POJOKSATU.id — Kasus study tour SMA Negeri 1 Cianjur yang berujung pada pencopotan kepala sekolahnya oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi sorotan publik.
Keputusan ini diambil setelah adanya laporan dari wali murid terkait biaya study tour yang dinilai memberatkan.
Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa setiap siswa yang mengikuti study tour ke Bromo dan Bali harus mengeluarkan biaya hampir Rp 3 juta.
"Untuk biaya study tour ke Bromo hampir Rp 2 juta, belum lagi bekal jajan anak sekitar Rp 1 jutaan, sehingga totalnya mencapai Rp 3 juta," ujarnya.
Meskipun merasa keberatan dengan besarnya biaya, anaknya tetap mengikuti perjalanan tersebut, yang berlangsung dari Senin (17/2/2025) hingga Senin (24/2/2025).
Baca Juga: KLarifikasi Dedi Mulyadi Gubernur Jabar Terkait Larangan Study Tour!
Kepala Sekolah SMAN 1 Cianjur, Agam Supriyanta, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan outing class dalam rangka Implementasi P5 Bhineka Tunggal Ika dan bersifat tidak wajib.
Total 361 siswa kelas XI mengikuti kegiatan ini, sementara 77 siswa lainnya memilih tidak ikut serta.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat, Nonong Winarni, membenarkan bahwa study tour tersebut memang dilakukan, meskipun telah dilarang.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan mengenai rencana study tour SMAN 1 Cilaku ke Yogyakarta.
Baca Juga: Kepala SMAN 1 Cianjur Dinonaktifkan Buntut Ngeyel Study Tour, Semua Sekolah di Jabar akan Diperiksa
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Agam Supriyanta.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat Jawa Barat.
"Diputuskan bahwa Kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah tersebut," ujarnya.
Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa kebijakan serupa akan diterapkan di sekolah lain apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
"Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap SMA dan SMK di Jawa Barat agar sistem pendidikan menjadi lebih baik dan transparan," tambahnya.
Ia juga menyoroti upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi orangtua siswa.
"Kami sudah mengalokasikan anggaran pendidikan puluhan triliun rupiah. Namun, jika sekolah masih membebankan biaya tinggi kepada siswa, maka subsidi yang diberikan menjadi tidak berarti," katanya. ***
