POJOKSATU.id, BEKASI— Kepsek SMA 9 Tamsel (Tambun Selatan) Kabupaten Bekasi, Kurniawati, dinonaktifkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi buntut dugaan pungli.
Praktik dugaan pungutan liar (pungli) meliputi sumbangan pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala.
Dedi Mulyadi menyampaikan Kepsek SMA Negeri 9 Tambun Selatan dinonaktifkan hingga proses audit selesai.
"Selama audit berlangsung, Kepala Sekolah SMAN 9 Tambun Selatan, kami non-aktifkan," tulis Dedi dalam unggahan di akun instagramnya, Kamis, 5 Juni 2025.
Baca Juga: Rambut Identik
Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadhan mengaku belum mengetahui pasti berapa lama proses audit tersebut berlangsung.
Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah III.
"Kebetulan ini dari pengawas Pembina Kantor Dinas Cabang Wilayah 3 Kabupaten Bekasi ini sedang melakukan briefing dengan guru-guru SMA 9," katanya.
Dia menyampaikan, saat pihaknya belum tahu persis berapa lama proses audit berlangsung.
Baca Juga: Presiden Prabowo Melaksanakan Shalat Idul Adha Didampingi Seskab Letkol Teddy
"Kami belum tahu persis berapa lama, berapa lamanya Itu sifatnya instruksi dan nanti menunggu arahan dari pengawas pembina itu," ujarnya.
Uang Pungli Macam-macam
Seorang pelajar kelas XI berinisial RP mengaku telah dimintai sejumlah uang berkedok biaya akademik dan non-akademik sejak masuk pada 2023.
"Katanya untuk gedung. Tapi sampai sekarang masih gini-gini aja. Orangtua saya sudah bayar setiap tahun Rp 500.000," kata RP di lokasi sekolah, Selasa.
Menurut para murid, biaya pembangunan gedung tersebut disalurkan sekali dalam setahun dengan nominal tak dibatasi besarannya.
Sementara, untuk pengadaan alat pendingin ruangan mushala, setiap kelas diminta menyumbang Rp 20.000 per hari.
Baca Juga: Dugaan Perundungan dr Aulia Risma, Zara Mengaku Ditekan Senior PPDS Anestesi Undip
Namun, hingga kini, fasilitas yang dijanjikan dari penarikan sumbangan itu disebut tak kunjung terealisasi. Selain mempertanyakan kejelasan pembangunan gedung, pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS). Fasilitas UKS di sekolah itu disebut hanya berupa meja tanpa kursi dan kasur.
Begitu juga dengan ketersediaan obat yang katanya sudah dua bulan tak disuplai pihak sekolah.
Menurut RP, para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan. Sementara, pembelian obat dari uang saku para pelajar tak diganti pihak sekolah.
"Itu pakai dana uang pribadi, misalkan saya ataupun teman-teman yang lain. Kalau ada uang sendiri saya, pakai uang saya dulu. Tidak diganti," ungkap RP.***
