POJOKSATU.ID - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, untuk memberhentikan dua tenaga pendidik SMAN 1 Luwu Utara dengan tidak hormat (PTDH) seketika memicu sorotan tajam dan kontroversi.
Langkah yang diresmikan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 800.1.6.4/4771/BKD tertanggal 14 Oktober 2025 ini dianggap sebagai puncak ironi dalam penegakan hukum daerah.
Ironi Vonis Bebas Berujung Pemecatan
Dua guru Luwu Utara yang terperangkap dalam pusaran polemik ini adalah Abdul Muis, seorang guru, dan Rasnal, mantan kepala sekolah.
Baca Juga: Dari Vonis hingga Rehabilitasi: Kisah Pilu Dua Guru Luwu Utara yang Akhirnya Dimaafkan Negara
Kontroversi utama muncul dari riwayat kasus mereka yang berliku di pengadilan.
Sebelum SK Gubernur ditandatangani, kedua pendidik tersebut tercatat sempat divonis bebas di pengadilan tingkat sebelumnya.
Namun, harapan akan pemulihan nama baik itu pupus ketika Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas tersebut dan menyatakan mereka bersalah.
Tindakan Gubernur yang menindaklanjuti putusan final MA dengan PTDH, meskipun sesuai prosedur hukum, secara moral dan psikologis dinilai sangat bertentangan.
Keputusan ini menghadirkan dilema besar: antara kepatuhan birokrasi terhadap putusan yudikatif tertinggi, dengan nasib seorang pendidik yang pernah merasakan kelegaan vonis bebas.
SK Gubernur dan Dasar Hukum yang Mengikat
Meskipun memicu perdebatan publik, SK Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memiliki dasar yang kuat dan mengikat.
Pemecatan tersebut merupakan tindak lanjut wajib dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4265 K/Pid.Sus/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Dengan ditandatanganinya SK ini, Gubernur Sulsel menegaskan bahwa institusi pemerintahan harus tunduk pada ketetapan hukum tertinggi.
Namun, bagi masyarakat dan kolega kedua guru, SK tertanggal 14 Oktober 2025 tersebut bukan hanya sekadar dokumen administrasi, melainkan simbol tragis dari kegagalan sistem peradilan dalam memberikan keadilan yang konsisten dari tingkat pertama hingga kasasi.
Langkah tegas ini tidak hanya mengulas soal karir dua pendidik, tetapi juga membuka ruang diskusi luas mengenai dampak putusan MA yang kontradiktif terhadap nasib aparatur sipil negara di daerah.
Kronologis 2 Guru Luwu Utara Dipecat lalu Prabowo Turun Tangan
Dua guru di SMAN 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal, akhirnya mendapatkan pemulihan status kepegawaiannya setelah diberhentikan secara tidak hormat akibat putusan Mahkamah Agung.
Presiden Prabowo Subianto turun tangan memberikan rehabilitasi pada 13 November 2025 di Bandara Halim Perdanakusuma.
Kasus bermula saat sekolah tersebut mengalami kekurangan dana operasional. Para guru honorer disebut tidak menerima gaji selama sepuluh bulan.
Untuk mengatasi situasi itu, Rasnal selaku kepala sekolah dan Abdul Muis menggalang iuran sukarela sebesar Rp20.000 dari orang tua siswa.
Baca Juga: Penantian TPG di Akhir Tahun 2025, Diskusi Grup Guru Berharap Kepastian dari Pemerintah
Menurut keduanya, dana itu digunakan untuk membantu kebutuhan dasar guru honorer.
Upaya tersebut berlangsung dalam kondisi sekolah yang kekurangan anggaran dan belum mendapat kepastian pendanaan.
MA Menyatakan Keduanya Melanggar Hukum
Penggalangan dana tersebut kemudian diproses secara hukum. Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan tersebut menyalahi aturan pengelolaan keuangan pendidikan.
Vonis bersalah dijatuhkan kepada Muis dan Rasnal. Keduanya lalu diberhentikan secara tidak hormat dari status ASN.
Baca Juga: Guru Agama Belum Terima THR dan Gaji 13 Sejak 2023, Begini Penjelasan Kemenag
Pemecatan tersebut memicu reaksi nasional dari kalangan pendidik. Banyak guru menyampaikan solidaritas karena menilai tindakan yang dilakukan keduanya bersifat darurat untuk membantu rekan kerja.
PGRI Ajukan Pemulihan Hak
Setelah putusan MA, Persatuan Guru Republik Indonesia bergerak mengajukan pemulihan hak serta grasi kepada Presiden.
Dalam pengajuannya, PGRI menyebut tindakan kedua guru itu dilakukan karena kondisi pendanaan sekolah yang tidak memadai.
Permohonan tersebut diproses beberapa waktu. Selama masa penantian, kedua guru menunggu keputusan pemerintah terkait status mereka.
Presiden Beri Pemulihan Status ASN
Pada 13 November 2025, Presiden Prabowo menyerahkan langsung surat keputusan pemulihan hak kepegawaian keduanya. Serah terima dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma.
Dalam kesempatan itu, Abdul Muis menyampaikan ucapan terima kasih. Ia berkata, “Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang melihat situasi kami dari sisi kemanusiaan.”
Pemulihan tersebut mengembalikan status ASN serta hak profesional keduanya. Pemerintah menyatakan keputusan itu mempertimbangkan niat penanganan darurat yang dilakukan kedua guru.
Keputusan Presiden dinilai sebagai langkah untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dalam kasus pendidikan.
Banyak pihak menilai kasus ini menjadi contoh penting tentang perlunya ruang kemanusiaan dalam penanganan pelanggaran prosedur di dunia pendidikan.
Muis dan Rasnal kini kembali menjalankan tugas sebagai guru. Keduanya berharap tidak ada lagi guru yang menghadapi situasi serupa ketika mengambil langkah darurat untuk membantu rekan kerja dan menjaga operasional sekolah.***
