POJOKSATU.ID - Dorongan penerapan sistem gaji tunggal semakin menguat setelah Kepala BKN, Prof Zudan Arif Fakrulloh yang juga Ketua Korpri menegaskan pentingnya single salary untuk mempercepat reformasi ASN.
Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan bahwa penyederhanaan pendapatan ASN adalah langkah strategis untuk membangun birokrasi yang sehat dan adaptif.
Pemerintah menilai skema pendapatan ASN yang berlaku sekarang masih terlalu berlapis. Banyak tunjangan terpisah yang memerlukan proses administrasi panjang.
Kondisi ini menghambat efisiensi birokrasi dan menyebabkan variasi pembayaran antardaerah.
Baca Juga: Presiden Prabowo Setujui Sistem Single Salary Guru, TPG Gabung Gaji Pokok Mulai 2026
Melalui single salary, komponen gaji diintegrasikan dalam satu paket yang lebih sederhana.
“Pendapatan ASN harus cukup dan mencukupi agar mereka fokus pada pelayanan publik,” kata Prof Zudan.
Ia menyebut perlunya memastikan ASN berada pada posisi yang tepat dengan karakter kerja yang kuat. Pernyataan itu menjadi dasar mengapa reformasi skema gaji diperlukan.
Pemerintah melihat bahwa perubahan skema gaji tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan. Reformasi ini mempengaruhi mutu layanan publik.
Baca Juga: 10 Kampus Negeri Terbaik di Indonesia Versi THE Interdisciplinary Science Rankings 2026, Ini Skornya
ASN diharapkan bekerja lebih profesional ketika kompensasinya terstruktur jelas dan mudah dipahami.
Penyederhanaan juga membuat pemerintah lebih mudah mengendalikan belanja pegawai.
Dorongan Nasional dari BKN dan Korpri
BKN memiliki peran penting dalam memetakan struktur kepegawaian nasional. Lembaga ini memahami tantangan teknis dan administratif yang dihadapi ASN.
Karena itu, dukungan BKN sangat menentukan arah reformasi. Korpri, sebagai organisasi yang menaungi ASN, juga memberikan dorongan agar skema gaji tunggal segera direalisasikan.
Kepala BKN menilai skema pendapatan lama tidak relevan dengan kebutuhan birokrasi modern.
Ia mengatakan bahwa ASN membutuhkan jaminan karier dan pendapatan yang stabil agar dapat menjalankan tugas dengan baik.
“Kita harus memilih apakah ingin mempertahankan skema lama atau beralih ke single salary system,” lanjutnya.
Baca Juga: Modul 2 Pedagogik Qurdis PPG Daljab Batch IV 2025, Simak Jadwal, Isi Materi, dan Fokus Kompetensinya
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ASN perlu memahami bahwa perubahan adalah bagian dari adaptasi.
Pemerintah ingin memastikan bahwa struktur pendapatan tidak lagi memaksa pegawai menunggu beragam tunjangan yang pembayarannya terpisah.
Dengan skema tunggal, ASN akan menerima pendapatan secara konsisten setiap bulan.
Korpri mendukung langkah ini karena melihat penyederhanaan sebagai upaya memperbaiki kondisi ASN di daerah.
ASN sering menghadapi keterlambatan pencairan tunjangan. Integrasi komponen pendapatan dapat mengurangi variasi jadwal pembayaran dan memperkuat kepastian kesejahteraan.
Baca Juga: Tunjangan Sertifikasi Melebur ke Gaji, 2026 Guru ASN Masuki Skema Baru Penggajian
Efisiensi Administrasi dan Penyederhanaan Layanan Publik
Pemerintah menilai reformasi ini sangat penting untuk mendukung transformasi tata kelola nasional.
Sistem penggajian berlapis membutuhkan verifikasi panjang dari tingkat instansi hingga pusat.
Proses panjang ini menimbulkan potensi keterlambatan dan ketidaksinkronan data. Dalam banyak kasus, tunjangan dibayarkan tidak tepat waktu karena kendala administrasi.
Dengan single salary, pemerintah ingin menciptakan satu skema gaji inti. Komponen penunjang dimasukkan ke dalam paket utama sehingga pembayaran dilakukan secara seragam.
Guru, tenaga teknis, dan pegawai administrasi akan menerima pendapatan dengan mekanisme yang sama.
Langkah ini dianggap mampu mempercepat proses penggajian dan mengurangi beban administratif.
Pemerintah menilai efisiensi administrasi akan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik.
ASN tidak lagi terbebani laporan tambahan hanya untuk memastikan pembayaran tunjangan.
Baca Juga: Tak Ada Lagi Guru Honorer di Semarang Tahun Depan, Semua Diangkat Jadi PPPK
Waktu kerja dapat difokuskan pada tugas utama. Kepala BKN menyebut bahwa birokrasi yang sehat hanya dapat terbentuk ketika administrasi disederhanakan.
Reformasi ini juga terkait kebutuhan pemerintah mengendalikan belanja pegawai. Setiap tahun, belanja pegawai mengambil porsi besar dalam APBN dan APBD.
Sistem berlapis mempersulit pemerintah mengukur kebutuhan anggaran. Dengan single salary, pemerintah dapat menentukan alokasi dengan lebih akurat.
Tantangan Implementasi Gaji Tunggal
Meski dukungan kuat datang dari BKN dan Korpri, skema gaji tunggal ini menghadapi beberapa tantangan.
Baca Juga: Mulai 2026, TPG Bakal Berbasis Kinerja: Ada Sistem Baru dan Batas Minimal Tunjangan Guru
Pemerintah harus memastikan setiap daerah siap dengan sistem pembayaran baru. Daerah yang masih memakai sistem manual membutuhkan waktu untuk menyesuaikan.
Implementasi penuh membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Regulasi menjadi kunci utama. Pemerintah perlu menerbitkan regulasi sebelum 2026. Opsi regulasi masih terbuka.
Pemerintah dapat menggunakan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Revisi Undang-Undang ASN juga dapat menjadi pilihan jika perubahan membutuhkan dasar hukum lebih kuat.
ASN menunggu kepastian formula. Mereka ingin mengetahui bagaimana komponen pendapatan melebur.
Guru, tenaga kesehatan, dan pejabat fungsional lainnya memiliki komponen tunjangan berbeda. Mereka ingin memastikan nilai pendapatan tidak berkurang setelah integrasi.
Beberapa ahli menilai pemerintah kemungkinan mempertahankan nilai pendapatan mendekati struktur lama.
Pemerintah perlu menjaga stabilitas sosial dan menghindari resistensi ASN. Komponen berbasis kinerja mungkin menjadi penyesuaian terbesar. Pemerintah ingin mendorong kinerja ASN melalui insentif yang lebih terukur.
Baca Juga: Kenapa TPG Triwulan 4 2025 Hanya Masuk Dua Bulan? Begini Penjelasan Resminya
ASN berharap pemerintah menyediakan simulasi gaji sebagai gambaran awal. Mereka ingin mengetahui perbandingan antara skema lama dan skema baru.
Simulasi membantu mereka memahami perubahan dan mempersiapkan adaptasi. Pemerintah telah menyatakan bahwa sosialisasi akan dilakukan bertahap.
Kepala BKN menekankan pentingnya pemahaman. “Reformasi ini bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih kuat,” kata Zudan.
Ia menilai ASN membutuhkan kepastian karier dan pendapatan agar bekerja lebih optimal.
Pernyataan itu mempertegas bahwa perubahan bukan sekadar penyederhanaan, tetapi langkah besar menuju birokrasi modern.
Bagi guru, integrasi komponen pendapatan dapat membawa manfaat. Tunjangan profesi yang selama ini terpisah akan masuk ke gaji utama.
Baca Juga: Mau Daftar PPG 2026? Simak Ketentuan Baru dan Bidang Studi Prioritasnya
Pembayaran lebih cepat dan tidak menunggu verifikasi panjang. Guru dapat merencanakan pendapatan lebih stabil.
Perubahan ini mengurangi beban administrasi sekolah dan memberi ruang bagi guru untuk fokus mengajar.
Pegawai fungsional lain juga merasakan dampaknya. Mereka berharap skema tunggal memberi transparansi lebih besar.
Selama ini, beberapa tunjangan sulit diprediksi karena bergantung pada proses administratif. Pemerintah ingin menghapus ketergantungan itu melalui sistem pembayaran tunggal.***
