Pencairan Tunjangan Bulanan
Namun di balik itu, kalkulator di kepala terus bekerja, menghitung bagaimana bertahan hingga akhir bulan.
Sertifikasi Bukan Bonus, Tapi Napas Kehidupan
Di ruang publik, Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi kerap dianggap sebagai tambahan.
Bagi guru honorer yang tidak lagi menerima gaji sekolah, anggapan itu jauh dari kenyataan.
Sertifikasi adalah napas. Dari sanalah uang makan, sewa rumah, hingga biaya pendidikan anak-anak mereka bergantung.
Tanpa SKTP yang valid dan tunjangan yang cair tepat waktu, kehidupan sehari-hari menjadi rapuh.
Tekanan Psikologis yang Tak Pernah Masuk Laporan
Yang sering luput dibahas adalah tekanan psikologis guru honorer.
Mereka mengajar sambil memendam kecemasan: apakah bulan ini tunjangan cair, apakah data valid, apakah masih bisa bertahan.
Di kelas, mereka dituntut mencetak generasi unggul. Di rumah, mereka harus menjawab pertanyaan sederhana dari keluarga: “Uang bulan ini dari mana?” Beban ini tidak pernah tercatat dalam laporan kinerja atau angka statistik pendidikan.
Antara Pengabdian dan Realitas Hidup
Narasi “mengabdi dengan ikhlas” sering menjadi tameng untuk menutup realitas struktural. Ikhlas bukan berarti menghapus kebutuhan hidup.
Baca Juga: Pidato Bahasa Inggris di Hadapan Presiden, Siswa Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa ke Luar Negeri
Pengabdian tidak seharusnya identik dengan pengorbanan tanpa batas.
Guru honorer tidak menuntut kemewahan.
Mereka hanya ingin kepastian bahwa kerja profesional mereka dihargai secara layak dan manusiawi.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak memutus mata pencaharian guru honorer yang sudah bersertifikasi.
Di sisi lain, sistem administrasi seperti Info GTK dan SKTP harus benar-benar berpihak pada ketepatan dan keadilan, agar tunjangan tidak menjadi sumber kecemasan baru.
Bagi masyarakat, sudah saatnya melihat guru honorer bukan sekadar simbol pengabdian, tetapi sebagai pekerja profesional yang juga memiliki hak hidup layak.
Karena di balik suara pelajaran di kelas, ada napas yang bergantung pada selembar SKTP.***
